Bantuan Rumah Korban Banjir Longsor Sumatera: Pemerintah Bergerak!

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, baru-baru ini memaparkan secara rinci skema komprehensif bantuan perbaikan rumah yang akan disalurkan kepada warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pemulihan pasca-bencana, tidak hanya pada tahap darurat tetapi juga jangka panjang.

Pada tahap awal penanganan, Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban, seperti memastikan aksesibilitas, kelancaran komunikasi, dan penyediaan pakaian. Namun, ia menegaskan bahwa persiapan untuk penanganan rumah yang rusak maupun hancur total telah matang. “Ini langkahnya kan akses dulu, komunikasi dulu, bajunya dulu, baru nanti mikir rumahnya gimana,” ujarnya, menggambarkan tahapan logis dalam penanganan darurat.

Instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan utama dalam mengimplementasikan seluruh skema bantuan ini, dengan penekanan pada prioritas kepentingan rakyat. Oleh karena itu, bantuan perbaikan hunian dirancang secara berjenjang, disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dialami.

Suharyanto merinci bahwa rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang tunai. Untuk rumah dengan rusak ringan, bantuan yang diberikan adalah Rp 15 juta, sementara untuk rusak sedang, warga akan menerima Rp 30 juta. Bagi rumah yang mengalami kerusakan berat atau bahkan hancur total, pemerintah telah menyiapkan skema pembangunan rumah baru. Penegasan ini disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran dan kebingungan warga setelah masa tanggap darurat berakhir.

Tidak hanya itu, BNPB juga telah menyiapkan beragam opsi tempat tinggal sementara bagi warga yang masih berada di pengungsian. Suharyanto menekankan bahwa tinggal terlalu lama di tempat pengungsian bukanlah solusi berkelanjutan. “Dua minggu kan nggak mungkin. Seenak apa pun di tempat pengungsian—makanannya enak, semuanya ada—tetap saja namanya tempat pengungsian,” katanya, menggambarkan urgensi solusi hunian sementara.

Salah satu opsi yang disediakan adalah Dana Tunggu Hunian (DTH). Bantuan ini ditujukan bagi warga yang memilih untuk mengontrak tempat tinggal sementara. Jumlah DTH yang diberikan adalah Rp 600 ribu per Kepala Keluarga (KK) per bulan, memberikan fleksibilitas bagi korban untuk mencari hunian sesuai kebutuhan mereka.

Selain DTH, pemerintah melalui BNPB juga akan menyediakan Hunian Sementara bagi warga yang tidak memiliki keluarga atau opsi untuk mengontrak. Hunian ini berbentuk rumah layak huni yang dapat ditempati selama bertahun-tahun, meskipun sifatnya tidak permanen. “Hunian Sementara itu bentuknya rumah, layak, bisa tinggal bertahun-tahun di situ, tetapi namanya Hunian Sementara, bukan hunian tetap,” jelas Suharyanto.

Setelah warga menempati hunian sementara dan kondisi daerah berangsur normal, pemerintah akan melanjutkan dengan pendataan kebutuhan relokasi. Proses ini akan mengidentifikasi masyarakat mana yang ingin melakukan relokasi, baik secara mandiri maupun terpusat. Untuk relokasi mandiri, di mana warga ingin pindah dekat kampung halaman atau orang tua mereka dan memiliki tanah, pemerintah akan membantu membangun rumah baru sebagai pengganti rumah yang rusak atau hancur.

Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa seluruh skema bantuan dan penanganan ini disiapkan secara matang agar tidak ada satu pun warga terdampak yang merasa ditinggalkan oleh negara. “Pemerintah, ya di bawah kita semua, di bawah arahan Bapak Presiden, akan mendampingi sampai bencana ini selesai dan kehidupan ke depannya bisa kembali normal,” pungkasnya, menunjukkan komitmen penuh negara dalam memulihkan kehidupan para korban bencana.