Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani Aceh yang menderita kerugian akibat bencana banjir dan longsor. Pernyataan penting ini disampaikan oleh Presiden saat meninjau langsung pembangunan jembatan bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Minggu, 7 Desember 2025. “Utang-utang KUR ini, karena merupakan keadaan alam, akan kita hapus,” tegas Prabowo, memberikan kelegaan bagi ribuan petani.
Penghapusan utang KUR ini didasari oleh status bencana sebagai kondisi alam yang tak terhindarkan atau force majeure. Dengan demikian, petani terdampak tidak perlu lagi mencemaskan kewajiban pembayaran pinjaman mereka, sebuah langkah konkret pemerintah untuk meringankan beban pasca-bencana.
Selain kebijakan penghapusan utang KUR, Presiden Prabowo juga memastikan bahwa upaya percepatan pemulihan di lokasi bencana banjir dan longsor terus digencarkan. Prioritas utama termasuk perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan, yang ditargetkan rampung dan kembali beroperasi dalam kurun waktu satu hingga dua minggu. Kepala Negara juga menerima laporan mendalam mengenai kerusakan pada bendungan serta lahan sawah-sawah warga yang terendam, menegaskan keseriusan pemerintah dalam penanganan dampak.
Pemerintah, tegas Prabowo, berkomitmen penuh untuk merehabilitasi lahan pertanian yang rusak dan menjamin pasokan pangan tetap stabil. Selama produksi lokal belum pulih sepenuhnya, suplai pangan akan didatangkan dari wilayah lain. “Petani-petani tidak usah khawatir jika sawahnya rusak, kami akan membantu memperbaikinya. Itu adalah prioritas kami. Sementara menunggu pemulihan produksi, pangan akan kami kirim dari tempat lain, karena cadangan kita masih sangat mencukupi,” jelasnya, menenangkan masyarakat.
Dalam kunjungan kerja ke lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh, fokus utama Kepala Negara adalah peninjauan pembangunan jembatan bailey Teupin Mane. Jembatan ini merupakan ruas vital yang krusial, menghubungkan dua kabupaten penting, Bireuen dan Takengon di Aceh Tengah. Dengan bentang sepanjang 30 meter, jembatan sementara ini berfungsi sebagai urat nadi konektivitas, esensial untuk memulihkan akses darat yang sempat terputus total akibat hantaman banjir besar dan derasnya arus sungai.
Sesampainya di lokasi, Prabowo tampak serius meninjau titik konstruksi yang strategis di tepi aliran sungai. Beliau menyaksikan langsung bagaimana alat-alat berat seperti ekskavator dan loader bekerja tanpa henti, bahu-membahu memperkuat pondasi serta menimbun batu gajah untuk oprit jembatan. “Ini adalah salah satu jembatan bailey yang sedang dikerjakan. Mereka bekerja terus-menerus, dan kami berharap dalam satu minggu jembatan ini sudah bisa dibuka. Dari sini, kita bisa melanjutkan untuk membuka tiga jembatan lain yang menuju Bener Meriah dan Takengon,” ujar Presiden, optimis.
Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk mengerahkan seluruh kapasitas dan sumber daya demi memastikan akses logistik serta mobilitas masyarakat dapat segera pulih sepenuhnya.
Pilihan Editor: Mengapa Pemerintah Belum Membuka Akses Bantuan Asing?
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. Keputusan ini didasari oleh status bencana sebagai kondisi alam tak terhindarkan (*force majeure*), bertujuan meringankan beban petani. Pemerintah juga berkomitmen mempercepat pemulihan di lokasi bencana, termasuk perbaikan infrastruktur vital dan rehabilitasi lahan pertanian yang rusak. Prabowo menjamin pasokan pangan akan tetap stabil, bahkan dengan mendatangkan dari wilayah lain jika produksi lokal belum pulih.
Pengumuman penting ini disampaikan Presiden saat meninjau langsung pembangunan jembatan bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, pada 7 Desember 2025. Jembatan sementara sepanjang 30 meter ini sangat krusial untuk memulihkan akses darat yang sempat terputus antara Bireuen dan Takengon. Presiden menargetkan jembatan ini dapat dibuka dalam satu minggu, diikuti oleh jembatan-jembatan lain yang menuju Bener Meriah dan Takengon. Pemerintah menegaskan komitmen untuk mengerahkan sumber daya demi memastikan akses logistik dan mobilitas masyarakat segera pulih.