Sebanyak 50 kiai terkemuka dari berbagai penjuru Nusantara, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Utara, berkumpul dalam sebuah pertemuan krusial dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya. Pertemuan yang diselenggarakan pada Minggu malam, 23 November 2025, di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat ini, bertujuan untuk mencari solusi atas konflik internal yang tengah melanda organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Katib ‘Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, yang turut hadir dalam musyawarah penting itu, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan tiga kesepakatan utama. Pertama, seluruh kiai mengusulkan agar segera diadakan silaturahim berskala lebih besar guna mencapai islah atau rekonsiliasi menyeluruh di antara para kiai. “Ini penting, karena masalah internal kita sudah menjadi konsumsi publik, dan semua sepakat untuk merangkul kembali,” jelas Ahmad Said di kantor PBNU usai pertemuan.
Kedua, para kiai secara bulat menyepakati bahwa kepengurusan PBNU saat ini harus menuntaskan masa khidmatnya hingga satu periode penuh, dengan waktu muktamar yang kurang lebih tinggal satu tahun lagi. Penegasan ini mengindikasikan bahwa tidak akan ada upaya pemakzulan atau pengunduran diri dari posisi Ketua Umum PBNU. Ketiga, seluruh pihak didorong untuk melakukan tafakur atau perenungan demi kebaikan bersama, baik untuk masyarakat luas, warga Nahdlatul Ulama, maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Ahmad Said kembali menegaskan, “Sekali lagi, tidak ada pengunduran diri dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Ini saya tekankan, tidak ada.” Ia menjelaskan bahwa mekanisme pergantian kepengurusan PBNU telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU. Menurutnya, jika pun ada pergantian kepengurusan, hal tersebut hanya dapat dilakukan melalui forum tertinggi dan paling terhormat, yaitu Muktamar Nahdlatul Ulama.
Pertemuan kiai dan Gus Yahya ini merupakan respons terhadap desakan mundur yang sebelumnya ditujukan kepada Ketua Umum PBNU tersebut. Desakan ini muncul berdasarkan kesimpulan hasil rapat harian Syuriyah PBNU, yang risalahnya sempat beredar luas di grup percakapan awak media dan media sosial. Rapat harian Syuriyah PBNU itu sendiri diselenggarakan di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 20 November 2025, dan dihadiri oleh 37 dari total 53 pengurus harian Syuriyah PBNU.
Dalam risalah rapat berjudul “Risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama” yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar pada Jumat, 21 November 2025, terdapat dua poin penting hasil keputusan rapat. Pertama, Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan rapat. Kedua, jika Gus Yahya tidak mengundurkan diri dalam batas waktu tersebut, Syuriyah PBNU akan memberhentikannya.
Alasan utama di balik desakan ini adalah kehadiran seorang narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Para peserta rapat menilai tindakan ini telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Di tengah isu genosida yang terjadi di Israel, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber kontroversial tersebut dianggap melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, khususnya Pasal 8 huruf a, mengenai pemberhentian fungsionaris yang mencemarkan nama baik NU.
Narasumber kontroversial yang dimaksud adalah peneliti Zionis Peter Berkowitz, yang sempat diundang dalam AKN NU pada pertengahan Agustus 2025. Berkowitz dikenal sebagai penulis beberapa buku yang secara terbuka mendukung Israel, termasuk ‘Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012)’ yang diterbitkan oleh Hoover Institution Press. Buku tersebut secara khusus membela Israel dari berbagai kritik hukum internasional, seperti Laporan Goldstone dan insiden flotila Gaza.
Menanggapi kontroversi tersebut, Yahya Cholil Staquf sempat menyatakan ketidaktahuannya mengenai afiliasi Berkowitz dengan gerakan Zionis di Palestina. Ia mengaku telah mengenal Berkowitz selama hampir lima tahun tanpa pernah membahas isu tersebut. “Saya mohon maaf sekali kepada masyarakat karena saya membuat keputusan tanpa pertimbangan yang teliti dan lengkap terkait Peter Berkowitz ini,” ujarnya beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, Gus Yahya memastikan bahwa kehadiran Peter Berkowitz semata-mata untuk menjelaskan konsep hak asasi manusia yang telah ia teliti.
Meski menghadapi desakan keras dari Syuriyah, Yahya Staquf tetap menolak permintaan untuk mengundurkan diri. Ia bertekad untuk memimpin Nahdlatul Ulama hingga masa khidmatnya berakhir, kurang lebih satu tahun lagi.
Pilihan Editor: Cerita di Balik Upaya Pemakzulan Yahya Staquf
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Ringkasan
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menghadapi desakan mundur setelah Syuriyah PBNU menuntutnya mengundurkan diri. Desakan ini dipicu oleh kontroversi kehadiran Peter Berkowitz, seorang peneliti yang berafiliasi dengan Zionisme Internasional, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Syuriyah PBNU menilai tindakan tersebut melanggar nilai dan aturan NU, memberi Gus Yahya waktu tiga hari untuk mundur atau diberhentikan.
Menanggapi konflik internal tersebut, sebanyak 50 kiai terkemuka dari berbagai daerah bertemu dengan Gus Yahya dan menghasilkan tiga kesepakatan utama. Pertemuan ini mengusulkan silaturahim besar untuk rekonsiliasi menyeluruh (islah) dan secara bulat menyepakati bahwa kepengurusan PBNU saat ini harus menuntaskan masa khidmatnya hingga muktamar, menolak upaya pemakzulan atau pengunduran diri Ketua Umum. Gus Yahya sendiri telah menolak mundur dan bertekad menyelesaikan masa kepemimpinannya.