Banjir Sumatra, tsunami Aceh, dan likuifaksi Palu – apa perbedaan penanganannya?

Perdebatan mengenai penetapan status bencana nasional untuk banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah Sumatra masih bergulir. Publik mempertanyakan sejauh mana status ini akan memengaruhi penanganan di lapangan, terutama jika dibandingkan dengan pengalaman penanganan Tsunami Aceh 2004 dan Likuifaksi Palu 2018.

Advertisements

Ira menjelaskan, perbedaan antara perintah dan komando berdampak pada lambatnya eksekusi di lapangan. “Bedanya kalau perintah bukan komando itu, nanti masing-masing ada koordinasi dulu dengan menteri ini atau kebijakannya bagaimana tapi eksekusinya seperti apa. Jadi, tidak ‘gercep’ istilahnya, meskipun misal jumlah bantuan sudah banyak masuk,” ujarnya. Selain distribusi bantuan, perbaikan fasilitas krusial seperti jalan dan jembatan yang vital untuk menjangkau area terisolir juga terkendala. Ia mencontohkan Jembatan Awe Geutah, penghubung alternatif Bireuen-Lhokseumawe atau Banda Aceh-Medan, membutuhkan waktu lama untuk bisa dilalui, sementara Jembatan Kuta Blang masih putus. Situasi ini kontras dengan penanganan Tsunami Aceh di mana pembangunan jalur krusial dapat diselesaikan dengan cepat berkat satu komando dan dukungan penuh dari berbagai instansi, termasuk masuknya bantuan internasional.

Dengan skala dampak yang mencapai 18 kabupaten di Aceh, lebih banyak dari Tsunami 2004, Ira mengusulkan agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) level nasional jika status bencana nasional tidak ditetapkan. Hal ini diperlukan agar koordinasi antar departemen menjadi lebih jelas dan terarah. “Karena ini harus dikerjakan sama-sama. Kami relawan ingin bisa membantu semua, tapi kapasitas kami juga tidak bisa menyentuh semuanya,” tambahnya.

Pengalaman serupa disampaikan oleh Videl Jemali, seorang penyintas Gempa dan Likuifaksi Palu 2018, yang saat itu juga tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Videl mengenang bahwa bantuan internasional sangat membantu mempercepat penanganan darurat. Keberadaan Satgas gabungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, menurut Videl, berdampak positif pada pembersihan puing-puing di lokasi. “Tiga minggu pasca bencana terbantu oleh kelompok relawan yang distribusi bantuan langsung ke tenda-tenda. Mereka jelajah semua area. Saat itu, bantuan dari luar (internasional) juga sudah masuk,” ujar Videl. Ia membandingkan dengan distribusi awal dari pusat yang seringkali tidak merata dan “keduluan habis.”

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menekankan bahwa penanganan pascabencana harus dilakukan secara masif dan kolaboratif untuk segera menjangkau para penyintas. “Mungkin pemerintah bilang, kami sanggup untuk mengerjakan ini sendiri. Tapi ada banyak komponen-komponen di luar pemerintah ini yang sekarang juga sedang bekerja keras, membantu, mendampingi masyarakat, dan berkolaborasi dengan pemerintah sebenarnya,” kata Avianto. Ia menambahkan bahwa organisasi non-pemerintah juga membutuhkan bantuan, dan penolakan bantuan internasional justru dapat melemahkan upaya mereka serta menimbulkan tantangan besar.

Menanggapi isu ini, Seskab Teddy Indra Wijaya dalam jumpa pers yang digelar Jumat (19/12) pagi menggarisbawahi bahwa penanganan bencana membutuhkan kekompakan dan kerja sama. Ia menegaskan bahwa TNI, Polri, Basarnas, hingga BNPB daerah telah bergerak melakukan penanganan sejak hari pertama kejadian. Pemerintah pusat juga telah memberikan dukungan langsung kepada kepala daerah terdampak, termasuk uang tunai kepada 52 bupati dan wali kota untuk kebutuhan mendesak.

