PENGELOA tambang emas Martabe di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, PT Agincourt Resources (PTAR), siap memenuhi panggilan Kementerian Lingkungan Hidup pada Senin, 8 Desember 2025. Agincourt dipanggil soal dugaan aktivitas perusahaan sebagai salah satu penyebab banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah pada 26 November lalu.
Sekretaris Perusahaan Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Pemeriksaan tersebut, kata dia, meliputi verifikasi data dan klarifikasi terkait aktivitas perusahaan. “Kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi sebelum ada hasil resmi,” ujar Katarina saat dihubungi, Ahad, 7 Desember 2025.
Menurut Katarina, Agincourt telah menghentikan seluruh kegiatan operasional menyusul surat pemberitahuan dari kementerian. Ia mengatakan perusahaan sejak awal telah memfokuskan sumber daya pada dukungan tanggap darurat di lokasi bencana, bahkan sebelum perintah penghentian itu diterbitkan.
Agincourt sebelumnya membantah tudingan bahwa kegiatan mereka berkaitan dengan banjir bandang. Perusahaan menyatakan lokasi tambang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Pahu, sementara bencana terjadi di DAS Aek Ngadol dan Sungai Garoga yang tidak memiliki hubungan hidrologis langsung.
Katarina mengklaim, pemantauan internal perusahaan tidak menemukan jejak material kayu di DAS Aek Pahu yang menyerupai temuan kayu gelondongan yang menyumbat aliran banjir di wilayah terdampak. “Efek sumbatan kayu di dua jembatan Garoga mencapai titik kritis pada 25 November sekitar pukul 10.00, yang memicu perubahan mendadak alur sungai,” kata dia.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara mempertanyakan klaim Agincourt yang menyebut wilayah operasinya tidak berhubungan dengan DAS Garoga. Manajer Advokasi Walhi Sumatera Utara Jaka Kelana Damanik menilai perluasan area tambang Agincourt patut dicermati sebagai faktor risiko.
Ia merujuk pada dokumen AMDAL Agincourt tahun 2020 yang memuat rencana pembukaan lahan 583 hektare dan penebangan 185.884 pohon untuk ekspansi tambang. “Hasil investigasi kami menunjukkan ekspansi itu sudah berjalan. Kerusakan hutan jelas meningkatkan kerentanan terhadap banjir bandang,” kata Jaka.
Ia menambahkan, konsesi Agincourt mencakup sejumlah anak sungai yang mengalir ke Sungai Batang Toru dan sebagian lainnya bersinggungan dengan DAS Garoga. “Tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Analisis hidrologis harus menyeluruh,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan telah menghentikan sementara aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan hulu DAS Batang Toru dan Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Langkah ini diambil setelah banjir besar dan longsor melanda wilayah tersebut pada awal Desember 2025.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan keputusan penghentian kegiatan usaha diambil setelah melakukan inspeksi udara dan verifikasi lapangan. Dari temuan di lapangan, kata dia, aktivitas industri di kawasan hulu DAS berpotensi memperbesar risiko banjir dan longsor.
“Mulai 6 Desember 2025 seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan,” kata Hanif dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Desember 2025.
Hanif mengatakan telah memanggil tiga perusahaan yang beroperasi di DAS Batang Toru di antaranya Agincourt untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember di Jakarta.
Menurut dia, kawasan Batang Toru dan Garoga merupakan ekosistem strategis yang memiliki fungsi ekologis yang penting. Karena itu, setiap aktivitas industri harus tunduk pada standar ketat perlindungan lingkungan.
Hanif menyatakan audit lingkungan akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan usaha, terutama dengan intensitas hujan di Batang Toru yang kini mencapai lebih dari 300 milimeter per hari. Ia membuka kemungkinan proses pidana apabila ditemukan pelanggaran yang memperparah dampak bencana.
“Pemulihan lingkungan harus dilakukan dalam pendekatan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan dan menilai dugaan pelanggaran hukum,” ujarnya.
Ia juga akan memperketat verifikasi persetujuan lingkungan, perizinan usaha, dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, alur sungai, dan hulu DAS. “Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Perlindungan masyarakat dari bencana yang dapat dicegah adalah prioritas,” kata Hanif.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan mengatakan hasil pemantauan udara memperlihatkan adanya pembukaan lahan masif untuk berbagai kegiatan, seperti tambang, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan pembangunan PLTA.
Ia mengatakan pengawasan akan diperluas mencakup seluruh wilayah Batang Toru, Garoga, dan DAS penting lainnya di Sumatera Utara. Saat ini pemeriksaan lapangan masih berlanjut dan daftar perusahaan yang diperintahkan menghentikan operasi masih dapat bertambah.
“Dari udara terlihat jelas tekanan terhadap DAS semakin besar. Material kayu dan erosi turun dalam jumlah besar ketika hujan ekstrem terjadi,” ujar Rizal.
Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi salah satu daerah yang terdampak banjir dan longsor paling parah di Provinsi Sumatera Utara yang menerjang pada Rabu, 26 November 2025. Banjir dan longsor di Sumatera Utara juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Nias, dan Kota Gunung Sitoli dan Sibolga.
Selain di Sumatera Utara, banjir besar dan tanah longsor melanda Aceh dan Sumatera Barat. Berdasarkan data BNPB per Sabtu, 6 Desember 2025, total korban meninggal akibat bencana ekologis di tiga provinsi tersebut mencapai 914 jiwa, sementara ratusan orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Rinciannya, korban meninggal di Aceh tercatat 359 jiwa, di Sumatera Utara 329 jiwa, dan di Sumatera Barat 226 jiwa. Adapun total korban hilang dari tiga provinsi tersebut mencapai 389 orang.
Bencana ini berdampak luas pada 51 kabupaten/kota di Pulau Sumatra. Hingga hari ini, sedikitnya 121 ribu rumah dilaporkan rusak. Selain itu, 1.100 fasilitas umum, 270 fasilitas kesehatan, 509 fasilitas pendidikan, 338 rumah ibadah, 221 gedung pemerintahan maupun perkantoran, serta 405 jembatan turut hancur diterjang banjir dan longsor.
Eka Yuda Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Mengapa Korban Banjir Sumatera Terancam Krisis Kelaparan