Mengawali pembahasan krusial di kancah pemerintahan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR akan sepenuhnya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait penunjukan sosok yang akan menduduki kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Pernyataan ini sekaligus menyoroti hak prerogatif presiden dalam penentuan posisi strategis tersebut.
Kebutuhan akan pengisian posisi Wamenkeu ini muncul setelah salah satu pejabat yang saat ini memegang jabatan tersebut, Thomas Djiwandono, resmi beralih tugas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pengesahan pengangkatan Thomas Djiwandono dilakukan melalui rapat paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Selasa, 27 Januari 2026. Dengan demikian, jabatan Wamenkeu yang sebelumnya diisi oleh Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara, kini menyisakan satu kekosongan yang vital.
Saan Mustopa, politikus dari Partai Nasdem, kembali menekankan bahwa segala perubahan struktur dalam posisi Wakil Menteri Keuangan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. “Ini murni hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, kita semua akan menantikan pengumuman resmi dari Presiden,” ujar Saan, menggarisbawahi pentingnya keputusan dari pucuk pimpinan negara.
Di hari yang sama dengan pengesahan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut angkat bicara mengenai calon potensial. Ia mengungkapkan bahwa Juda Agung, yang sebelumnya menjabat sebagai mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, merupakan salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Thomas Djiwandono tersebut.
Meskipun demikian, Purbaya belum dapat memberikan kepastian penuh terkait siapa yang akan ditunjuk. “Saya pribadi sudah bertemu dengan Bapak Juda Agung, dan dari pertemuan itu, beliau memang terlihat sebagai salah satu calon yang sangat kuat,” jelas Purbaya kepada awak media di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, pada Selasa, 27 Januari 2026, memberikan indikasi awal namun tetap menjaga kerahasiaan proses seleksi.
Menteri Purbaya juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki informasi mengenai berapa jumlah nama yang masuk dalam daftar calon Wakil Menteri Keuangan, sebab keputusan final mutlak berada pada wewenang Presiden Prabowo. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa Presiden memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pilihan terbaiknya.
Mengacu pada perkiraan dari Menteri Purbaya, pelantikan Wakil Menteri Keuangan yang baru direncanakan akan berlangsung pada bulan Februari mendatang, memberikan tenggat waktu yang cukup dekat bagi pengumuman resmi.
Terkait lingkup tugas spesifik yang akan diemban oleh pengganti Thomas Djiwandono, Purbaya enggan merincinya secara mendalam. “Intinya, kami akan fokus pada pekerjaan yang ada. Segala urusan yang tersendat akan saya bereskan,” tegas Purbaya, menunjukkan komitmennya terhadap kelancaran kinerja Kementerian Keuangan.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa isu-isu krusial seperti kepabeanan dan pajak akan ditangani langsung olehnya sebagai Menteri Keuangan. Langkah ini diambil untuk memastikan pengawasan optimal terhadap penerimaan negara sepanjang tahun ini serta upaya menekan angka defisit anggaran yang menjadi perhatian utama pemerintah.
Pilihan Editor: Dari Mana Pemerintah Cari Duit Menutup Defisit Anggaran
Ringkasan
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menegaskan bahwa Dewan akan menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait penunjukan pengganti Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Kekosongan jabatan ini terjadi setelah Thomas Djiwandono resmi beralih tugas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 27 Januari 2026. Saan Mustopa menekankan bahwa penentuan posisi strategis tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan Juda Agung, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut. Meskipun demikian, Purbaya menyatakan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo, tanpa informasi detail jumlah calon. Pelantikan Wamenkeu baru diperkirakan akan berlangsung pada bulan Februari mendatang, dengan Menteri Purbaya akan fokus pada penanganan isu-isu kepabeanan dan pajak.