
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa pihaknya telah mencapai “kerangka kesepakatan masa depan terkait Greenland.” Pengumuman mengejutkan pada Rabu lalu itu muncul setelah berminggu-minggu ketegangan diplomatik yang meningkat tajam. Sebelumnya, Trump bahkan sempat melontarkan ancaman untuk menggunakan kekuatan militer guna merebut wilayah semi-otonom milik sekutu NATO-nya, Denmark, serta mengancam pemberlakuan tarif impor yang berat bagi negara-negara NATO jika keinginannya untuk mencaplok Greenland tidak dipenuhi.
Kini, pertanyaan besar muncul: apa saja yang mungkin tercakup dalam kerangka kesepakatan tersebut? Dan, apakah kerangka ini dapat diterima oleh Denmark dan Greenland, yang keduanya secara tegas menolak melepaskan kedaulatan atas pulau terbesar di dunia yang terletak di kawasan Arktik yang strategis itu?
Apa yang Telah Disampaikan tentang Kerangka Kesepakatan Itu?
Pengumuman resmi dari Presiden Trump disampaikan setelah serangkaian pembicaraan intensif di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pada 21 Januari lalu. “Berdasarkan pertemuan yang sangat produktif saya dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, kami telah membentuk sebuah kerangka kesepakatan masa depan dengan rasa hormat terkait Greenland,” tulis Trump melalui platform media sosialnya, Truth Social. Kendati demikian, Trump tidak memberikan penjelasan rinci mengenai substansi kerangka tersebut, hanya menyatakan bahwa pembicaraan akan terus berlanjut demi mencapai kesepakatan final.
Mungkin Anda tertarik:
- Apa itu ‘bazoka perdagangan’ Uni Eropa ketika hadapi ancaman tarif Trump terkait Greenland?
- Setelah Venezuela, Trump ingin rebut dan kendalikan Greenland, pulau terbesar di dunia
- ‘Bayi saya dibawa negara karena saya tak lulus uji kompetensi orang tua’ – Para perempuan Greenland berjuang dapatkan kembali anak-anak mereka
Namun, pernyataan Trump itu segera memicu kontroversi. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak membahas isu fundamental mengenai kedaulatan Denmark atas Greenland dalam pertemuannya dengan Trump. Senada dengan Rutte, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa meskipun Denmark terbuka untuk menegosiasikan banyak hal, “kami tidak dapat menegosiasikan kedaulatan.” Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, yang menyebut kedaulatan sebagai “garis merah” yang tak dapat ditawar. Nielsen bahkan mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai detail kesepakatan yang sedang dibahas itu, menambah misteri seputar pengumuman Trump.
Apakah Ada Detailnya dan Apa Saja Pilihannya?
Surat kabar New York Times, mengutip sejumlah pejabat anonim, melaporkan bahwa salah satu gagasan yang muncul dalam diskusi adalah Denmark menyerahkan kedaulatan atas wilayah kecil di Greenland khusus untuk pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat. Pengaturan semacam ini disebut-sebut akan menyerupai status dua pangkalan militer di Siprus, yang tetap berada di bawah kedaulatan Inggris meskipun Siprus telah merdeka pada tahun 1960. Akan tetapi, implementasi model ini masih belum jelas mengingat penolakan tegas dari Denmark dan Greenland untuk melepaskan bagian mana pun dari kedaulatan mereka.

Dalam upayanya untuk menguasai Greenland, Trump kerap menyinggung ancaman dari kapal-kapal China dan Rusia di sekitar pulau tersebut, meskipun Denmark berulang kali menyatakan bahwa tidak ada ancaman “saat ini” yang signifikan. Menanggapi kekhawatiran ini, sekutu-sekutu NATO telah berupaya meyakinkan AS bahwa mereka akan meningkatkan keamanan di Arktik. Mark Rutte bahkan menyatakan bahwa kerangka kesepakatan tersebut juga akan mewajibkan kontribusi dalam penguatan keamanan regional. “Saya tidak ragu, kita dapat melakukan ini dengan cukup cepat. Tentu saya berharap pada tahun 2026, bahkan saya harap awal tahun 2026,” ujar Rutte pada Kamis lalu, optimis mengenai batas waktu tersebut.
Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, turut menyuarakan dukungannya, menyerukan pembentukan Arctic Sentry (Penjaga Arktik) yang “sangat mirip dengan pendekatan yang diambil NATO terhadap Baltic Sentry”—sebuah misi yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal di Laut Baltik. Proposal ini menunjukkan upaya kolektif sekutu NATO untuk menenangkan kekhawatiran keamanan AS tanpa harus menyerahkan kedaulatan Greenland.
Akankah Ada Kesepakatan Selain ‘Kepemilikan’ yang Dapat Memuaskan Trump?
Berdasarkan perjanjian pada tahun 1951 dengan Denmark, Amerika Serikat telah memiliki wewenang untuk mengirim pasukan dalam jumlah tak terbatas ke Greenland. Saat ini, AS menempatkan lebih dari 100 personel militer secara permanen di pangkalan Pituffik, yang terletak di ujung barat laut pulau itu. Para pejabat AS mengindikasikan bahwa diskusi untuk mencapai kesepakatan baru kemungkinan besar akan berpusat pada renegosiasi perjanjian tahun 1951 yang ada. Namun, proses negosiasi ini terus dibayangi oleh desakan Presiden Trump yang tetap berkeinginan untuk “memiliki” Greenland.