Terkait sarana dan prasarana, Seskab menyatakan pemerintah pusat telah mengerahkan dukungan besar-besaran, termasuk lebih dari 100 kapal, pesawat, dan helikopter, serta sekitar 1.000 alat berat dari berbagai daerah di Indonesia ke wilayah terdampak. Seskab Teddy mengakui bahwa penanganan di lapangan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk saling mendukung dan menyampaikan langsung kepada petugas apabila masih terdapat wilayah yang membutuhkan bantuan. “Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu membahu, saling dukung,” ujar Seskab. Mengakhiri pernyataannya, Seskab Teddy mengajak semua pihak untuk menjaga kekompakan, menyebarkan energi positif, dan menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat terdampak.

Kondisi di Lapangan: ‘Warga Bantu Warga’

Relawan Mer-C, Ira Hadiati, menggambarkan kondisi di Aceh yang masih belum kondusif. Meskipun pasokan makanan dan obat-obatan mulai terdistribusi di beberapa daerah seperti Bireuen, wilayah lain seperti Bener Meriah dan Aceh Tamiang masih terisolir akibat akses yang terputus. Kondisi ini menyebabkan distribusi bantuan menjadi sangat sulit dan harga kebutuhan pokok melonjak signifikan. “Misalnya di Bener Meriah itu dia harus ngambil barang dari Lhokseumawe. Biasanya bisa naik kendaraan. Sekarang mereka harus jalan kaki. Ada yang sampai dua hari. Jalannya becek dan kadang hujan-hujanan,” kata Ira.

Memasuki pekan ketiga pascabencana banjir bandang ini, banyak warga mulai terjangkit penyakit, seperti ISPA, karena lingkungan yang belum dibersihkan dan lumpur yang masih memenuhi jalanan hingga rumah warga. Meskipun tenaga kesehatan sudah aktif, ketersediaan obat-obatan masih terbatas, dan kebutuhan akan sanitasi serta air bersih sangat mendesak. “Lumpur masih tetap di tempat. Lumpur masih di pinggir-pinggir jalan. Kan jadi ISPA juga. Sanitasi dan air bersih juga saat ini mendesak,” tambah Ira. Banyak rumah warga yang masih dipenuhi lumpur hingga ketinggian satu meter, dan barak-barak pengungsian permanen belum dibangun, sehingga warga masih bergantung pada tenda-tenda posko. Namun, di tengah kesulitan, Ira melihat semangat solidaritas yang kuat di antara para korban, yang ia sebut ‘warga bantu warga’.

Meskipun dalam kondisi sulit, Ira mencatat bahwa warga terdampak tetap berupaya bertahan dan bersyukur atas bantuan sekecil apa pun yang diterima. Anak-anak pun, meskipun berpotensi trauma, masih menunjukkan keceriaan sebagai cara mereka untuk bertahan. Ira menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh diartikan bahwa semuanya baik-baik saja, melainkan harus mendorong respons yang lebih cepat dan tanggap dari pihak luar.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melaporkan perkembangan pemulihan akses. Di Aceh, beberapa ruas strategis seperti Lhokseumawe-Langsa, Langsa-Kuala Simpang, Kuala Simpang-Batas Sumatera Utara, jalan KKA, serta jembatan di Awe Geutah dan Teupin Reudeup, jalan Aceh Tenggara-Gayo Lues, dan jalur Banda Aceh-Aceh Tengah via Beutong Ateuh, termasuk jembatan Bailey, sudah dapat dilalui. Di Sumatera Utara, wilayah Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal mulai terhubung kembali, meskipun masih ada titik longsor, jalan amblas, dan penggunaan jembatan darurat. Di Sumatera Barat, jalan nasional Padang-Bukittinggi melalui Lembah Anai dalam tahap perbaikan cepat dengan progres mencapai sekitar 90%, sementara jalan provinsi Padang Pariaman-Agam via Malalak sebagian besar sudah dapat diakses.

