Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, melakukan kunjungan penting ke persawahan Aih Badak di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, pada Minggu (11/1/2026). Dalam lawatan ini, Mendagri menekankan urgensi revitalisasi lahan pertanian yang terdampak bencana guna mengembalikan produktivitasnya dan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Sawah yang terdampak bencana seperti di Aceh ini akan dimasukkan ke dalam program optimalisasi lahan, sehingga dapat direvitalisasi kembali,” ujar Mendagri, menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemulihan sektor vital ini.
Pemulihan sektor pertanian pascabencana akan dikoordinasikan secara erat dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Mentan sendiri telah memiliki konsep matang mengenai pemetaan seluruh sawah yang terdampak di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Inisiatif ini selaras dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas utama Presiden.
Mendagri menjelaskan adanya dua mekanisme utama dalam upaya peningkatan lahan pertanian: optimalisasi lahan dan cetak sawah. Optimalisasi lahan merujuk pada upaya memaksimalkan potensi sawah yang sudah ada, misalnya melalui penyediaan benih unggul, pupuk, serta perbaikan sistem irigasi. Sementara itu, cetak sawah adalah pembukaan lahan baru, seringkali dengan mengonversi lahan hutan, yang tentu saja memerlukan proses dan waktu lebih panjang. Untuk kasus sawah yang terdampak bencana di Aceh, Mendagri menegaskan bahwa program optimalisasi lahan akan menjadi fokus utama.
Lebih lanjut, program optimalisasi lahan akan mencakup pembersihan lumpur yang mengendap akibat bencana, diikuti dengan penyaluran bantuan berupa benih, perbaikan irigasi, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan) guna mendukung petani. “Nanti akan dirapatkan, minggu depan saya akan rapatkan,” imbuhnya, menunjukkan langkah konkret yang akan segera diambil pemerintah.
Di luar sektor pertanian, Mendagri juga mengamati bahwa perekonomian di Kabupaten Gayo Lues secara umum mulai menunjukkan tanda-tanda normalisasi. Aktivitas pasar, restoran, hotel, warung, dan toko telah kembali beroperasi, sementara ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU serta LPG juga dinilai mencukupi.
Meskipun demikian, beberapa kampung masih menghadapi dampak serius berupa kerusakan rumah tinggal. Untuk mengatasi hal ini, Mendagri telah meminta Bupati Gayo Lues untuk segera menyelesaikan pendataan rumah yang mengalami rusak ringan, sedang, dan berat. Bantuan finansial akan disalurkan dengan skema Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.
Khusus untuk kategori rumah rusak berat, pilihan utama adalah pembangunan hunian tetap (huntap). Namun, Mendagri mengidentifikasi adanya kendala signifikan di Gayo Lues, yaitu ketiadaan lahan milik pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk pembebasan lahan bagi masyarakat. “Beliau (Bupati Gayo Lues) mengajukan anggaran lebih kurang 25 miliar. Nanti saya akan suarakan kepada Menteri Perumahan,” ungkap Tito.
Selain bantuan fisik, masyarakat terdampak juga berkesempatan untuk diusulkan masuk ke dalam program bantuan sosial reguler pemerintah. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Prakerja, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dapat diakses oleh mereka yang kondisi ekonominya menurun akibat bencana. “Nah, itu mereka nanti akan bisa diusulkan oleh Pak Bupati,” tambahnya.
Dalam konteks logistik, Mendagri mengabarkan bahwa akses jalan darat di Kabupaten Gayo Lues berangsur pulih, memungkinkan distribusi bantuan logistik berjalan lebih lancar. Meskipun masih ada keterbatasan, jalur transportasi telah terbuka dan kebutuhan logistik dinilai mencukupi. Terkait permintaan beras dari Bupati Gayo Lues, Mendagri langsung berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan penyaluran bantuan tersebut.
“Jika ada permintaan resmi [beras] untuk bencana, negara akan memberikannya secara gratis. Ini berbeda dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual Rp12.000 per kilo,” tegasnya, mengakhiri tinjauannya dengan jaminan dukungan penuh dari pemerintah pusat bagi warga terdampak bencana.