Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis laporan realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 2.602,3 triliun hingga akhir tahun 2025. Angka ini merepresentasikan 96,3 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2025) yang ditetapkan sebesar Rp 2.701,4 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengelolaan fiskal.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada Kamis (8/1), menjelaskan rincian pagu belanja pemerintah pusat. Awalnya ditetapkan senilai Rp 2.701,4 triliun. Namun, berdasarkan laporan sementara (outlook), angka tersebut diperkirakan menjadi Rp 2.663,4 triliun, sebelum akhirnya terealisasi sebesar Rp 2.602,3 triliun per 31 Desember 2025. “Sehingga APBN itu untuk belanja pemerintah pusatnya dari yang diperkirakan Rp 2.701,4 triliun dia kemudian mencapai Rp 2.602,3 triliun. Jadi kita berbelanja Rp 100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun,” terang Suahasil.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal tahun lalu mencapai Rp 306,7 triliun. Langkah ini berfokus pada belanja kementerian dan lembaga (K/L) serta Transfer ke Daerah, namun Suahasil menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak menyentuh belanja pegawai, kebutuhan operasional dasar, maupun alokasi anggaran bantuan sosial. Dari total efisiensi tersebut, pemerintah kemudian membuka kembali sekitar Rp 206,4 triliun. “Dan yang dibuka kembali adalah sekitar Rp 206,4 triliun dari Rp 306,7 triliun tersebut supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan,” imbuhnya, memastikan pelayanan publik dan dukungan sosial tetap optimal.
Secara spesifik, belanja kementerian dan lembaga (K/L) menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai Rp 1.500,4 triliun, atau naik 13,3 persen. Realisasi ini mencakup berbagai komponen penting, di antaranya belanja barang sebesar Rp 564,9 triliun, belanja modal senilai Rp 427,5 triliun, serta belanja bantuan sosial yang mencapai Rp 186,6 triliun. Selain itu, belanja pegawai terealisasi sebesar Rp 321,3 triliun, sementara pembayaran pensiun tercatat sebesar Rp 166,5 triliun, yang semuanya berperan vital dalam menjaga roda pemerintahan dan kesejahteraan.
Realisasi Penyaluran Barang Bersubsidi
Dalam sektor sosial, Suahasil memaparkan bahwa realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025 mencapai Rp 186,6 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 20,5 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 154,9 triliun. Peningkatan signifikan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menopang kesejahteraan masyarakat. “Peningkatan bansos ini kita pakai untuk mendukung berbagai macam kebijakan termasuk di dalamnya stimulus stimulus ekonomi yang sifatnya adalah bantuan sosial,” tegas Suahasil, menyoroti peran bansos sebagai penopang ekonomi.
Selain bansos, realisasi subsidi sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp 281,6 triliun. Dana besar ini dialokasikan untuk subsidi energi dan non-energi, guna meringankan beban masyarakat serta mendukung sektor-sektor strategis. “Subsidi tahun 2025 telah dibayarkan Rp 281,6 triliun yang disini adalah meliputi subsidi energi maupun non-energi,” ucap Suahasil, memberikan gambaran menyeluruh tentang dukungan pemerintah.
Melihat lebih dalam pada detail penyaluran subsidi, beberapa komoditas menunjukkan peningkatan. Penyaluran BBM bersubsidi hingga 31 Desember 2025 mencapai 18.979,3 ribu kiloliter, naik 4,7 persen dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 8.544,9 juta kilogram, tumbuh 3,9 persen. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga meluas, meningkat 2,6 persen secara tahunan menjadi 42,8 juta pelanggan.
Tidak hanya itu, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 8,1 juta ton, tumbuh impresif 12,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan dukungan kuat bagi sektor pertanian. Yang paling menonjol adalah subsidi perumahan, yang mencatat lonjakan tertinggi dengan realisasi untuk 278,9 ribu rumah. Angka ini melonjak 39,5 persen dibandingkan tahun 2024, membuktikan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak. “(Subsidi perumahan) ini meningkatnya cukup tinggi yaitu 39,5 persen jumlah rumahnya,” kata Suahasil, menggarisbawahi dampak positif program ini.
Terakhir, Suahasil juga melaporkan realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2025 yang mencapai Rp 849 triliun. Dana ini krusial untuk mendukung pelayanan publik di daerah dan sektor-sektor prioritas, sekaligus mendorong belanja daerah yang lebih efektif dan efisien. “Rp 849 triliun ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Masuk ke APBD,” jelas Suahasil, menekankan pentingnya TKD dalam memperkuat otonomi fiskal daerah dan pembangunan regional.
Ringkasan
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.602,3 triliun hingga akhir 2025, atau 96,3 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp 2.701,4 triliun. Angka ini lebih rendah karena efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun yang dilakukan pada awal tahun. Efisiensi tersebut tidak memengaruhi belanja pegawai, kebutuhan operasional dasar, maupun alokasi bantuan sosial, bahkan Rp 206,4 triliun dibuka kembali untuk memastikan layanan publik tetap berjalan. Belanja kementerian dan lembaga meningkat signifikan menjadi Rp 1.500,4 triliun, mencakup belanja barang, modal, bantuan sosial, dan pegawai.
Penyaluran bantuan sosial pada 2025 mencapai Rp 186,6 triliun, tumbuh 20,5 persen untuk mendukung berbagai kebijakan dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi subsidi energi dan non-energi tercatat Rp 281,6 triliun, termasuk peningkatan penyaluran BBM, LPG, listrik, pupuk, serta lonjakan subsidi perumahan sebesar 39,5 persen untuk 278,9 ribu rumah. Selain itu, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp 849 triliun, krusial untuk mendukung pelayanan publik dan belanja di tingkat regional.