Perbedaan Penanganan: Banjir Sumatra vs. Tsunami Aceh

Ira Hadiati, yang memiliki pengalaman sebagai relawan dalam Tsunami Aceh 2004 dan kini aktif di lokasi banjir Sumatra, khususnya di Aceh, menceritakan upaya timnya dalam menembus berbagai lokasi bencana yang sulit. Ia menjelaskan bahwa timnya harus berkoordinasi erat dengan Lanud, TNI, dan Badan SAR untuk dapat menjangkau daerah-daerah terisolir seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Kutacane, bahkan harus menempuh perjalanan laut yang memakan waktu lebih lama dari biasanya. Kerja sama lintas sektoral ini, termasuk dengan tim dari Kementerian Kesehatan, menjadi kunci untuk mendistribusikan bantuan dan tenaga medis.

Namun, Ira mengakui bahwa pengalamannya kali ini sangat berbeda dengan Tsunami Aceh 2004, meskipun ia menyadari bahwa perbandingan tidak bisa serta merta dilakukan karena perbedaan status kebencanaan. Tsunami Aceh 2004 ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004, sehari setelah bencana terjadi, sedangkan banjir Sumatra saat ini tidak. “Suasananya lain. Saya merasakan banget. Waktu tsunami, semua armada diturunkan… Semua instruksi dari residen. Itu day by day. Pak JK (Jusuf Kalla) juga monitor badan-badan satgas yang bertugas,” kenang Ira.

Pada masa Tsunami Aceh, pembagian tugas sangat jelas, meliputi pembersihan lokasi, evakuasi korban, distribusi logistik, kesehatan, dan kerja sama dengan lembaga internasional yang langsung masuk sejak pekan pertama. Semua bergerak dalam satu komando, memungkinkan jalur yang putus segera terhubung. Aksi cepat dari darat, udara, dan laut dengan koordinasi yang taktis memastikan tidak ada waktu yang terbuang. Ira menambahkan bahwa efisiensi kerja yang terarah seperti saat Tsunami sangat membantu relawan dalam mengelola stres, meskipun konseling tetap disediakan.

Situasi saat ini, menurut Ira, sangat berbeda. Ia seringkali merasa bingung harus memprioritaskan bantuan ke mana terlebih dahulu karena tidak adanya garis komando yang jelas. “Contoh yang paling gampang nih. saya dapat informasi, ‘Bu sana ini, Bu sana itu, sana juga gini.’ Ada satu titik, saya bingung juga mau nolong yang mana dulu, saya diam jadinya.” Baginya, kondisi ini menyebabkan “wasting time” yang seharusnya bisa dihindari jika komando jelas seperti waktu Tsunami Aceh.

Berdasarkan catatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tentang Tanggap Darurat Tsunami Aceh 2004, prioritas utama saat itu adalah pemulihan komunikasi, distribusi logistik, relokasi pengungsi, dan pencarian korban. Barak pengungsi didirikan dan evakuasi korban selamat dilakukan dalam pekan pertama, sementara pencarian dan pemakaman korban meninggal diupayakan secepat mungkin. Pembersihan lokasi dikebut pada pekan pertama dan kedua, dan proses rekonstruksi-rehabilitasi berjalan dari awal 2005 hingga 2009. Bantuan logistik, tenaga kesehatan, dan obat-obatan dapat diakses warga terdampak pada minggu pertama, didukung oleh perbaikan darurat jalan dan jembatan yang selesai dalam hitungan hari. Pemulihan sanitasi, air bersih, dan listrik memakan waktu lebih lama, namun pasokan darurat tersedia sejak bulan pertama.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa itu mencanangkan 12 tata cara penanggulangan bencana dalam tiga hari setelah bencana:

Laksanakan evakuasi secara intensif
Laksanakan pengelolaan pengungsi
Terus lakukan pencarian orang hilang dan pengumpulan jenazah
Buka jalur logistik serta lakukan resupply dan pendistribusian logistik yang diperlukan
Buka dan pulihkan jaringan komunikasi antardaerah atau kota
Lakukan pembersihan kota yang hancur penuh puing dan lumpur
Lakukan pengelolaan bantuan baik dari dalam maupun luar negeri dengan sebaik-baiknya
Gunakan dana pemerintah untuk penanggulangan bencana dan gunakan pula dengan tepat sumbangan dana, baik dari dari dalam maupun luar negeri
Meskipun kegiatan di Aceh berkonsentrasi pada kegiatan penanggulangan bencana alam, jangan tinggalkan upaya untuk memelihara keamanan demi ketertiban masyarakat
Mengingat besarnya jumlah korban, TNI dan Polri melakukan penambahan kekuatan untuk mengembang tugas operasi bakti dan operasi pemeliharaan keamanan
Sambut dengan baik dan libatkan unsur civil society, termasuk TNI, ICRC, dan LSM-LSM dalam kegiatan penanggulangan bencana
Lakukan pengendalian operasi penanggulangan bencana dengan baik dan proporsional, baik di tingkat Jakarta, Medan, Banda Aceh, maupun Meulaboh.

