KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan pengerahan tenaga medis magang atau koas dari Universitas Pertahanan (Unhan) ke lokasi-lokasi terdampak bencana banjir dan longsor Sumatera. Inisiatif ini merupakan wujud dukungan tanggap darurat guna memastikan para korban mendapatkan pertolongan medis sedini mungkin dan mempercepat penanganan di lapangan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa instruksi krusial ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kepada Rektor Unhan dalam sebuah rapat internal. “Arahan Menhan Sjafrie adalah bentuk dukungan cepat untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah bencana yang sangat membutuhkan,” ujar Rico melalui keterangan resmi yang dirilis pada Ahad, 30 November 2025.
Langkah konkret dari instruksi ini terekam dalam sebuah video yang beredar, memperlihatkan Menhan Sjafrie tengah menghubungi pihak Unhan untuk membahas pengerahan tenaga medis magang tersebut. Pembicaraan penting itu terjadi ketika Sjafrie melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Sabtu, 29 November 2025, menunjukkan komitmen langsungnya terhadap penanganan bencana.
Hingga saat ini, Rico belum merinci jumlah pasti koas yang akan diterjunkan, mengingat data tersebut masih dalam tahap finalisasi berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Ia menekankan bahwa penugasan akan diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan tambahan tenaga kesehatan untuk mengatasi dampak bencana.
Proses penempatan tenaga medis ini akan dilakukan melalui koordinasi erat dengan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, serta pemerintah daerah setempat. “Pelaksanaannya akan disesuaikan secara cermat dengan kebutuhan spesifik dan kesiapan operasional di masing-masing lokasi terdampak,” tambah Rico, memastikan efektivitas bantuan.
Rico juga menuturkan bahwa prosedur pengerahan tenaga medis Unhan akan mengikuti standar penanggulangan bencana yang berlaku, dengan tujuan utama untuk memperkuat dan melengkapi layanan kesehatan yang sudah ada. “Kehadiran mereka bersifat membantu dan melengkapi kapasitas daerah terdampak, terutama pada saat beban layanan meningkat drastis akibat situasi darurat yang tidak terduga,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto, menegaskan bahwa proses penanganan bencana saat ini difokuskan pada beberapa prioritas utama. Ini meliputi pencarian dan pertolongan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pembukaan akses wilayah terisolasi, serta percepatan distribusi logistik baik melalui jalur darat maupun udara, demi menjangkau seluruh korban.
Situasi di lapangan menunjukkan dampak yang memprihatinkan. Hingga hari ketiga setelah penetapan status tanggap darurat di Provinsi Sumatera Utara, BNPB mencatat 166 korban meninggal dunia, dengan 143 orang lainnya masih dinyatakan hilang. “Sumatera Utara kini mencatat 166 jiwa meninggal dunia. Dalam satu hari ini, jumlah korban bertambah 60 jiwa berkat operasi pencarian dan pertolongan oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Sementara itu, 143 jiwa masih dalam pencarian,” kata Suharyanto pada Ahad, 30 November, dikutip dari Antara.
Di Provinsi Aceh, memasuki hari kedua pasca penetapan status tanggap darurat bencana, dilaporkan sebanyak 47 korban meninggal, 51 orang hilang, dan delapan orang mengalami luka-luka. “Untuk wilayah Aceh ada 47 meninggal, kemudian 51 masih hilang, dan delapan luka-luka. Data ini kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan berlangsungnya operasi SAR gabungan yang berupaya menemukan korban lainnya,” imbuhnya.
Adapun di Provinsi Sumatera Barat, dua hari setelah status tanggap darurat ditetapkan, tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam tercatat sebagai wilayah dengan jumlah korban tertinggi di provinsi ini.
Pilihan Editor: Mengapa Banjir Besar Sumatera Belum Menjadi Darurat Nasional