KEMENTERIAN Kehutanan Republik Indonesia tengah mengintensifkan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan 12 perusahaan dalam kerusakan lingkungan masif yang disinyalir menjadi pemicu utama bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa penelusuran ini dilakukan menyusul ditemukannya indikasi kuat aktivitas yang merusak kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS).
Dalam rapat bersama Komisi IV DPR pada Kamis, 4 Desember 2025, Raja Juli menyampaikan, “Tim Penegakkan Hukum Kementerian Kehutanan sedang melakukan penyelidikan terhadap subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.” Pernyataan ini menggarisbawahi keseriusan pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas degradasi lingkungan.
Hasil investigasi awal yang dilakukan oleh tim Kemenhut telah mengungkap adanya indikasi pelanggaran di 12 lokasi, khususnya yang melibatkan perusahaan-perusahaan di Sumatera Utara. Menteri Raja Juli memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap para pihak yang terlibat akan segera dilaksanakan. “Tim kami masih berada di lokasi untuk memperdalam temuan dan mencari subyek hukum lain yang terlibat. Nanti hasil lengkapnya akan kami sampaikan kepada Komisi IV dan publik,” tambahnya, menekankan transparansi dalam proses hukum ini.
Lebih lanjut, Raja Juli menjelaskan bahwa bencana banjir besar yang melanda Sumatera bukan semata-mata diakibatkan oleh cuaca ekstrem. Kerusakan ekosistem di kawasan strategis lingkungan, terutama daerah tangkapan air dan DAS yang telah rusak, menjadi faktor kunci yang memperparah kondisi. Kedatangan siklon tropis Senyar, menurutnya, hanya memperkeruh situasi yang sudah rentan. “Bencana ini terjadi akibat kombinasi beberapa faktor seperti siklon tropis, kondisi geomorfologi DAS, dan kerusakan daerah tangkapan air,” paparnya, menggambarkan kompleksitas penyebab bencana.
Skala bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 ini telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang tragis di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Kamis, total korban meninggal dunia telah mencapai 776 jiwa, sementara 564 orang masih dinyatakan hilang, dan sekitar 2.600 orang menderita luka-luka.
Kementerian Kehutanan juga merinci temuan data di masing-masing provinsi terdampak. Di Provinsi Aceh, teridentifikasi 70 titik banjir pada 31 DAS. Analisis citra satelit periode 2019-2024 menunjukkan perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektare dari hutan menjadi non-hutan. Dari angka tersebut, 12.159 hektare berada di kawasan hutan dan 9.317 hektare di luar kawasan. Selain itu, provinsi ini juga menghadapi ancaman lahan kritis seluas 217.301 hektare, mencakup sekitar 7,1 persen dari total area terdampak.
Situasi serupa terjadi di Sumatera Utara, di mana 92 titik banjir tersebar di 13 DAS. Perubahan tutupan lahan di wilayah DAS tersebut mencapai 9.424 hektare, dengan dominasi area penggunaan lain yang menggantikan fungsi hutan. Raja Juli juga mencatat bahwa lahan kritis di wilayah terdampak di Sumatera Utara mencapai 207.000 hektare, atau sekitar 14,7 persen dari total luasan.
Sementara itu, di Sumatera Barat tercatat 56 titik banjir di 13 DAS. Perubahan lahan dari hutan menjadi non-hutan mencapai 1.821 hektare, yang mayoritas terjadi di dalam kawasan hutan. Provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 39.816 hektare, atau sekitar 7 persen dari keseluruhan area yang terdampak bencana. Data ini memperkuat dugaan adanya korelasi antara degradasi lingkungan dan intensitas bencana di wilayah tersebut.