Pada akhir Desember 2004, Menteri Koordinator Kesehatan Rakyat bahkan ditugaskan berkantor langsung di Aceh, dan bantuan internasional dipersilakan masuk secara besar-besaran.

Perbedaan Penanganan: Likuifaksi Palu vs. Banjir Sumatra

Videl Jemali, penyintas gempa dan likuifaksi Palu 2018, mengenang bahwa bencana yang menimpa Palu, Sigi, dan Donggala saat itu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Dengan jumlah korban meninggal mencapai 4.845 orang, 172.999 pengungsi, dan 110.214 rumah rusak (data Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah), penanganan awal menghadapi tantangan besar. “Seingat saya, rata-rata bantuan itu baru bisa dibagi ke posko dan warga ketika sudah empat atau lima hari setelah kejadian. Itu makanya tiga hari pertama terjadi chaos sampai adanya penjarahan. Karena penyintas enggak ada sembako. Pasar juga masih tutup,” ujar Videl.

Distribusi bantuan baru terasa merata setelah tiga pekan pascabencana, seiring dengan masuknya banyak bantuan dari luar (internasional). Tenda pengungsian atau barak pun kebanyakan berasal dari pihak ketiga, termasuk bantuan luar negeri. Distribusi obat-obatan juga baru lancar setelah akses dari luar terbuka. Videl menambahkan bahwa pembersihan lokasi memakan waktu lama, dan warga harus berupaya mandiri semampunya terlebih dahulu. “Pembersihan lokasi itu setelah evakuasi. Waktu itu masa evakuasi 14 hari tambah tujuh hari,” katanya.

Setelah empat pekan bencana likuifaksi Palu, pemerintah baru membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan Kementerian PUPR, BNPB, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Namun, proses pemulihan bencana Palu, Sigi, dan Donggala terbilang lambat. Pembangunan hunian sementara (huntara), misalnya, tersendat hingga akhir 2019, padahal awalnya dijanjikan selesai dalam tiga bulan pascabencana. Kendala utama mencakup masalah data yang silang sengkarut dan kurangnya pelibatan aparat RT/RW. Akibatnya, hunian sementara baru tersedia setahun pascabencana, dan pembangunan hunian tetap (huntap) bahkan memakan waktu hingga tiga tahun. Uniknya, pembangunan huntap dari pihak swasta seperti Buddha Tzu Chi justru lebih cepat diselesaikan. Masalah sengketa lahan juga menambah kerumitan, di mana lahan hak guna bangunan yang dapat diambil negara dalam situasi darurat justru diklaim warga.

Dampak Penerimaan Bantuan Internasional

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menegaskan bahwa bantuan internasional adalah keniscayaan dalam menghadapi bencana besar. Hal ini merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan global, seperti yang terlihat pada Topan Haiyan di Filipina, Gempa di Nepal, Gempa di Turki, Banjir di Pakistan, dan Siklon di Pasifik, di mana Indonesia juga turut memberikan bantuan. “Itu salah satu bagian dari upaya membantu tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan. Lalu, kenapa di saat kita kesusahan, kita justru malah menutup pintu itu? Kenapa dianggap bantuan internasional itu mencederai harga diri bangsa,” ucap Avianto.

