Kementerian Dalam Negeri telah mengerahkan sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, untuk mendukung upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Ribuan praja ini memiliki misi krusial: membersihkan dan mengaktifkan kembali kantor-kantor dinas yang lumpuh akibat musibah alam tersebut.
Keberangkatan praja IPDN ini dilakukan secara bertahap. Kloter pertama, yang terdiri dari 413 praja, telah diberangkatkan pada Sabtu, 3 Januari 2026. Mereka akan disusul oleh kloter kedua dan ketiga yang dijadwalkan bertolak pada Minggu, 4 Januari, dan Senin, 5 Januari 2026, sehingga genap mencapai total 1.138 personel yang dikerahkan.
Momen pelepasan rombongan pertama ini terekam dan diunggah oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melalui akun Instagram pribadinya, @bimaaryasugiarto. Dalam rekaman video yang beredar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terlihat secara langsung melepas keberangkatan para praja di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 3 Januari 2026, menandakan dimulainya misi penting ini.
Wamendagri Bima Arya sendiri turut serta dalam rombongan keberangkatan menuju Aceh Tamiang. Sesampainya di lokasi, ia segera memberikan pengarahan kepada para praja. “Tugas di sini adalah membersihkan kantor-kantor dinas,” tegas Bima, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi pada Minggu, 4 Januari 2026, menekankan prioritas utama dari penugasan ini.
Sebanyak 413 praja yang tiba pada kloter pertama langsung diarahkan menuju sebuah bangunan semi-terbuka yang luas dan telah disiapkan sebagai tempat istirahat sementara mereka. Di dalam fasilitas tersebut, telah tersedia sejumlah tandu lipat yang akan berfungsi sebagai tempat tidur bagi para praja selama menjalankan tugas mulia ini.
Bima menjelaskan bahwa pengerahan praja IPDN ini merupakan tindak lanjut dari arahan Mendagri Tito Karnavian. Arahan tersebut menekankan pentingnya bantuan praja untuk mempercepat pemulihan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana. “Sesuai arahan Pak Menteri, praja akan membantu proses percepatan aktivasi pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana,” imbuh Bima, menggarisbawahi urgensi misi tersebut.
Misi kemanusiaan ini tak lepas dari dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang melanda tiga provinsi di Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—sejak 25 November 2025. Hingga pekan kelima pascakejadian, jumlah korban meninggal terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, total korban jiwa akibat bencana Sumatera ini telah mencapai 1.167 orang per Minggu, 4 Januari 2026.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian telah menjelaskan hasil peninjauan langsungnya di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang masih belum pulih sepenuhnya. Kantor bupati serta berbagai kantor perangkat daerah lainnya masih terendam lumpur tebal, menghambat operasional dan menyebabkan aktivitas pemerintahan belum berjalan optimal.
Menurut Tito, pemulihan pemerintahan adalah indikator utama kebangkitan daerah pascabencana. Berfungsinya kembali roda pemerintahan akan secara signifikan memperkuat koordinasi antarlembaga, mempercepat pengambilan keputusan penting, dan memulihkan pelayanan publik esensial bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pemulihan ekonomi juga menjadi tolok ukur vital, ditandai dengan kembali bergeliatnya pertokoan, pasar, dan sektor usaha lainnya.
“Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan,” ujar Tito Karnavian dalam sambutannya saat pelepasan praja. Ia menjelaskan, keberadaan kantor pemerintahan sangat krusial karena di sanalah pusat perintah, otoritas, dan sumber daya untuk seluruh upaya pemulihan berada.
Oleh karena itu, para praja IPDN akan memfokuskan upaya mereka untuk membersihkan dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan agar roda administrasi dapat kembali berjalan normal. Setelah fungsi-fungsi pemerintahan pulih, praja akan diarahkan untuk membantu pembersihan fasilitas publik lainnya, termasuk pertokoan, pasar, dan fasilitas pelayanan pemerintahan desa. “Fokus kepada kantor-kantor dulu. Untuk menghidupkan pemerintahan,” pungkas Tito, menekankan tahapan prioritas penugasan.
Tak hanya Aceh Tamiang, Mendagri Tito Karnavian juga membuka kemungkinan pengerahan praja IPDN ke daerah lain di Aceh yang memerlukan bantuan serupa. “Kalau ini dalam waktu dua minggu bisa ditangani dengan baik, langsung bergeser ke tempat lain. Bisa ke Aceh Utara atau Aceh Timur,” jelasnya, menunjukkan fleksibilitas dan kesiapan penanganan bencana yang komprehensif.