Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) rampung sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu akhir Januari 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap pun memastikannya dalam rapat koordinasi progres penyusunan R3P bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah secara daring di kantor gubernur.
“Sesuai timeline, saat ini tahap penyusunan rancangan. Setelah itu konsultasi dan konsolidasi. Akhir Januari ditargetkan R3P provinsi masuk finalisasi yang akan ditandatangi gubernur,” kata Sulaiman, Rabu, 7 Januari 2026.
Adapun pengisian tabel pengkajian kebutuhan pascabencana atau Jitupasna, kata Sulaiman, masih diproses masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) serta pemerintah kabupaten dan kota. Pemprov Sumut mempercepat penyusunan dokumen dengan sinkronisasi, inventarisir dan validasi data.
Berikutnya, kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi, mendampingi kabupaten dan kota mengkaji kebutuhan pascabencana. Lalu akan ada pengumpulan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan dalam penyusunan bersama BNPB. Kepala Biro Umum dan Keuangan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah A Lambok Sihombing mengatakan, rakor dilaksanakan untuk memastikan setiap daerah menyiapkan dokumen.
R3P akan dijadikan dasar analisis dokumen perencanaan strategis yang disusun pemerintah pusat dan daerah, sebagai landasan hukum dan operasional untuk memulihkan wilayah terdampak bencana. “Dokumen ini merangkum data kerusakan dan kerugian secara akurat berdasarkan by name by address di lima sektor utama yaitu perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor,” kata Lambok.
Sehari sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution saat rakor yang sama secara virtual dengan Kemendagri mengatakan, segera menerbitkan Surat Keputuan (SK) Rumah Terdampak Bencana untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada para korban. Saat ini, ada 15 daerah yang telah menerbitkan SK. Dua daerah masih dalam proses yaitu Kota Tebingtinggi dan Medan. Kabupaten Asahan dan Batubara, tidak mengajukan.
“Kami menerbitkan SK untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat, sisanya akan disempurnakan karena menurut BNPB data bisa diperbaiki,” kata Bobby.
Penerbitan SK mempercepat pemulihan pascabencana di Sumut. Jumlah masyarakat yang tinggal di pengungsian akan berkurang, terutama yang kondisi rumahnya rusak ringan dan sedang. “Masyarakat yang ingin kembali ke rumahnya, kembali beraktivitas, butuh bantuan. Ini yang disiapkan Kementerian Sosial dan BNPB sehingga bisa mengurangi jumlah pengungsi,” katanya lagi.
Kementerian Sosial menyiapkan bantuan pascabencana Rp 3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan dan peralatan rumah tangga. Jaminan hidup sebesar Rp 450 ribu per orang setiap bulan selama tiga bulan, serta bantuan modal Rp 5 juta per keluarga. Menyiapkan santunan korban meninggal Rp 15 juta dan luka berat Rp 5 juta per orang. Sudah disalurkan kepada 111 ahli waris di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidiejaya, Sibolga dan Kota Padangpanjang.
“Kami menyalurkan bantuan sesuai data by name by address yang diberikan, jadi daerah yang mengasesmen masyarakat terdampak. Semakin cepat terkumpul semakin cepat penyalurannya,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Berdasarkan data BNPB, untuk rumah yang rusak ringan diberi bantuan stimulan Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta dan rusak berat Rp 60 juta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pendataan dan penetapan SK provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor segera dilakukan supaya warga yang rumahnya rusak ringan dan sedang bisa pulang untuk beraktivitas.
“Kuncinya kecepatan data, kalau cepat, masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang cepat mendapat bantuan, bisa pulang, membersihkan rumah, mulai aktivitas. Tanpa bantuan pemerintah, masyarakat kita sangat survive. Mereka jualan di dekat pengungsian, buat usaha kecil-kecilan, bayangkan kalau kita cepat menyalurkan bantuan, lebih cepat pulih,” kata Tito.
Pilihan Editor: Kerugian Ekonomi Bencana Iklim Sepertiga Anggaran MBG