Hampir dua bulan setelah bencana banjir dan longsor meluluhlantakkan tiga provinsi di Sumatra, ratusan ribu jiwa masih hidup dalam ketidakpastian di pengungsian. Meskipun pemerintah berupaya membangun hunian sementara (huntara) di sejumlah wilayah, unit yang siap huni hingga kini belum mencapai angka 1.000.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 16 Januari 2026 mencatat, sebanyak 166.579 jiwa masih menempati tenda-tenda pengungsian yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Selain itu, banyak juga korban yang memilih menumpang di rumah kerabat, namun tanpa menerima bantuan finansial dari pemerintah, padahal mereka sangat membutuhkan dana untuk memenuhi beragam kebutuhan hidup.
Di tengah kondisi yang serba terbatas ini, kelompok rentan seperti anak-anak mulai menunjukkan gejala sering sakit, menjadi ancaman kesehatan yang serius.
BNPB bersama pemerintah daerah terus berpacu dengan waktu dalam membangun hunian sementara (huntara) di sekitar lokasi terdampak. Pembangunan ini menjadi langkah awal pemulihan dan diharapkan dapat mengurangi kepadatan di posko pengungsian, sekaligus menyediakan tempat tinggal yang lebih layak dan sehat pascabencana.
Hingga saat ini, 781 unit huntara telah dinyatakan siap huni, salah satunya di Aceh Tamiang. Sementara itu, 5.738 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan. Total pengajuan pembangunan huntara di ketiga provinsi terdampak mencapai 27.860 unit.
Pemerintah menargetkan penyelesaian huntara dapat dipercepat sebelum bulan Ramadan tiba, guna memastikan keluarga terdampak dapat segera meninggalkan pengungsian dan memulai kembali kehidupan mereka.
Selain program huntara, pemerintah juga menawarkan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan. Bantuan ini ditujukan bagi satu keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat, sebagai kompensasi selama menunggu pembangunan hunian tetap (huntap) rampung. Umumnya, DTH ini dimanfaatkan untuk menyewa tempat tinggal sementara.
Lantas, bagaimana sesungguhnya kondisi kehidupan para pengungsi, baik yang masih bertahan di posko pengungsian dan rumah kerabat, maupun yang telah menempati huntara, memasuki bulan kedua pascabencana?
Aceh: Bertahan di Tenda, Menanti Hunian
“Siang kepanasan, malam kedinginan,” demikian Salamah menggambarkan pahitnya hidup di tenda pengungsian. Selama hampir dua bulan, ia dan tujuh anggota keluarganya tidur berdesakan dalam satu tenda di Kuala Cangkoi, Aceh Utara.
Akhir November 2025 lalu, rumah Salamah yang berada di pesisir pantai hancur diterjang air bah yang datang dari kawasan hulu pegunungan Kabupaten Bener Meriah. Hingga pertengahan Januari 2026, ia terpaksa bertahan di tenda karena tak punya pilihan lain.
Nasib serupa dialami Armiayati yang juga kehilangan tempat tinggalnya. Kini, ia masih menghuni tenda bersama tiga anggota keluarganya. “Panas sekali di sini,” keluhnya. Setiap hari, Armiayati mengunjungi puing-puing rumahnya yang tak jauh dari tenda pengungsian. “Tengok-tengok saja, tidak mungkin kembali lagi. Atapnya tidak ada lagi, dindingnya tidak ada lagi. Sudah rusak semua,” ujarnya lirih, menggambarkan keputusasaan.
Jika orang dewasa seperti Salamah dan Armiayati masih dapat menahan keluhan, anak-anak mulai menunjukkan dampak fisik yang jelas: mereka menjadi sering sakit, demam, dan batuk. Mereka sangat membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak, merindukan kenyamanan rumah seperti sedia kala sebelum bencana melanda.
Kepala desa melalui camat Kecamatan Lapang telah mengajukan usulan pembangunan huntara bagi para korban bencana di Kuala Cangkoi, dengan total 104 kepala keluarga yang membutuhkan. Namun, hingga Jumat (16/01), warga mengaku belum menerima informasi konkret mengenai rencana pembangunan huntara untuk mereka.
