GOLAK internal mengguncang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dengan seruan mundur ditujukan kepada Yahya Cholil Staquf, atau akrab disapa Gus Yahya, dari posisinya sebagai Ketua Umum. Desakan pengunduran diri Gus Yahya ini mencuat setelah rapat pengurus Syuriyah PBNU yang digelar di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 20 November 2025. Hasil rapat tersebut menetapkan bahwa Yahya Cholil Staquf harus meletakkan jabatannya dalam kurun waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan. Lebih jauh, forum tersebut menegaskan bahwa jika Gus Yahya gagal memenuhi batas waktu yang diberikan, Syuriyah PBNU tidak akan segan untuk memberhentikannya dari kursi kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.
Merespons wacana pemakzulan yang kian meluas, PBNU segera menggelar rapat koordinasi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Surabaya. Pertemuan penting itu berlangsung dari Sabtu malam, 22 November 2025, hingga Ahad dini hari, 23 November 2025. Menariknya, sejumlah tokoh penting NU seperti Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf dan Ketua PWNU Jawa Timur Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) tidak terlihat hadir dalam forum tersebut. Seusai rapat, Gus Yahya memberikan tanggapan tegas terkait surat risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang menuntut pengunduran dirinya. Menurutnya, surat tersebut tidak memenuhi standar organisasi yang berlaku. “Kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital, sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kan zaman sekarang gampang sekali membuat tanda tangan scan. Maka kita lihat nanti,” jelas Yahya di Surabaya, pada Ahad dini hari.
Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan bahwa hasil rapat Syuriyah tersebut tidak memiliki wewenang konstitusional untuk mencopot jabatan pengurus harian, termasuk Ketua Umum PBNU. Hal ini, imbuhnya, diatur secara eksplisit dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU. “Rapat harian syuriah menurut AD/ART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum,” tandasnya. Di tengah badai konflik internal yang melanda, Gus Yahya tetap menunjukkan optimisme tinggi. Ia meyakini bahwa organisasi sebesar Nahdlatul Ulama memiliki kapabilitas untuk menemukan solusi terbaik. “Nahdlatul Ulama (NU) ini organisasi besar dan sudah mengalami segala macam gelombang dalam sejarahnya. Saya optimistis NU punya kemampuan untuk mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya, menunjukkan keyakinan akan ketahanan organisasi.
Muktamar Cipasung 1994: Jejak Intervensi dan Perlawanan
Kisah konflik internal dan upaya pemakzulan di PBNU bukanlah fenomena baru. Sejarah mencatat, gema perseteruan serupa pernah mengguncang organisasi ini saat Muktamar ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tahun 1994. Kala itu, pemerintah Orde Baru berupaya keras melengserkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari kursi Ketua Umum PBNU periode 1984-1999, dengan dalih persoalan tata kelola dan gaya kepemimpinan.
Mengutip laman resmi nu.or.id, Presiden kedua RI, Soeharto, disebut-sebut turut campur dengan memunculkan penantang dari internal NU yang kontra Gus Dur, yaitu Abu Hasan. Ironisnya, paman Gus Dur sendiri, KH Yusuf Hasyim, juga turut serta dalam barisan penentang keponakannya. Kelompok Abu Hasan melancarkan kritik tajam, menuduh manajemen NU di bawah kepemimpinan Gus Dur lemah dan cenderung otokratik. Bahkan, langkah Gus Dur yang sering berseberangan dengan pemerintah dinilai tidak hanya menyimpang dari khittah NU, tetapi juga bertentangan dengan kepentingan organisasi itu sendiri. Kampanye “ABG” (Asal Bukan Gus Dur) pun lantang didengungkan demi menjegal laju Gus Dur.
Muktamar Cipasung kala itu berlangsung dalam suasana yang mencekam, di bawah bayang-bayang ketat penjagaan militer. Para petinggi rezim Orde Baru, mulai dari Presiden Soeharto, Panglima TNI Jenderal Faisal Tandjung, hingga jajaran menteri, turut hadir dalam forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Berbagai sumber menyebutkan, setidaknya 1.500 personel tentara dan 100 intelijen disiagakan di sekitar lokasi, bahkan beberapa di antaranya menyamar dengan seragam Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Namun, di tengah tekanan dan intervensi yang masif, upaya mendongkel kepemimpinan Gus Dur di NU gagal total. Gus Dur berhasil bertahan selama tiga periode atau 15 tahun, hingga akhirnya gelombang reformasi 1998 mengubah peta politik nasional.