Menurut Avianto, penerimaan bantuan internasional justru menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang dan solidaritas global terbangun, serta dapat memperkuat hubungan dengan negara lain. Ia mengingat kembali Gempa dan Likuifaksi Palu, Sigi, dan Donggala, di mana awalnya bantuan internasional belum masuk. Namun, Presiden Joko Widodo kemudian menginventarisasi kebutuhan spesifik, seperti alat berat, kendaraan logistik, tenaga ahli, dan pendanaan, yang memang tidak sepenuhnya tersedia secara nasional. “Saat itu, kita enggak butuh terpal, tikar, selimut, sabun, sampo, dan lain-lain karena memang sudah tersedia dari nasional. Tapi ada hal-hal seperti alat berat, kendaraan logistik, atau tenaga-tenaga ahli, juga pendanaan itu dibutuhkan untuk upaya penanganan bencana sampai pemulihan,” ujar Avianto.

Setelah kebutuhan spesifik ini diidentifikasi, bantuan internasional mulai masuk, dan dampaknya sangat positif dalam penanganan bencana. Avianto menjelaskan bahwa mekanisme bantuan internasional dapat disalurkan melalui lembaga yang sudah bekerja sama dengan Indonesia, seperti Palang Merah. “Bantuan itu bisa diserahkan melalui channel-channel tersebut, sehingga mereka masih bisa menerima dana walaupun dari luar negeri karena sudah ada kerja sama sebelumnya.”

Meski demikian, pernyataan pemerintah yang menyatakan mampu menangani sendiri dan menolak bantuan asing, disayangkan oleh Avianto, sebab hal itu membuat pihak-pihak yang bersedia membantu menjadi menahan diri. “Di satu sisi, kita sudah ada banyak berita tentang betapa besarnya bencana ini dan tantangannya seperti apa. Tapi di sisi lain pemerintah sendiri yang menjadi acuan, itu mengatakan bahwa tidak butuh bantuan luar,” ujarnya. “Kami sangat menyayangkan statement tersebut. Karena justru kita seharusnya bisa membuka pintu dan melihat bagaimana solidaritas itu bisa ditunjukkan, seperti apa yang Indonesia lakukan di negara lain, di saat mereka mengalami musibah.”

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat jumpa pers pada Jumat (19/12) pagi mengklarifikasi bahwa bantuan dari luar negeri yang belum ada mekanismenya adalah dalam bentuk government to government. Namun, jika bantuan masuk melalui lembaga internasional, hal itu diperbolehkan. Klarifikasi ini disampaikan menanggapi pengembalian 30 ton beras bantuan dari Uni Emirat Arab oleh Wali Kota Medan, Rico Waas, yang sempat khawatir akan belum adanya kejelasan terkait bantuan internasional untuk bencana ini. “Kami langsung berhubungan dengan Duta Besar United Arab Emirates yang menyampaikan kepada kami tadi malam, bahwa yang diberikan itu bantuan 30 ton berasal bukan dari pemerintahan United Arab Emirates, tapi dari Red Crescent,” ujar Tito. “Jadi, bulan sabit merah ya, semacam PMI itu. Bulan sabit merah di United Arab Emirates. Jadi, non-government organization. Ada kesalahpahaman,” pungkas Tito.

Warga Bener Meriah terancam kelaparan panjang akibat dua pekan terisolasi – ‘Kalau tidak mampu, minta bantuan ke negara lain’
Bendera putih di Aceh, ‘Kondisi Aceh begitu buruk, kami tidak baik-baik saja’ – Apa respons pemerintah pusat?
Kisah keluarga yang terjebak di hutan berhari-hari saat banjir dan longsor Sumut – ‘Tinggalkan aku, selamatkanlah adikmu’

Tiga hal yang kita pelajari dalam 20 tahun sejak tsunami Aceh 2004
Peringatan 20 tahun tsunami Aceh: Cerita dua penyintas yang memilih tinggal di zona berbahaya – ‘Kita sudah enggak takut lagi tinggal di pantai’
Peringatan 20 tahun tsunami Aceh: Kisah ‘bocah ajaib’ Martunis Ronaldo bertahan hidup selama 21 hari – ‘Saya dikelilingi mayat dan dikira hantu’

Satu pekan yang mencekam di Aceh Tamiang, gelap gulita, penjarahan, dan bau bangkai menyengat – ‘Seperti kota zombie’
Kisah hidup dan mati dari desa di Pidie Jaya, Aceh, yang terkubur lumpur
Penampakan kayu gelondongan yang hanyut bersama banjir di Sumatra