Purbaya bertemu Juda Agung yang disebut jadi calon wamenkeu, ini yang dibahas

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah bertemu dengan Juda Agung yang telah mengundurkan diri dari Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak 13 Januari 2026. Purbaya sebelumnya menyebut Juda bakal menjadi calon Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menggantikan Thomas Djiwandono.

Advertisements

Purbaya mengungkapkan pertemuan dengan Juda yang digelar di Kemenkeu berkutat membahas mengenai kondisi perekonomian saat ini. Ia tidak bisa memastikan apakah Juda yang mengisi posisi Wamenkeu. Sebab, keputusan ada di Presiden Prabowo Subianto.

“Diskusi ekonomi saja (dengan Juda Agung), kondisi ekonomi seperti apa, pandangan dia seperti apa. (Cocok jadi Wamenkeu?) Saya nggak tau bergantung presiden,” kata Purbaya kepada wartawan di depan Kantor OJK, Selasa (20/1).

Purbaya menilai dari sisi kapasitas dan pemahaman ekonomi, Juda Agung memiliki bekal yang memadai. “Kalau dari pengetahuan ekonomi, dia cukup,” ujar Prabowo.

Advertisements

Bank Indonesia memastikan proses pengunduran diri Juda Agung dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI telah berjalan. Kepastian ini disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menanggapi beredarnya pemberitaan mengenai dinamika kepemimpinan di bank sentral.

Denny menegaskan pengunduran diri tersebut telah ditempuh secara formal sesuai ketentuan ketatanegaraan. Ia menyampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo telah merekomendasikan sejumlah nama kepada Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Deputi Gubernur BI. Proses itu mengacu pada Pasal 41, Pasal 48, dan Pasal 50 UU Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan tiga nama calon Deputi Gubernur BI, yakni Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M Juhro. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan Surat Presiden (Surpres) terkait pengajuan nama-nama tersebut telah diterima DPR dan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah pada Senin (19/1).

Advertisements