Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, secara sigap mengumumkan pengerahan metode airdrop untuk mengakselerasi distribusi bantuan vital bagi para korban banjir dan tanah longsor yang terisolasi di Aceh serta sejumlah wilayah lain di Sumatera. Keputusan krusial ini diambil setelah ia melakukan peninjauan langsung ke kawasan terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya pada Sabtu, 29 November 2025.
Sjafrie menjelaskan bahwa kondisi lapangan menunjukkan ribuan pengungsi menghadapi kesulitan besar dalam memperoleh bantuan. Hal ini disebabkan oleh terputusnya akses jalan dan jembatan utama menuju lokasi-lokasi terdampak. Oleh karena itu, airdrop menjadi solusi cepat dan efektif, di mana bantuan akan dijatuhkan langsung dari pesawat untuk menjangkau warga yang membutuhkan.
“Demi mempercepat pengiriman, Panglima TNI akan melakukan dropping dari udara. Bantuan tersebut akan diterima oleh para prajurit di lapangan dan segera didistribusikan kepada para pengungsi. Jadi, petugas kami akan tetap berada di lokasi untuk mengantarkan bantuan secara langsung,” tegas Sjafrie dalam sebuah keterangan video yang dirilis oleh Biro Informasi Pertahanan pada Sabtu, 29 November 2025.
Ia menambahkan bahwa distribusi logistik akan dilaksanakan secara bertahap namun dalam skala besar, menyasar tenda-tenda pengungsian dan titik-titik evakuasi, baik yang berada di pusat kabupaten maupun di daerah pelosok yang aksesnya masih terputus. “Ini adalah langkah cepat yang akan kami implementasikan,” ujarnya, menunjukkan komitmen pemerintah.
Setelah fase percepatan distribusi logistik ini, pemerintah akan melanjutkan fokus pada penanganan keselamatan jiwa, aspek kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan mendesak para pengungsi. Ini mencakup penyediaan layanan trauma healing serta pemulihan infrastruktur dasar yang rusak. “Tahap berikutnya barulah berfokus pada rehabilitasi dan konstruksi ulang,” papar Sjafrie mengenai rencana jangka panjang.
Sebagai upaya awal penanganan bencana, pemerintah pusat sebelumnya telah mengirimkan sebelas helikopter dari Jakarta. Armada udara ini dikerahkan untuk mempercepat respons terhadap bencana banjir dan longsor di bagian utara Sumatera. “Hingga hari ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter dari TNI dan Basarnas dari Jakarta menuju lokasi-lokasi yang terdampak bencana,” demikian pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 29 November 2025.
Dalam beberapa hari terakhir, cuaca ekstrem telah memicu serangkaian banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa banjir yang terjadi dua hari sebelumnya mengalir sangat deras, menerjang dan merusak rumah-rumah warga di berbagai daerah.
“Arus air yang kuat juga membawa material berbahaya seperti lumpur pekat, batang-batang pohon tumbang, puing-puing bangunan, hingga tumpukan sampah rumah tangga,” jelas Abdul dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Rabu, 26 November 2025.
Selain menimbulkan korban jiwa, bencana dahsyat ini juga telah memutus akses jalan antarwilayah secara signifikan, serta merusak jaringan listrik dan komunikasi vital. Pemerintah pusat menegaskan bahwa percepatan penyaluran bantuan bencana dan pemulihan jalur logistik menjadi prioritas utama hingga seluruh wilayah terdampak dapat dijangkau dan kondisi kembali membaik.
Pilihan Editor: Mengapa Banjir Besar Sumatera Belum Menjadi Darurat Nasional
Ringkasan
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengumumkan pengerahan metode airdrop untuk mempercepat distribusi bantuan vital kepada korban banjir dan tanah longsor yang terisolasi di Aceh serta sejumlah wilayah lain di Sumatera. Keputusan ini diambil setelah peninjauan langsung, mengingat terputusnya akses jalan dan jembatan utama menyebabkan ribuan pengungsi kesulitan memperoleh bantuan. Bantuan akan dijatuhkan langsung dari pesawat oleh Panglima TNI dan segera didistribusikan oleh prajurit di lapangan, menyasar tenda pengungsian hingga daerah pelosok.
Sebagai respons awal bencana yang dipicu oleh cuaca ekstrem di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ini, pemerintah pusat sebelumnya telah mengirimkan sebelas helikopter. Bencana dahsyat tersebut telah menyebabkan korban jiwa, memutus akses jalan antarwilayah secara signifikan, serta merusak jaringan listrik dan komunikasi vital. Setelah fase distribusi logistik, pemerintah akan fokus pada penanganan keselamatan jiwa, kesehatan, trauma healing, dan pemulihan infrastruktur dasar. Percepatan penyaluran bantuan dan pemulihan jalur logistik menjadi prioritas utama pemerintah.