Solderpanas – – Berikut berita nasional populer Tribunnews.com dalam 24 jam terakhir, dirangkum pada Rabu (21/1/2026).
Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan terkait banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah panjang rentetan kepala daerah di era Prabowo yang terjerat kasus korupsi.
Terbaru, KPK menduga kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pati Sudewo mencapai Rp 42 miliar.
Sementara itu dari perkembangan insiden kecelakaan pesawat di Maros, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) didesak untuk melakukan investigasi menyeluruh.
1) Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan 
Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kegiatan usaha Pasca terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang terjadi pada akhir November 2025.
Presiden memutuskan untuk mencabut izin setelah mendapatkan laporan dari Satuan tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, (20/1/2026).
Mensesneg mengatakan Satgas PKH mempercepat proses audit atau pemeriksaan usaha usaha berbasis sumber daya alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, setelah banjir dan longsor menghantam wilayah tersebut.
Baca Selengkapnya 2) Perempuan WNI Jadi Tentara Amerika Serikat 
Media sosial diramaikan dengan video seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi tentara Amerika Serikat (AS).
Video yang diunggah akun Instagram @bunda_kesidaa pada Sabtu (17/1/2026) memperlihatkan momen haru saat mengantarkan putrinya ke bandara untuk bertugas sebagai tentara Amerika Serikat.
Sang putri yang memakai hijab terlihat mengenakan seragam loreng tentara AS.
Pada seragam bagian dada sebelah kiri tertulis “US Army” yang diketahui merupakan tentara Angkatan Darat AS.
Baca Selengkapnya 3) KNKT Diminta Tak Manipulasi Investigasi Jatuhnya ATR 42-500 
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden pesawat ATR 42-500 yang hilang kontak dan jatuh di Gunung Bulusaraung, perbatasan Kabupaten Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).
“Ini menjadi kewenangan dari komisi Nasional keselamatan transportasi KNKT pak mohon ini nanti diinvestigasi secara menyeluruh pak, karena jatuhnya pesawat ini juga sampai menarik perhatian dunia luar,” kata Lasarus saat membuka rapat kerja dengan Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Lasarus menyebut, investigasi oleh KNKT harus bersumber dari data empiris dan data teknis dan tidak ada upaya manipulasi.
“Ini kalau sudah investigasi ini tidak bisa ngarang pak ini harus berdasarkan data-data teknis data data empiris yang bisa dipertanggung jawabkan sumbernya,” ucapnya.
Baca Selengkapnya 4) 7 Kepala Daerah Era Prabowo Kena OTT KPK 
Sejumlah kepala daerah era Presiden Prabowo Subianto terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Operasi tangkap tangan yaitu penangkapan yang dilakukan sesaat setelah terjadi penyerahan uang dari penyuap kepada pejabat publik.
OTT dilakukan dengan berbagai instrumen teknologi dan sumber daya penyidik dan penyelidik di lapangan.
Pada Januari 2026, KPK melakukan OTT terhadap dua kepala daerah.
KPK melakukan OTT di Kota Madiun, Jawa Timur dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya 5) Potensi Korupsi Sudewo Bisa Sentuh Rp 42 Miliar 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sebesar Rp 2,6 miliar dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasaan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa.
Uang Rp 2,6 miliar ini merupakan hasil setoran delapan kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken yang dikumpulkan hingga 18 Januari 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menduga uang setoran ini bisa membengkak berpuluh kali lipat.
Pasalnya angka Rp 2,6 miliar hanya berasal dari satu kecamatan. Sedangkan secara total Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan.
Baca Selengkapnya
(Tribunnews.com)