Tragedi pilu menyelimuti Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, Papua, ketika Irene Sokoy, seorang ibu hamil tua, meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya pada Senin, 17 November 2025. Kematian tragis ini diduga kuat akibat penolakan layanan medis dari empat rumah sakit berbeda di Provinsi Papua.
Pada Ahad sore, 16 November 2025, Irene dibawa keluarganya ke RSUD Yowari dengan harapan bisa segera melahirkan. Namun, di sana, dokter justru menyarankan tindakan operasi dan merujuknya ke sejumlah rumah sakit lain, termasuk RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara. Ironisnya, Irene tak kunjung mendapatkan penanganan yang layak dan kembali dirujuk ke RSUD Jayapura.
Dalam perjalanan yang melelahkan menuju RSUD Jayapura, kondisi Irene memburuk drastis, ia mengalami kejang. Ambulans pun terpaksa berbalik arah menuju RS Bhayangkara. Setibanya di sana, tim medis berupaya melakukan resusitasi jantung paru (CPR), namun sayang, nyawa Irene dan bayinya tidak dapat diselamatkan.
Insiden memilukan ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hingga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menuntut kejelasan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Papua.
Gubernur Papua Minta Maaf
Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kematian Irene Sokoy. Melalui akun Instagram resminya @matius_fakhiri pada Senin, 24 November 2025, Fakhiri menyebut kejadian ini sebagai bukti nyata bobroknya pelayanan kesehatan di Papua. “Saya selaku pribadi dan Gubernur menyampaikan berbelasungkawa dan turut berduka yang mendalam atas kejadian kebodohan dari kami,” ujarnya.
Fakhiri mengecam praktik rumah sakit yang lebih mengedepankan prosedur administrasi daripada menyelamatkan nyawa manusia. Ia menegaskan praktik tersebut harus segera dihentikan. Gubernur berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap seluruh rumah sakit di bawah pemerintahan Provinsi Papua, serta meminta pergantian direktur rumah sakit yang terbukti lalai dan tidak mampu memberikan pelayanan yang optimal.
Prabowo Perintahkan Audit Layanan Kesehatan di Papua
Presiden Prabowo Subianto segera merespons tragedi ini dengan memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk melakukan perbaikan dan audit menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di Jayapura, Papua. Tito Karnavian menjelaskan bahwa dirinya telah mengambil langkah awal dengan meminta Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, untuk menemui keluarga mendiang Irene Sokoy.
Selain itu, Tito juga akan memimpin audit internal untuk mengidentifikasi akar permasalahan. “Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik Provinsi, Kabupaten, dan juga yang swasta,” kata Tito setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 24 November 2025. Tito menambahkan, pesan tegas dari Presiden adalah “jangan sampai terulang lagi hal yang sama. Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya atau tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya.” Tim akan segera berangkat ke Papua untuk memulai investigasi malam itu juga.
Ketua DPR: Jangan Sampai Terjadi Lagi
Ketua DPR, Puan Maharani, menyuarakan keprihatinannya atas kasus Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang meninggal dunia bersama janinnya setelah diduga ditolak empat rumah sakit di Jayapura. Puan meminta Komisi IX DPR untuk segera mengevaluasi pelaksanaan penanganan kesehatan, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). “Jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini,” tegas Puan usai rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025.
Politikus PDIP ini juga menyatakan bahwa DPR akan meminta Kementerian Kesehatan untuk meninjau kembali proses penanganan kesehatan di seluruh rumah sakit, memastikan tidak ada lagi masyarakat, terutama di wilayah 3T, yang tidak mendapatkan penanganan medis yang seharusnya.
Kementerian Kesehatan Kirim Tim Investigasi
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan akan melakukan investigasi mendalam terkait kematian Irene Sokoy. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk mengusut tuntas dugaan penolakan pasien tersebut. Kemenkes akan mengirimkan tim dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ke Papua untuk menelusuri kasus ini bersama Dinas Kesehatan setempat. “Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pastinya akan ada sanksi tegas yang dikenakan untuk RS yang diduga menolak pasien,” kata Aji saat dihubungi pada Senin, 24 November 2025.
Aji turut mengingatkan kembali penegasan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, bahwa tidak boleh ada satu pun rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, yang menolak pasien dalam kondisi darurat. Rumah sakit wajib bertindak profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien di atas segala pertimbangan administrasi.
Polisi Usut Kematian Ibu Hamil yang Ditolak 4 RS di Papua
Kepolisian Daerah (Polda) Papua juga turut ambil bagian dalam pengusutan kasus kematian Irene Sokoy. Korban yang meninggal bersama bayinya pada Senin dini hari, 17 November 2025, diduga tidak mendapat layanan medis dari empat rumah sakit yang berbeda. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Cahyo Sukarnito, menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim investigasi khusus. “Untuk mengetahui apakah SOP telah dilaksanakan dengan benar atau tidak,” ujar Cahyo pada Senin, 24 November 2025.
Tim investigasi tersebut tidak hanya bertugas mencari fakta, tetapi juga mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola internal rumah sakit. “Sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” imbuh Cahyo dalam keterangan tertulisnya, menunjukkan komitmen kepolisian untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
Eka Yudha Saputra, Ervana Trikarinaputri, dan Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Ringkasan
Irene Sokoy, seorang ibu hamil, meninggal dunia bersama bayinya pada 17 November 2025 di Papua setelah diduga ditolak layanannya oleh empat rumah sakit berbeda. Ia dirujuk berulang kali antar rumah sakit hingga kondisinya memburuk dan meninggal dunia. Tragedi ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani, yang menuntut kejelasan dan perbaikan sistem kesehatan di Papua. Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, bahkan menyampaikan permohonan maaf dan berjanji mengevaluasi total rumah sakit.
Menanggapi kejadian ini, Presiden Prabowo memerintahkan audit menyeluruh layanan kesehatan di Jayapura, sementara Ketua DPR Puan Maharani meminta evaluasi penanganan kesehatan, khususnya di wilayah 3T. Kementerian Kesehatan telah mengirim tim investigasi untuk mengusut tuntas dugaan penolakan pasien dan akan mengenakan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Polda Papua juga membentuk tim khusus untuk menyelidiki pelaksanaan SOP dan memperbaiki tata kelola internal rumah sakit agar insiden serupa tidak terulang.