PERSATUAN Ahli Gizi Indonesia atau Persagi menilai setiap dapur umum makan bergizi gratis (MBG) memerlukan lebih dari satu ahli gizi. Khususnya jika dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tersebut beroperasi dengan kapasitas maksimum yaitu 3 ribu porsi per hari.
Pilihan Editor: Perlawanan Masyarakat Sipil Setelah KUHAP Baru Disahkan
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persagi Bidang Ilmiah Marudut Sitompul menyebut setidaknya harus ada dua ahli gizi di setiap SPPG. “Saat ini yang kita perlukan itu dua (ahli gizi), karena penerima manfaat setiap SPPG adalah 3 ribu,” kata Marudut di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 19 November 2025.
Menurut Marudut, pekerjaan memeriksa keamanan pangan untuk 3 ribu porsi tidak ideal dilakukan satu orang. Sebab, para ahli gizi harus bekerja penuh dari ketika SPPG menerima pasokan bahan pangan, saat memasak, hingga memeriksa hidangan setelah selesai diproses.
Seluruh pekerjaan itu membutuhkan waktu panjang. Contohnya, SPPG bisa saja menerima bahan pangan di sore atau malam hari dan baru selesai memasak saat pagi.
Karena itu, Marudut berujar beban kerja untuk satu orang ahli gizi di satu SPPG bisa terlalu besar. “Satu orang ini load kerjanya sangat banyak dan perlu tidur juga,” tuturnya.
Padahal, kata Marudut, ahli gizi harus selalu siap untuk mengecek kualitas bahan makanan dan hidangan yang sudah jadi. Dia berujar sebaiknya ada dua orang ahli gizi di SPPG agar keduanya dapat bekerja dengan membagi sif.
Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksana program MBG, sebelumnya mengklaim ahli gizi menjadi profesi langka setelah berjalannya MBG oleh pemerintahan Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025 lalu.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, ahli gizi yang sebelumnya kerap mengalami kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, kini berbalik dicari. “Komisi IX (DPR) memberikan saran agar BGN mencari jalan keluar dari kelangkaan profesi ahli gizi tersebut,” kata dia usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Rabu, 12 November 2025.
Dia melanjutkan, alternatif yang akan dilakukan BGN dalam mengatasi kekurangan profesi ahli gizi, yaitu dengan mencari lulusan atau sarjana yang memiliki rumpun keilmuan serupa. “Misalnya lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, atau processing pangan,” ujar Guru besar IPB University itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2024, jumlah ahli gizi di seluruh Indonesia adalah 34.553. Jumlah ini mengalami penuruan sekitar 5 persen dari tahun 2023 yang mencatatkan jumlah ahli gizi sebanyak 36.400.
Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini