Pemerintah adakan akad massal 50.030 rumah subsidi

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sukses menggelar akad massal untuk 50.030 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Acara monumental ini berlangsung di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, pada Sabtu, 20 Desember 2025, dan turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto yang secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada 10 perwakilan MBR, menandai komitmen serius pemerintah dalam penyediaan hunian layak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam sambutannya menegaskan bahwa kebijakan rumah subsidi berskala besar ini merupakan tonggak sejarah baru di era pemerintahan Presiden Prabowo. Ia mengungkapkan peningkatan signifikan jumlah rumah subsidi, dari sebelumnya hanya sekitar 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit dengan alokasi anggaran mencapai Rp 135 triliun. “Bapak Presiden yang membuat kebijakan rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah 350 ribu. Kami tidak ada pilihan selain bekerja sangat keras,” ujar Maruarar, menggarisbawahi komitmen kuat pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi MBR di seluruh Indonesia.

Perumahan Pondok Banten Indah, lokasi acara utama ini, dirancang di atas lahan seluas 20 hektare dengan potensi pengembangan hingga 60 hektare di masa depan. Pada tahap awal, proyek ini menargetkan pembangunan sekitar 1.600 unit rumah subsidi dan 150 unit rumah klaster. Unit rumah subsidi yang ditawarkan memiliki luas bangunan 30 meter persegi di atas tanah 60 meter persegi, dilengkapi dengan dinding ganda untuk meningkatkan privasi serta infrastruktur jalan lingkungan yang lebih lebar, menjamin kenyamanan dan kualitas hidup penghuninya.

Maruarar menambahkan bahwa akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting dalam percepatan program perumahan nasional. Skema akad dilakukan secara hybrid, di mana 300 akad diselenggarakan secara langsung di lokasi acara dengan partisipasi 11 bank penyalur. Sementara itu, 49.730 akad lainnya berlangsung secara daring, melibatkan 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi dan 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Skema hybrid ini menegaskan upaya Kementerian PKP memastikan pemerataan akses pembiayaan perumahan dari Sabang hingga Merauke,” pungkasnya, menunjukkan jangkauan luas program ini.

Sepuluh perwakilan masyarakat berpenghasilan rendah yang menerima penyerahan kunci rumah secara simbolis mewakili keberagaman profesi di Indonesia. Mereka meliputi guru, tuna netra, tukang pijat, pedagang kopi keliling, pengemudi ojek daring, penjual seblak, prajurit Tentara Nasional Indonesia, buruh, dai, tukang cukur, hingga nelayan, menunjukkan bahwa program rumah subsidi ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, data Kementerian PKP mencatat bahwa hingga 19 Desember 2025, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 263.017 unit rumah subsidi dengan total nilai Rp 32,67 triliun. Keberhasilan ini didukung oleh kerja sama erat antara 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan, serta 7.998 pengembang. Sebaran rumah subsidi ini meluas ke 12.981 kawasan perumahan di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, membuktikan efektivitas dan jangkauan program perumahan pemerintah dalam mengatasi kebutuhan hunian nasional.