DUTA Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri menegaskan komitmen UEA mendukung upaya mengatasi krisis di Sudan serta memastikan stabilitas dan pembangunan berkelanjutan bagi rakyat negara itu.
“Fokus utama UEA tetap pada pencapaian gencatan senjata segera, termasuk gencatan senjata kemanusiaan antara kedua pihak yang bertikai di Sudan sesegera mungkin, mencapai solusi damai melalui transisi yang dipimpin warga sipil,” kata Al Dhaheri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat malam seperti dilansir Antara.
Dia menegaskan UEA akan terus menangani krisis kemanusiaan Sudan lewat penyediaan bantuan mendesak dan upaya pemulihan, serta bekerja sama dengan mitra regional dan internasional dalam merespons situasi tersebut.
Al Dhaheri juga mengecam pelanggaran yang terus dilakukan kedua pihak yang bertikai terhadap rakyat Sudan dalam perang saudara yang menghancurkan negara itu.
“UEA, begitu pula komunitas internasional, tidak setuju dan tidak akan setuju dengan apa yang terjadi di Sudan,” katanya.
Dia menambahkan bahwa rakyat Sudan berhak atas pemerintahan sipil yang memberikan stabilitas dan keamanan serta memimpin pembangunan dan kemakmuran.
Namun, kata dia, UEA menilai kedua pihak yang bertikai tidak seharusnya menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Sudan di masa depan karena gagal memenuhi kewajiban mereka terhadap proses tersebut.
Menurut Al Dhaheri, penolakan berulang terhadap gencatan senjata menunjukkan sikap yang menghambat proses perdamaian. UEA menilai rakyat Sudan adalah pihak yang paling menanggung dampaknya.
Sejak konflik di negara itu pecah pada 2023, UEA telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai US$784 juta (sekitar Rp13 triliun) — terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Pada periode 2015–2025, total bantuan UEA kepada Sudan mencapai sekitar US$4,24 miliar.
UEA menyatakan posisinya konsisten sejak awal krisis pada April 2023 untuk mendorong respons kemanusiaan dan mendukung upaya penyelesaian konflik.
Konflik antara tentara Sudan (SAF) dan kelompok Rapid Support Forces (RSF) pecah pada 15 April 2023 karena perebutan kekuasaan sehingga memicu kerusakan luas. Lebih dari 4 juta orang mengungsi ke luar negeri, sementara jutaan lainnya mengungsi di dalam negeri.
Tudingan Sudan
Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali menyebut konflik berkepanjangan di negaranya tak lepas dari kepentingan ekonomi negara-negara besar di kawasan Timur Tengah dan Barat.
Dalam wawancara dengan Tempo di kediamannya di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 4 November 2025, ia menuding Uni Emirat Arab (UEA) bersama Israel, Amerika Serikat, dan Inggris memainkan peran besar di balik perang yang menelan ribuan korban sipil itu.
Menurut Yassir, UEA di bawah kepemimpinan Mohammed bin Zayed (MBZ) tengah mendorong agenda ekspansi ekonomi yang disebutnya menyerupai kolonialisme baru.
“Ketika Mohammed bin Zayed berkuasa, dia punya agenda yang menurut saya tidak rasional. Mereka ingin memperluas pengaruh seolah-olah sebagai kekuatan kolonial. Mereka ingin menguasai pelabuhan di sebagian besar wilayah Afrika untuk mendukung Jabal Ali, pelabuhan utama mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa seluruh emas dari Sudan dikirim ke UEA. Negara Teluk itu, kata Yassir, ingin menjadikan Jabal Ali sebagai pusat perdagangan regional.
“UEA punya ambisi menjadi pusat ekonomi di kawasan,” ucapnya.
Semua jalur perdagangan, menurut Yassir, alih-alih menuju Afrika, harus melewati Jabal Ali.
“Dari sana barang-barang didistribusikan ke berbagai pelabuhan. Itulah sebabnya mereka membangun Dubai Port dan ingin mengelola banyak pelabuhan di Afrika Timur dan Laut Merah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan itu bukan murni agenda UEA, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas.
“UEA hanya bagian dari agenda itu. Agenda ini milik Israel, Inggris, dan Amerika Serikat. UEA adalah sekutu utama Israel di kawasan,” ucapnya.
Ia mencontohkan hubungan erat kedua negara ketika Iran menyerang Israel.
“Saat itu pesawat UEA mendarat di Israel dengan mengibarkan bendera kedua negara. Mereka menyebutnya sebagai kelanjutan dari Abraham Accords,” kata dia.
Ia juga menuding komandan militer Libya, Khalifa Haftar, membantu menyalurkan senjata dari UEA kepada pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang terlibat dalam perang di Sudan.
“Haftar mendukung RSF. Semua senjata dikirim melalui Haftar atau kadang langsung dengan penerbangan menuju Chad,” ujar Yassir.
Menurutnya, kekayaan besar UEA digunakan untuk memperpanjang perang karena gagal mengendalikan Sudan. “Sekarang mereka ingin melemahkan Sudan dan memaksa pemerintah tunduk pada kehendak mereka,” ucapnya.
Adinda Jasmine turut berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan Editor: Dubes Sudan Soroti Peran UEA dan Sekutunya dalam Perang Sumber Daya