Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, baru-baru ini menjelaskan mengapa pemerintah belum mengambil keputusan untuk menetapkan status bencana nasional atas peristiwa banjir dan longsor yang melanda sebagian wilayah Pulau Sumatera. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap kondisi yang terjadi di beberapa provinsi.
Menurut Suharyanto, situasi bencana banjir dan tanah longsor yang kini terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih dikategorikan sebagai bencana daerah pada tingkat provinsi. Ia mengakui bahwa informasi yang beredar luas di media sosial mungkin memberikan kesan kondisi yang sangat kritis dan mencekam. Namun demikian, Suharyanto mengklaim bahwa sebagian besar wilayah terdampak kini telah menunjukkan perbaikan signifikan.
Suharyanto juga membandingkan situasi ini dengan beberapa peristiwa besar di masa lalu. Ia menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional di Indonesia sebelumnya hanya diberikan pada kasus luar biasa seperti pandemi Covid-19 dan Tsunami Aceh tahun 2004. Sebaliknya, beberapa kejadian bencana dahsyat lainnya seperti Gempa Palu, Gempa Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Gempa Cianjur, tidak mendapatkan penetapan status tersebut. Penjelasan ini disampaikan Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube resmi BNPB pada Jumat, 28 November 2025.
Lebih lanjut, Kepala BNPB itu menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional melibatkan berbagai pertimbangan kompleks, termasuk skala korban dan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Menurut analisisnya, kondisi bencana di Sumatera saat ini, meskipun serius, belum mencapai ambang batas yang memerlukan peningkatan status ke level nasional.
Suharyanto tidak menampik bahwa laporan mengenai warga yang terisolasi dan putusnya jaringan komunikasi yang viral di media sosial memang menciptakan persepsi krisis bencana yang menegangkan dan mencekam. “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial,” ujarnya. Namun, ia memastikan bahwa sebagian besar wilayah terdampak mulai terkendali seiring dengan berhentinya hujan ekstrem. Kini, fokus utama penanganan yang masih sangat serius, menurut Suharyanto, adalah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sementara area lain dilaporkan terus membaik.
Perlu dicatat bahwa cuaca ekstrem telah menjadi pemicu utama serangkaian banjir dan tanah longsor di berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dalam beberapa hari terakhir. Data terbaru dari BNPB per Jumat sore menunjukkan angka yang memprihatinkan: total 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat dampak bencana ini.
Pilihan Editor: Mengapa Semua Cara Tak Bisa Menghentikan Banjir Jakarta
Ringkasan
Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menjelaskan alasan belum ditetapkannya status bencana nasional untuk banjir dan longsor di sebagian wilayah Sumatera. Menurutnya, situasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih dikategorikan sebagai bencana daerah tingkat provinsi. Penetapan status nasional sangat selektif, hanya untuk kasus luar biasa seperti pandemi Covid-19 atau Tsunami Aceh 2004, tidak seperti gempa Palu atau Cianjur.
Suharyanto menambahkan bahwa meskipun laporan media sosial menciptakan persepsi krisis, sebagian besar wilayah terdampak mulai terkendali seiring berhentinya hujan ekstrem. Kondisi saat ini, meski serius, belum mencapai ambang batas yang memerlukan status nasional, dengan fokus utama penanganan di Tapanuli Tengah. Bencana ini, dipicu oleh cuaca ekstrem, telah menyebabkan 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga mengungsi.