Muktamar Lampung 2021: Bayangan Intervensi dan Perebutan Kursi
Sepanjang satu dekade pemerintahan Joko Widodo, dinamika politik Nahdlatul Ulama juga mencapai puncaknya. Di tengah persepsi publik yang kadang menganggapnya kurang ramah terhadap kelompok Islam, Jokowi memanfaatkan NU untuk menangkal narasi tersebut. Strateginya terlihat jelas dengan memilih Ma’ruf Amin, seorang tokoh nahdliyin terkemuka, sebagai pendampingnya pada periode kedua pemerintahan. Selain itu, adik kandung Gus Yahya, Yaqut Cholil Qoumas, berhasil menduduki kursi Menteri Agama, memperkuat koneksi politik.
Namun, di balik layar, Ketua Umum PBNU periode 2010-2021, Said Aqil Siradj, secara blak-blakan mengungkapkan adanya “cawe-cawe” atau intervensi dari Presiden Jokowi untuk menghalanginya kembali memimpin PBNU pada periode 2021-2026. Pernyataan kontroversial ini ia sampaikan dalam siniar Akbar Faizal Uncensored. “Pak Jokowi tidak senang kalau saya terpilih lagi di NU. Maka di (Muktamar) Lampung semua itu diatur sehingga saya kalah,” ungkap Said Aqil kala itu, menyoroti dugaan pengaturan dalam pemilihan.
Said Aqil Siradj turut membandingkan posisinya dengan Gus Dur, mengakui bahwa ia tidak memiliki kekuatan sebesar pendahulunya. “Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur,” ujarnya, merujuk pada ketahanan Gus Dur menghadapi intervensi Orde Baru di Muktamar Cipasung 1994. Pada akhirnya, dalam Muktamar ke-34 di Bandar Lampung, Yahya Cholil Staquf tampil sebagai pemenang dengan perolehan 337 suara, resmi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Sementara itu, Said Aqil Siradj hanya mampu mengumpulkan 210 suara. Kemenangan Gus Yahya ini diraih setelah rapat pleno yang berlangsung alot dan panjang, dimulai sejak Kamis malam, 23 Desember 2021, hingga dini hari Jumat di Gedung Serbaguna Universitas Lampung.
Menanggapi tudingan Said Aqil Siradj, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai pernyataan mengenai “cawe-cawe” tersebut bersifat spekulatif. Ia berpendapat bahwa istilah “cawe-cawe” memiliki makna yang multitafsir. “Cawe-cawe itu hanya spekulatif, semua yang memiliki kekuatan politik berpotensi untuk cawe-cawe,” ujar Saifullah saat dihubungi Tempo pada Kamis, 3 April 2025. Gus Ipul bahkan mempertanyakan bentuk intervensi yang dimaksud dalam Muktamar ke-34 PBNU di Bandar Lampung pada Desember 2021, mengingat peristiwa tersebut telah berlalu tiga tahun silam. “Maksudnya cawe-cawe ini seperti apa, ini sudah tiga tahun yang lalu (pemilihannya),” tambahnya.
Menurut Saifullah, isu “cawe-cawe” merupakan fenomena musiman yang kerap muncul menjelang Muktamar PBNU. Ia memandangnya sebagai bagian dari dinamika politik organisasi yang tidak serta merta menjadi penentu kemenangan. Ia juga memastikan bahwa seluruh proses pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar lalu berlangsung secara demokratis, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang tertuang dalam AD/ART organisasi. “Kepengurusan terbentuk secara demokratis,” tegasnya, mengakhiri perdebatan.
Hanaa Septiana, Vedro Imanuel Girsang, dan Egi Adyatma berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Ringkasan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah dilanda gejolak internal, menyusul desakan pengunduran diri Ketua Umum Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) oleh Syuriyah PBNU. Rapat Syuriyah pada 20 November 2025 menetapkan agar Gus Yahya mundur dalam waktu tiga hari, atau akan diberhentikan dari jabatannya. Namun, Gus Yahya menegaskan bahwa risalah rapat tersebut tidak sesuai standar organisasi dan Syuriyah tidak memiliki wewenang konstitusional untuk mencopot ketua umum menurut AD/ART.
Gejolak internal semacam ini bukan hal baru dalam sejarah NU; upaya pemakzulan pernah terjadi pada Muktamar Cipasung 1994, di mana pemerintah Orde Baru gagal melengserkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Selain itu, mantan Ketua Umum Said Aqil Siradj juga pernah menuding adanya intervensi Presiden Jokowi dalam Muktamar Lampung 2021 yang menyebabkan kekalahannya dari Gus Yahya. Namun, tudingan “cawe-cawe” tersebut dibantah oleh Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, yang menegaskan proses pemilihan ketua umum PBNU berlangsung secara demokratis.