PEMERINTAH Amerika Serikat mengeluarkan larangan perjalanan terhadap lima negara baru yaitu Burkina Faso, Mali, Niger, Sudan Selatan, dan Suriah. AS juga melarang masuk warga negara dari Palestina. Pelarangan keenam negara ini setelah sebelumnya AS melarang 12 negara masuk ke negara tersebut sejak Juni 2025.
Dekret tersebut tidak menyebut Palestina, yang tidak diakui Washington sebagai sebuah negara, baik secara nama maupun sebagai wilayah Palestina yang diduduki. Sebaliknya, dokumen tersebut mendeskripsikan kategori Palestina sebagai pemegang dokumen Otoritas Palestina. Dokumen itu menyebut warga Palestina sebagai individu yang mencoba bepergian menggunakan dokumen perjalanan yang dikeluarkan atau disahkan oleh Otoritas Palestina.
Keputusan ini diambil beberapa minggu setelah Presiden Donald Trump menyatakan AS akan menghentikan imigrasi warga negara dari semua Negara Dunia Ketiga. Ketatnya aturan imigrasi AS ini sebagai tanggapan atas penembakan dua anggota Garda Nasional di Washington, DC.
“Beberapa kelompok teroris yang ditetapkan AS beroperasi aktif di Tepi Barat atau Jalur Gaza dan telah membunuh warga negara Amerika. Selain itu, perang baru-baru ini di daerah-daerah ini kemungkinan mengakibatkan terganggunya kemampuan pemeriksaan dan penyaringan,” kata Gedung Putih dilansir dari Al Jazeera.
“Mengingat faktor-faktor ini, dan mengingat lemahnya atau tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh PA terhadap wilayah-wilayah ini, individu yang mencoba bepergian menggunakan dokumen perjalanan yang dikeluarkan atau disahkan oleh PA saat ini tidak dapat diperiksa dan disetujui dengan benar untuk masuk ke Amerika Serikat.”
Orang-orang yang sudah memiliki visa, merupakan penduduk tetap sah AS, atau memiliki kategori visa tertentu seperti diplomat atau atlet, atau yang masuk ke negara tersebut diyakini untuk melayani kepentingan AS, semuanya dikecualikan dari pembatasan tersebut. NDTV melaporakan aturan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Adapu larangan terhadap warga Suriah bertepatan dengan upaya Washington dan Damaskus kembali dekat setelah Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengunjungi Gedung Putih pada November. “Meskipun Suriah berupaya mengatasi tantangan keamanannya dengan berkoordinasi dengan Amerika Serikat, Suriah masih kekurangan otoritas pusat yang memadai untuk menerbitkan paspor atau dokumen sipil dan tidak memiliki langkah-langkah penyaringan dan pemeriksaan yang tepat,” kata Gedung Putih.
Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard mengutip penembakan massal yang menewaskan 15 orang di sebuah festival Yahudi di Australia untuk memuji pembatasan imigrasi Trump. “Kelompok Islamis dan Islamisme adalah ancaman terbesar bagi kebebasan, keamanan, dan kemakmuran Amerika Serikat dan seluruh dunia. Mungkin sudah terlambat bagi Eropa – dan mungkin juga Australia,” tulisnya di X pada Rabu, 17 Desember 2025.
“Belum terlambat bagi Amerika Serikat. Tetapi sebentar lagi akan terlambat. Syukurlah, Presiden Trump telah memprioritaskan pengamanan perbatasan dan mendeportasi teroris yang dikenal maupun yang dicurigai, serta menghentikan migrasi massal tanpa verifikasi yang membahayakan warga Amerika.”
Sekutu-sekutu Trump dai Partai Republik semakin sering menggunakan retorika Islamofobia. Mereka menyerukan agar umat Muslim dilarang memasuki negara tersebut.