LEGISLATOR dari daerah pemilihan Sumatera Utara III, Hinca Ikara Putra Pandjaitan, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status tanggap bencana nasional menyikapi kondisi banjir dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah Sumatra. Politikus senior dari Partai Demokrat ini menegaskan bahwa situasi kemanusiaan yang terjadi di Sumatra saat ini memerlukan respons yang luar biasa dan tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa.
Pilihan editor: Mengapa Nilai Tes Matematika Siswa SMA Jeblok
“Saya kira Presiden harus segera menetapkan tanggap bencana. Segera, karena ini urusan kemanusiaan yang mendesak,” ujar Hinca, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang dimuat di laman resmi DPR pada Jumat, 28 November 2025. Desakan ini mencerminkan betapa seriusnya dampak bencana di mata wakil rakyat.
Hinca menjelaskan bahwa dirinya telah secara intensif memantau perkembangan situasi di berbagai wilayah terdampak selama tiga hari terakhir. Wilayah-wilayah tersebut mencakup Toba Raya, Tapanuli Tengah, Sibolga, Nias, hingga kota Medan. “Saya tiga hari terakhir ini terus berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman di sana. Ketinggian air (banjir) sudah mencapai di atas lutut, bahkan masuk ke dalam rumah warga,” ungkap Hinca, menggambarkan parahnya kondisi di lapangan.
Kondisi di lapangan, lanjut Hinca, sangat berat dan kompleks. Selain ancaman banjir, warga juga dihadapkan pada gangguan listrik, terputusnya saluran komunikasi, hingga akses jalan terputus. “Kami kesulitan menghubungi banyak pihak karena saluran komunikasi yang terputus total dan padamnya listrik di berbagai daerah,” tambah anggota Komisi Hukum DPR tersebut.
Menanggapi situasi kelistrikan, Hinca menyebut telah berkoordinasi dengan PLN yang saat ini sedang berupaya keras memulihkan pasokan listrik di tengah tantangan bencana. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemerintah untuk segera mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna menyelamatkan warga, tanpa terhambat oleh prosedur administratif yang berbelit.
Hinca menegaskan bahwa prioritas utama dalam situasi ini adalah keselamatan masyarakat. “Kemanusiaan harus didahulukan. Negara memiliki kewajiban mutlak untuk menyelamatkan warga negaranya dengan segala konsekuensi dan risiko yang mungkin timbul,” tandas Hinca, menekankan pentingnya tindakan cepat dan konkret dari pemerintah.
Secara umum, cuaca ekstrem telah memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah kota dan kabupaten di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, membenarkan bahwa banjir yang terjadi dua hari sebelumnya mengalir dengan sangat deras, menghantam dan merusak rumah-rumah warga di beberapa daerah.
Dampak bencana ini tidak hanya merusak permukiman, melainkan juga menyeret kendaraan dan berbagai infrastruktur lainnya yang dilewati arus deras. “Arus air juga membawa material berbahaya seperti lumpur, batang pohon, puing-puing bangunan, dan sampah rumah tangga yang memperparah situasi,” terang Abdul melalui keterangan tertulisnya pada Rabu, 26 November 2025.
Akibat banjir dan tanah longsor yang meluas, akses jalan menuju beberapa kabupaten/kota kini terputus total. Jaringan listrik dan telekomunikasi di banyak wilayah juga mengalami gangguan parah atau terputus sepenuhnya, semakin menyulitkan upaya penanganan dan bantuan kemanusiaan.
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan editor: Pemerintah Bangun Posko Nasional Penanganan Bencana di Tapanuli Utara