Yang mereka ketahui hanya rencana pembangunan hunian tetap (huntap) di tanah milik pemerintah daerah. Rencana ini justru ditolak warga karena lokasi tersebut dianggap sebagai “zona merah”. “Karena pohon tidak ada lagi di sana, dekat dengan sungai, dekat dengan laut juga. Bisa jadi kalau kita tinggal di tanah pemda, suatu saat kita akan digusur, kalau memang nanti di situ misalnya jadi pelabuhan,” terang Faizil, salah satu korban banjir bandang.
Warga berharap huntap dapat dibangun di atas tanah mereka sendiri. “Kami sebagai pengungsi di sini, kami ingin tanah kami yang sudah digerus oleh banjir bandang, ditimbun kembali,” kata Murhadi, korban banjir bandang lainnya. “Rumah hunian tetap untuk kami, dibangun di tempat kami sendiri, setelah ditimbun kembali.”
Sambil menanti kompromi dan solusi, bertahan di tenda menjadi satu-satunya pilihan yang tak dapat dihindari.
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, menyampaikan bahwa jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda mencapai 9.240 kepala keluarga atau 33.261 jiwa. Saat ini, menurut Ismail, sekitar 1.618 unit huntara sedang dibangun, membentang dari Sawang hingga Langkahan.
“Yang belum kebagian, kita himbau kepada seluruh masyarakat, kepada bapak Gesik yang ada di desa masing-masing, agar mendata kembali,” jelas Ismail kepada wartawan Ramadhan dari BBC News Indonesia. Huntara ini akan diberikan kepada keluarga yang rumahnya rusak berat, dengan satu unit huntara dialokasikan untuk satu kepala keluarga.
Pembangunan huntara masih terus berlangsung di beberapa wilayah di Aceh Utara. Catatan BNPB menyebutkan, pembangunan huntara tahap pertama yang didanai BNPB berjumlah 711 unit, tersebar di beberapa kecamatan seperti Baktiya, Baktiya Barat, Dewantara, Sawang, dan Seunuddon. Huntara ini ditargetkan dapat ditempati pada akhir Januari 2026.
Plt. Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Kol. Inf. Hery Setiono, menegaskan bahwa setelah pembangunan tahap pertama selesai, pihaknya akan melakukan pembaruan validasi data. “Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan, pembangunan huntara dapat ditambahkan sesuai hasil pendataan lanjutan,” kata Hery dalam siaran pers pada Jumat (16/01).
Huntara Membantu, Namun Belum Menghilangkan Masalah
Setelah lebih dari sebulan tinggal di tenda pengungsian, Nursahati dan keluarganya akhirnya mulai menempati huntara pada Jumat (16/01). Huntara tersebut berlokasi di Desa Simpang Opak, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, sekitar 13 kilometer dari rumah Nursahati yang lenyap disapu banjir bandang pada November 2025.
Bagi Nursahati, hidup di huntara jauh lebih baik dibandingkan di tenda pengungsian yang sumpek dan pengap. Ia mengingat penderitaan mereka di tenda, di mana sejumlah anak-anak mengalami diare, dan pada malam hari, suara batuk para orang tua bersahutan. Ia bersyukur “sudah tidak kena panas dan hujan lagi.” Namun, Nursahati merasa penderitaan mereka belum sepenuhnya berkurang.
Masalah terbesar saat ini, menurutnya, adalah ketersediaan air bersih. “Rasa saya sama saja. Karena di sana (huntara) susah air juga. Kami antre, sama seperti saat di tenda,” cerita Nursahati melalui sambungan telepon kepada wartawan Nanda Fahriza Batubara, Sabtu (17/01).
Lokasi huntara yang jauh dari desa asalnya juga memunculkan persoalan lain. Setiap hari, Nursahati harus menempuh perjalanan pergi-pulang sekitar satu jam di jalanan berdebu untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. “Abunya luar biasa sekali,” keluhnya.
- Deforestasi di lahan konsesi perusahaan berperan dalam banjir dan longsor di Sumut, menurut hasil riset
- Kesaksian kaum muda Kampung Serule di Aceh Tengah menyelamatkan warga dari kelaparan
- ‘Impian dan harapan kami sudah hanyut bersama banjir’ – Tahun Baru 2026 di mata para penyintas banjir-longsor Sumatra
Bantuan huntara dari pemerintah untuk pengungsi di Aceh Tamiang diberikan secara bertahap. Khusus di Kecamatan Karang Baru, pemerintah berencana membangun 600 unit huntara yang didanai Danantara. Huntara di Desa Simpang Opak berjumlah puluhan unit, masing-masing berukuran sekitar 4,5×4,5 meter.
Konstruksinya terdiri dari rangka baja ringan dengan papan semen sebagai dinding pemisah antarunit, tanpa kamar khusus. Lantainya dilapisi keramik dan halamannya dihiasi rumput sintetis, mengusung konsep modular. Selain lampu penerangan dan ventilasi udara, setiap huntara juga dilengkapi dua kasur tidur beserta bantal. Setiap blok memiliki dapur dan toilet umum. Karena sebagian fasilitas belum tuntas dibangun, pengungsi masih harus mengantre saat hendak memasak atau mandi.
Nursahati menambahkan, untuk mendapatkan huntara ini, keluarganya tidak dimintai berkas atau dokumen apa pun sebagai syarat. Ia memperoleh informasi bantuan tersebut dari kepala dusun. “Tidak repot, langsung datang saja,” ujarnya.
Sumatra Utara: ‘Kami Juga Butuh Uang’
Selain tinggal di posko pengungsian dan tenda darurat, sebagian korban banjir dan longsor di Sumatra Utara memilih menumpang di rumah kerabat. Nidar Halawa adalah salah satunya. Sejak dua bulan terakhir, Nidar bersama suami, anak, ipar, dan mertuanya, menumpang di rumah tetangga mereka di Desa Pagaran Lambung I, Tapanuli Utara.
Rumah keluarga Nidar hancur tertimbun tanah longsor, separuh jebol dan nyaris runtuh. Karena berada di zona merah, rumah tersebut tidak memungkinkan lagi untuk ditempati kembali maupun dibangun ulang. “Rumah kami hancur, hanya setengah lagi yang tersisa,” ujar Nidar melalui sambungan telepon kepada wartawan Nanda Fahriza Batubara, Sabtu (17/01).
Sebagai pihak yang menumpang, Nidar mengakui bahwa keluarganya berupaya menjaga sikap dan tidak merepotkan. “Ya memang agak segan. Tapi mau bagaimana?” ujar perempuan 32 tahun itu.
Sebelum bencana, Nidar mencari nafkah dengan bertenun kain, sementara suaminya bekerja sebagai sopir truk buruh lepas. Sejak bencana melanda, sumber penghidupan mereka lenyap. Selama mengungsi, kebutuhan perut keluarga Nidar bergantung pada belas kasih para dermawan.
Sejauh ini, mereka mengaku belum pernah memperoleh bantuan uang tunai dari pemerintah. Padahal, menurut Nidar, uang tersebut sangat mereka perlukan untuk membayar biaya kebutuhan hidup saat sumber penghasilan tersendat. “Hanya sembako yang kami dapat. Tapi kalau uang tunai, belum pernah kami terima. Padahal kami perlu juga uang, soalnya kalau sembako terus, tidak bisa dijual untuk kebutuhan sekolah,” ujarnya. Padahal, seharusnya ia bisa mendapatkan Dana Tunggu Hunian (DTH) per bulan.
Berdasarkan catatan BNPB, hingga pertengahan Januari, sekitar 117 korban bencana di Tapanuli Utara tercatat menerima DTH. Dalam tahap satu penyaluran DTH ini, 100 rekening DTH sudah dibuat, dan 82 di antaranya telah diserahterimakan.
Nidar sempat terdata sebagai penerima huntap yang berlokasi di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, karena tempat tinggalnya hancur dan masuk ke dalam zona merah rawan bencana. Jarak huntap tersebut sekitar 20 kilometer dari Desa Pagaran Lambung I. Di lokasi itu, pemerintah pusat berencana membangun 103 unit huntap untuk korban bencana.
- Banjir Sumatra, Tsunami Aceh, dan Likuifaksi Palu – Apa perbedaan penanganannya?
- Pemerintah percepat pembangunan hunian untuk pengungsi banjir dan longsor Sumatra – ‘Harus penuhi prinsip keberlanjutan’
Kepala BNPB, Suharyanto, menyatakan pemerintah akan membangun 5.951 unit huntap di Sumatra Utara. Sebagian ditargetkan selesai sebelum bulan Ramadan. Pemerintah menawarkan dua opsi huntap: relokasi terpusat, yaitu memindahkan korban bencana ke area huntap pusat; dan relokasi mandiri, di mana korban bencana dapat memilih agar huntap dibangun di lahan mereka sendiri.
Di tengah secercah harapan, masalah baru muncul. Tiba-tiba, kata Nidar, mereka terancam dicoret dari daftar penerima bantuan huntap karena faktor jarak. Hal itu membuat Nidar merasa masa depan nasib keluarganya tidak jelas. “Muncul informasi tidak boleh jauh (huntap) dengan kampung asalnya. Jadi kami belum tahu ini bagaimana,” ujar Nidar.
Ia berharap pemerintah segera memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah korban bencana, khususnya terkait tempat tinggal serta pemulihan sumber penghasilan. “Di desa kami ini sebenarnya ada lahan pemerintah. Kami memohon supaya bisa dijadikan lokasi pengganti tempat tinggal kami agar tidak jauh dari tempat kami mencari makan,” kata Nidar.
Sumatra Barat: Huntara Mandiri, Warga Bantu Warga
Di Batu Busuk, Kota Padang, Sumatra Barat, sejumlah korban banjir bandang sudah dapat menempati huntara tidak lama setelah bencana melanda. Hunian ini bukan dibangun oleh pemerintah, melainkan hasil “gotong royong” warga dengan sumber dana dari para donatur.
“Seminggu di tenda, langsung pindah ke huntara,” kata Eva Kusanti kepada wartawan Halbert Chaniago dari BBC News Indonesia. Rumah Eva hanyut tak bersisa, terbawa derasnya banjir yang menyapu dari arah hulu.
Kini, ia sudah sebulan lebih tinggal di huntara yang terbuat dari kayu dan multipleks. Tentu saja, kondisinya jauh lebih nyaman dibandingkan tinggal di tenda. Setiap keluarga mendapatkan kamar masing-masing, meskipun fasilitas MCK dan dapur masih bersifat umum dan dipakai bersama-sama.
Kebutuhan logistik masih dapat terpenuhi berkat bantuan sembako yang terus datang, meski jumlahnya “merosot” dibandingkan masa-masa awal bencana. Eva juga mengaku telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan.
Meskipun kondisinya sudah lebih baik, Eva masih merasa kebingungan untuk melanjutkan hidup karena mata pencariannya telah hilang. “Saya kan jualan, bagaimana mau jualan lagi? Kedai enggak ada lagi. Kalau suami saya ngojek, motor rusak pula, kan? Itu yang harus dipikirkan dari nol lagi,” ujarnya.
Tidak jauh dari huntara mandiri yang ditempati Eva, ada huntara mandiri lainnya yang juga sedang dibangun untuk korban bencana, didanai oleh perorangan dan komunitas. Wartawan Halbert Chaniago melaporkan, di Kota Padang, tidak ada huntara yang dibangun pemerintah dari nol. Pemerintah Kota Padang menyediakan huntara dari bangunan yang sudah tersedia, seperti rumah di Kampung Nelayan, yang bersifat permanen dengan dua kamar tidur lengkap.
BNPB mencatat total huntara yang dibangun di Sumatra Barat mencapai 932 unit, tersebar di kabupaten dan kota terdampak, termasuk di Agam. Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmad Lasmono, mengatakan bahwa rencananya ada 437 unit huntara yang akan dibangun di Agam.
Untuk sementara, korban bencana yang bersedia tinggal di huntara masih menunggu di pengungsian. Sebagian lainnya, yang menolak tinggal di huntara, diberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000, kata Rahmad, yang digunakan warga untuk “mengontrak rumah”.
