Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026. Penindakan ini menjadi sorotan publik, meskipun hingga kini KPK masih menutup rapat informasi mengenai pihak-pihak yang diperiksa serta konstruksi perkara yang melatarbelakangi operasi senyap tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada hari yang sama, membenarkan adanya kegiatan tersebut. “Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya,” ujarnya, mengisyaratkan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal. Budi juga menegaskan bahwa penyidik telah berhasil mengamankan sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat dalam OTT tersebut. Namun, identitas maupun peran masing-masing belum dapat ia sampaikan secara rinci kepada publik.
KPK belum membeberkan detail konstruksi perkara yang tengah ditangani dalam operasi penindakan ini. Menurut Budi, penjelasan lengkap mengenai dugaan tindak pidana, identitas para pihak yang terlibat, serta hubungan antarperan baru akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal rampung. “Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini berkaitan dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, itu akan kami sampaikan kemudian,” jelasnya, menjanjikan transparansi di kemudian hari.
Meski informasi resmi masih terbatas, sumber Tempo yang mengetahui jalannya operasi menyebutkan bahwa OTT ini tidak hanya terjadi di Pati, melainkan juga meluas ke Kota Madiun. Untuk kasus yang terungkap di Pati, dugaan awal mengarah pada praktik pengumpulan uang dari sejumlah kepala desa yang telah terkumpul pada pihak pengepul tertentu. Ini mengindikasikan adanya jaringan terstruktur dalam dugaan praktik rasuah tersebut.
Sementara itu, dalam operasi yang berpusat di Kota Madiun, penyidik KPK berhasil meringkus 15 orang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “Benar, hari ini Senin, 19 Januari, tim sedang melakukan kegiatan penyelidikan tertutup,” ungkap Budi, mengonfirmasi cakupan operasi yang lebih luas. Dari belasan orang yang diamankan, sembilan di antaranya langsung dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Salah satu nama yang turut digelandang penyidik ke Ibu Kota adalah Wali Kota Madiun, Maidi, sebuah penangkapan yang cukup mengejutkan.
Dalam serangkaian penindakan ini, KPK juga berhasil menyita barang bukti yang signifikan berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Namun, seperti detail lainnya, Budi masih enggan mengungkapkan jumlah pasti uang yang disita maupun identitas lengkap pihak-pihak yang terjaring dalam operasi gabungan tersebut. Dugaan awal mengaitkan peristiwa tertangkap tangan ini dengan praktik korupsi berupa penerimaan fee proyek serta pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang terjadi di wilayah Kota Madiun. Penyelidikan mendalam diharapkan dapat mengungkap seluruh tabir gelap di balik dugaan pelanggaran hukum ini.
Ringkasan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dan Kota Madiun pada Senin, 19 Januari 2026. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kegiatan ini dan menyatakan sejumlah pihak telah diamankan, meskipun detail konstruksi perkara dan identitas belum diungkap. Dugaan awal di Pati mengarah pada praktik pengumpulan uang dari kepala desa yang terkumpul pada pengepul tertentu.
Di Kota Madiun, KPK mengamankan 15 orang, sembilan di antaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif, termasuk Wali Kota Madiun Maidi. KPK juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Kasus di Madiun diduga terkait praktik korupsi berupa penerimaan fee proyek dan pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR).