KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (Kementerian PU) mengumumkan bahwa konektivitas vital di Provinsi Sumatera Utara kini telah pulih signifikan, menyusul putusnya akses akibat banjir dahsyat yang melanda wilayah tersebut sejak akhir November lalu. Sebuah kabar melegakan, ruas strategis Jalan Lintas Timur Sumatera, yang merupakan jalur penghubung krusial antara Medan, Binjai, Pangkalan Brandan, Tanjung Pura, hingga perbatasan Aceh, telah kembali dapat dilalui mulai Ahad, 14 Desember 2025. Pemulihan ini menandai langkah maju dalam upaya normalisasi setelah bencana.
Meskipun demikian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa upaya penanganan jalan dan jembatan terus digencarkan. Tujuannya adalah untuk memastikan akses masyarakat dan distribusi logistik dapat berfungsi sepenuhnya secara normal. “Pembukaan jalur transportasi menjadi prioritas utama kami setelah gelombang banjir dan tanah longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Dody dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 14 Desember 2025.
Untuk mengakselerasi proses pemulihan infrastruktur di Sumatera Utara, Kementerian PU, bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, telah mengerahkan sumber daya besar. Sebanyak 96 unit alat berat dan enam unit alat pendukung, ditambah 1.957 unit bahan serta material, difokuskan untuk menangani kerusakan infrastruktur. Seluruh dukungan ini diarahkan pada pembukaan kembali akses, perbaikan darurat, dan pembersihan material sisa banjir yang menumpuk.
Dody merinci kondisi terkini, menyatakan bahwa berdasarkan data terbaru, banjir dan tanah longsor di Sumut masih berdampak signifikan. Teridentifikasi 12 ruas jalan nasional dan empat jembatan nasional yang mengalami kerusakan. Selain itu, 21 ruas jalan daerah dan empat jembatan daerah di berbagai kabupaten dan kota juga turut terdampak. “Penanganan darurat dilakukan secara bertahap dan terukur, semata-mata untuk memastikan jalur vital tetap berfungsi dan mendukung kehidupan masyarakat,” tambahnya.
Khusus untuk jalan tol di Sumatera Utara, seluruh ruas yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi. Namun, Dody menjelaskan bahwa ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi masih menerapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow sejak 4 Desember 2025. Ini merupakan langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di tengah upaya perbaikan.
Kementerian PU menargetkan agar rekayasa lalu lintas contraflow di ruas tol tersebut dapat dihentikan, dan operasional jalan tol dapat kembali normal sepenuhnya sebelum 16 Desember 2025. “Pemerintah berkomitmen penuh untuk mempercepat pemulihan ini agar mobilitas masyarakat dan roda perekonomian dapat segera bangkit kembali,” pungkas Dody, menekankan urgensi situasi.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan estimasi kerugian masif akibat banjir dan tanah longsor di wilayahnya, yang diperkirakan mencapai Rp 9,98 triliun. Angka kerugian ini mencakup kerusakan luas pada fasilitas umum hingga pemukiman yang tersebar di 17 kabupaten terdampak. Secara spesifik di sektor infrastruktur, tercatat 23 ruas jalan nasional, 3 jembatan nasional, 25 ruas jalan, dan 5 jembatan milik provinsi mengalami kerusakan parah.
Dampak bencana meluas hingga ke sektor-sektor lain. Di sektor pertanian, teridentifikasi kerusakan pada 4.359 meter saluran irigasi, 26 titik tanggul, 38.878 hektare lahan pertanian, dengan 5.750 hektare di antaranya mengalami puso (gagal panen). Kerugian juga merambah sektor perkebunan dengan 28.328 hektare lahan terdampak dan sektor peternakan yang kehilangan 161.949 ekor hewan.
Sektor pendidikan turut menerima pukulan berat dengan sekitar 397 sekolah mengalami kerusakan. Fasilitas kesehatan juga tidak luput, mencakup 18 unit rumah sakit, 25 unit puskesmas, 19 unit puskesmas pembantu, serta 9 unit polindes. Selain itu, dampak signifikan terlihat pada sektor perumahan, di mana sekitar 99.169 unit rumah dan 131 rumah ibadah turut terdampak.
“Kami dari Pemerintah Provinsi berupaya keras untuk mempercepat penanganan bencana berskala besar ini,” tegas Bobby. Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia mengikuti rapat terbatas secara daring dengan Presiden Prabowo Subianto, yang digelar di posko tanggap bencana di Gedung Bakti Kwarda Sumatera Utara pada Ahad, 7 Desember 2025. Koordinasi tingkat tinggi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons krisis.
Sementara itu, data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melukiskan gambaran suram dampak kemanusiaan. Tercatat 420.631 keluarga atau setara dengan 1.578.014 jiwa di Sumatera Utara terdampak langsung bencana. Jumlah pengungsi mencapai 10.902 keluarga atau 45.032 orang. Tragisnya, korban meninggal dunia telah mencapai 330 jiwa, 650 orang mengalami luka-luka, dan 136 orang masih belum ditemukan.
Mei Leandha turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Daya Beli Pentas Musik Drop