Huntara Kolektif Bukan Solusi Utama
Per 16 Januari, BNPB mencatat jumlah huntara yang “siap huni” belum mencapai 1.000 unit, sementara lebih dari 5.000 unit huntara masih dalam proses pembangunan. Total rumah rusak berat, yang menjadi prioritas utama penerima huntara, di ketiga provinsi berjumlah 50.668 unit. Namun, usulan pembangunan huntara baru mencapai 27.860 unit.
Bagi warga yang memilih untuk hidup mandiri sambil menunggu pembangunan huntap, pemerintah menawarkan Dana Tunggu Hunian (DTH). BNPB mencatat sebanyak 15.346 keluarga telah mengajukan DTH, namun hingga 16 Januari, baru 2.695 keluarga yang dilaporkan telah menerima bantuan ini.
Pakar manajemen bencana, Avianto Amri, menyarankan masyarakat untuk mempertimbangkan DTH dan menjadikan huntara kolektif sebagai “pilihan terakhir” daripada terus tinggal di tenda. Menurutnya, huntara yang dibangun secara kolektif berpotensi menjadi “bom waktu” karena dapat memicu masalah lainnya.
“Fasilitas umumnya kualitasnya rendah. Tidak ada privasi, itu juga menyebabkan kekerasan atau pelecehan. Dan kalau fasilitas air dan sanitasinya terganggu, bisa memicu diare, penyakit kulit, influensa, dan seterusnya,” jelas Avianto. Hal ini terbukti saat penanganan gempa Palu 2018 lalu, di mana hunian kolektif meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Bila pemerintah memang ingin membangun huntara kolektif, dia harus membangun seluruh lingkungan sekitarnya juga. Artinya, dapurnya cukup, perlengkapan rumahnya cukup, fasilitas kebersihan dan sanitasi cukup, ada program untuk anak-anaknya, program untuk ibu-ibunya,” ujar Avianto.
Avianto juga memperingatkan risiko tinggal di huntara yang melebihi batas waktu normal 6–12 bulan akibat molornya pembangunan huntap. Kondisi ini, yang tadinya bertujuan untuk pemulihan, justru dapat menjebak warga dalam “ketidakpastian hidup” dan berpotensi memicu “krisis sosial.” Inilah alasan mengapa Avianto menyarankan warga memilih DTH.
Meski demikian, ia turut mengkritisi nominal DTH sebesar Rp600.000 per bulan yang dijatahkan pemerintah, yang menurutnya “tidak adil” jika dibandingkan dengan biaya pembangunan satu unit huntara yang mencapai Rp30 juta. “Itu kan sangat jomplang banget ya dengan biaya membangun huntara. Jadi, ya memang kesannya masyarakat itu digiring untuk lebih memilih huntara,” kata Avianto.
Avianto menekankan bahwa pembangunan pascapemulihan bencana harus berfokus pada pembangunan sistem yang kokoh agar “tidak terkena bencana yang sama seperti sebelumnya.”
—
Wartawan Halbert Caniago di Padang, Sumatra Barat; Nanda Fahriza Batubara di Langkat, Sumatra Utara; dan Ramadhan di Aceh Utara, Aceh; berkontribusi dalam liputan ini.
- Nasib petani durian Tapanuli Utara bertahan hidup setelah bencana banjir-longsor – ‘Warga bisa terjebak dalam kemiskinan baru’
- Kisah anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat petaka di Sumatra, apa tanggung jawab negara?
- Penyintas banjir di Aceh Tengah manfaatkan kayu gelondongan jadi perahu
- Deforestasi di lahan konsesi perusahaan berperan dalam banjir dan longsor di Sumut, menurut hasil riset
- Kesaksian kaum muda Kampung Serule di Aceh Tengah menyelamatkan warga dari kelaparan
- Polemik bendera bulan bintang, korban bencana di Aceh minta fokus penyaluran bantuan – ‘Mohon menahan diri, kami sudah lelah’
- Pemerintah percepat pembangunan hunian untuk pengungsi banjir dan longsor Sumatra – ‘Harus penuhi prinsip keberlanjutan’
- Deforestasi di lahan konsesi perusahaan berperan dalam banjir dan longsor di Sumut, menurut hasil riset
- Kisah anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat petaka di Sumatra, apa tanggung jawab negara?