Jika Trump memaksakan kehendaknya, para negosiator tidak hanya harus melampaui “garis merah” terkait kedaulatan, tetapi juga perlu menemukan solusi atas larangan konstitusional terhadap penjualan tanah di Greenland. Salah satu model yang dipertimbangkan adalah seperti pangkalan Angkatan Laut AS di Teluk Guantánamo, Kuba, yang telah berada di bawah kendali penuh AS sejak tahun 1903 melalui perjanjian sewa permanen. Namun, masih belum jelas apakah opsi-opsi semacam itu yang memicu perubahan sikap Trump di Davos, yang membatalkan ancaman penggunaan militer untuk mencaplok Greenland—sebuah langkah yang memberikan kelegaan signifikan bagi para sekutu NATO-nya.
NATO sendiri didirikan pada tahun 1949 dengan prinsip dasar bahwa serangan luar terhadap satu sekutu adalah serangan terhadap semua. Denmark telah mempertegas bahwa serangan militer oleh satu sekutu terhadap sekutu lainnya akan secara fundamental mengakhiri aliansi trans-Atlantik tersebut, di mana AS adalah mitra utamanya. Oleh karena itu, langkah Trump untuk meredakan ketegangan militer sangat penting bagi stabilitas aliansi.
Namun, fakta bahwa pengumuman “kerangka kerja” Trump muncul setelah pertemuannya dengan Mark Rutte justru memicu kekhawatiran di Greenland, yang merasa bahwa negosiasi mengenai masa depan mereka dilakukan tanpa kehadiran atau masukan langsung dari pemerintah mereka. Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, pada Kamis lalu, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahnya tidak meminta Rutte untuk bernegosiasi dengan AS atas nama mereka, melainkan untuk menyampaikan adanya “garis merah secara langsung kepada Presiden Trump.” Hingga saat ini, Rutte belum mengonfirmasi hal tersebut dan justru menuai kritik atas pujian yang terus-menerus dia berikan kepada Presiden Trump, menambah kompleksitas dinamika diplomatik ini.
Mengapa Trump Menginginkan Greenland? Apakah Karena Mineralnya?
Presiden Trump menyatakan bahwa Greenland merupakan komponen krusial dalam rencananya membangun sistem pertahanan Golden Dome, yang dirancang untuk melindungi Amerika Serikat dari potensi serangan rudal Rusia dan China. Dia juga menambahkan bahwa sekutu-sekutu Eropa diharapkan dapat bekerja sama dalam upaya pertahanan kolektif tersebut. Namun, di balik alasan pertahanan, Greenland menyimpan cadangan mineral langka yang sangat besar dan sebagian besar belum termanfaatkan. Banyak dari mineral tersebut sangat krusial bagi berbagai teknologi modern, termasuk ponsel genggam dan kendaraan listrik.
Meskipun Trump tidak secara eksplisit menyatakan bahwa AS mengincar kekayaan mineral Greenland, dia menegaskan bahwa kendali AS atas pulau tersebut “menempatkan semua pihak dalam posisi yang sangat baik, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan mineral.” Pernyataan ini secara tidak langsung mengakui nilai strategis dan ekonomi Greenland yang jauh melampaui kepentingan militer semata.
- Negara mana yang mungkin menjadi sasaran Trump setelah Venezuela?
- Persaingan China dan negara-negara Barat meraih kekayaan unsur tanah jarang di dalam perut Greenland
- Mengapa Donald Trump ingin beli Greenland?
- Lautan es di Greenland meleleh secara tidak lazim, peneliti peringatkan dampaknya ke dunia
- PM Denmark “kesal” Trump batalkan lawatan ke Denmark karena keinginan membeli Greenland ditolak
- Ukraina simpan kekayaan unsur tanah jarang – Mengapa Trump sangat menginginkannya?
Ringkasan
Presiden Donald Trump mengumumkan tercapainya “kerangka kesepakatan masa depan terkait Greenland” setelah berminggu-minggu ketegangan dan ancaman militer untuk mengakuisisi wilayah tersebut dari Denmark. Namun, pengumuman ini segera memicu kontroversi, di mana Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, serta Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dan Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, secara tegas menolak penyerahan kedaulatan atas pulau tersebut. Mereka menegaskan kedaulatan sebagai “garis merah” yang tidak dapat dinegosiasikan, dan Greenland merasa bahwa negosiasi tersebut dilakukan tanpa kehadiran atau masukan langsung dari pemerintah mereka.
Diskusi mengenai kerangka kesepakatan mungkin mencakup gagasan penyerahan wilayah kecil untuk pangkalan militer AS, meskipun Denmark dan Greenland menolak model tersebut. Sekutu NATO telah berupaya meyakinkan AS untuk meningkatkan keamanan di Arktik, seperti melalui proposal “Arctic Sentry,” sebagai alternatif penyerahan kedaulatan. Trump menginginkan Greenland sebagai komponen krusial untuk sistem pertahanan Golden Dome melawan ancaman rudal serta karena cadangan mineral langka yang melimpah dan belum termanfaatkan, yang penting untuk teknologi modern.
