Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa serangkaian bencana yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh baru-baru ini bukan semata-mata diakibatkan oleh faktor iklim atau cuaca. Menurutnya, terdapat elemen krusial lain yang turut berperan, yaitu ketidaksiapan lanskap dan tata ruang dalam menghadapi guncangan curah hujan ekstrem yang kian intens.
“Dalam konteks ini, kita tidak kemudian menyalahkan iklim saja. Di dalam lanskapnya sendiri juga ada problem serius yang harus dibangun,” ungkap Hanif saat memaparkan hasil COP30 UNFCCC Brasil di Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, pada Selasa (2/12) lalu. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya sebuah pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya fokus pada perubahan iklim global.
Ia secara tegas menyoroti urgensi kesiapan ekosistem dan penataan ruang yang adaptif sebagai benteng utama dalam mengantisipasi peningkatan frekuensi kejadian ekstrem. Hanif menekankan bahwa inti masalah bukanlah perubahan iklim itu sendiri, melainkan minimnya kapasitas dan kesiapan kita untuk menanggung dampak dari fenomena tersebut, yang kemudian berujung pada bencana.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, Hanif memaparkan sejumlah insiden ekstrem di berbagai daerah, yang tidak hanya terbatas pada Sumatera, melainkan juga meluas hingga Jakarta dan Bali. Salah satu contoh nyata adalah banjir di bantaran Sungai Ciliwung pada bulan Februari dan Agustus lalu. Meskipun curah hujan hanya tercatat 147 milimeter dalam dua hari, bencana tersebut menelan korban jiwa. Kondisi sungai yang menyerupai corong, ditambah padatnya pemukiman di sekitarnya, secara signifikan meningkatkan risiko korban.
Kemudian, perhatian beralih ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung di Bali. Di wilayah hulu DAS ini, tutupan hutan dilaporkan hanya sekitar 3 persen. Dengan Denpasar dan Badung berada di bawahnya, dan curah hujan mencapai 245 milimeter, tragedi tak terhindarkan. Bencana tersebut mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, dan satu korban lainnya masih dinyatakan hilang hingga saat ini.
Hanif juga merinci data curah hujan ekstrem di Sumatera yang dipicu oleh siklon tropis. Di Batang Toru, misalnya, curah hujan mencapai sekitar 300 milimeter dalam dua hari. Meskipun intensitasnya tidak setinggi di Aceh, dampaknya sangat besar. Hal ini disebabkan oleh bentuk lanskap daerah tersebut yang menyerupai huruf V, dengan lereng di sisi kiri dan kanan yang telah terganggu. Kondisi geografis ini membuat wilayah Tapanuli Utara, Tengah, dan Selatan menjadi sangat rentan terhadap bencana.
Sementara itu, di Sibolga, Sumatera Utara, curah hujan tercatat sangat ekstrem, bahkan mencapai intensitas hampir 400 milimeter, memicu tanah longsor dahsyat yang menimbun warga. Di Aceh, angka curah hujan ekstrem juga menyentuh 400 milimeter. Hanif menggambarkan betapa masifnya volume air yang turun di Aceh, mencapai 9,7 miliar kubik dalam dua hari. “Bayangkan air seluas itu siapa yang bisa selamat?” ujarnya, menggambarkan skala bencana yang luar biasa.
Kondisi di Sumatera Barat juga tidak kalah ekstrem, diperparah oleh karakteristik lanskap yang curam dan pendek, sehingga menyebabkan jumlah korban jiwa yang relatif besar. Hanif secara blak-blakan mengakui adanya perubahan tata ruang yang drastis di beberapa wilayah, termasuk Batang Toru. Di sana, hulu DAS justru banyak berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan lagi kawasan hutan, yang berarti minimnya tutupan pohon sebagai penyangga utama.
“Nah itu begitu dia hujan, ya sudah dipastikan lah tidak ada pohon. Ada pohon sebesar 38 persen tapi dia ada di tengah dan hilir. Seandainya dia ada di puncak, maka kejadiannya mungkin akan berbeda,” jelas Hanif. Hal ini menegaskan bahwa penempatan tutupan hutan yang tidak tepat berkontribusi besar terhadap kerentanan wilayah tersebut terhadap bencana hidrometeorologi.
Menanggapi situasi ini, pihak Kementerian Lingkungan Hidup tengah mengumpulkan data rinci, termasuk citra satelit, dan telah mengundang seluruh entitas terkait di sepanjang DAS Batang Toru untuk penyelidikan mendalam. Hanif memastikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengungkap tuntas kasus ini, mencari dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terbukti menyebabkan pemberatan kerusakan lingkungan.
“Kita akan membuat kasus ini terang, sehingga korban yang cukup banyak tidak kemudian tidak ada yang tanggung jawab. Karena ini ada upaya pemberatan kasus lingkungan yang terjadi di sini. Tentu kita akan perbaiki gimana ke depannya,” tegas Hanif, menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan perbaikan di masa depan.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebenarnya telah memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai kedatangan siklon tropis. Namun, Hanif mengakui bahwa kekuatan pasti dari fenomena tersebut sulit untuk diprediksi secara akurat. Oleh karena itu, ia menyimpulkan, “Sehingga ini harus menjadi pembelajaran, maka adaptation plan ini harus utama,” menandaskan pentingnya rencana adaptasi yang matang sebagai prioritas utama dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
Ringkasan
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa serangkaian bencana di Sumatera dan Aceh bukan semata-mata diakibatkan oleh faktor iklim, melainkan juga ketidaksiapan lanskap dan tata ruang dalam menghadapi curah hujan ekstrem. Ia menekankan bahwa inti masalah adalah minimnya kapasitas dan kesiapan ekosistem serta penataan ruang untuk menanggung dampak dari fenomena tersebut, bukan perubahan iklim itu sendiri.
Berbagai insiden ekstrem, seperti banjir di Ciliwung dan DAS Ayung, serta tanah longsor di Batang Toru, Sibolga, dan Aceh, menunjukkan kerentanan akibat tutupan hutan minim dan perubahan tata ruang drastis. Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen menginvestigasi dan menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan, menjadikan “adaptation plan” sebagai prioritas utama dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.