
MENTERI Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pemerintah akan meningkatkan pengamanan tiga daerah yaitu Jakarta, Aceh, dan Papua sebagai center gravity.
Menurut dia, keamanan di Jakarta, Aceh, dan Papua mempengaruhi keseluruhan stabilitas nasional. “Kita sudah menetapkan tiga center gravity yang harus kita jamin faktor keamanannya, dalam rangka menunjang kegiatan baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi serta pembangunan,” kata purnawirawan Jenderal TNI itu di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, pada Senin, 24 November 2025.
Sjafrie menyampaikan hal itu setelah menggelar rapat secara tertutup bersama Komisi I DPR bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, beserta ketiga pimpinan matra. Dia menyebut, penetapan tiga daerah center gravity itu berdasarkan petunjuk yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud center gravity adalah daerah yang mendapat pengamanan penuh dari segala sisi. “Kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat,” ujar dia.
Sjafrie melanjutkan, Aceh juga penting menjadi center gravity karena menjadi wilayah paling luar di sisi barat Indonesia. Sementara penetapan Papua sebagai salah satu daerah yang butuh pengamanan khusus tak terlepas dari kondisi geopolitik yang masih bergejolak di Bumi Cenderawasih itu.
Sjafrie berujar, pasukan TNI yang ditempatkan di Papua akan menggunakan pendekatan cerdas (smart approach) yang memadukan beragam jenis pendekatan seperti teritorial dan operasi taktis. Dia menilai itu merupakan strategi efektif
“Kami ingin merebut hati rakyat. Agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama (menjaga kedaulatan),” ujar dia.
Namun dalam rangka menjaga kedaulatan negara, Sjafrie menekankan bahwa ia tidak ingin kehormatan Indonesia diinjak-injak oleh orang. Sehingga pemerintah dalam sikap yang terus bersiaga. “Melanjutkan kewaspadaan terhadap kemungkinan ancaman taktis yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran kehidupan sosial masyarakat serta juga kegiatan pembangunan yang ada di Papua,” tutur Sjafrie.
Pilihan Editor: Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI, Bahas Isu Papua
