Jakarta, IDN Times – Sorotan tajam mewarnai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI pada Kamis (4/12/2025) di Jakarta, ketika anggota Fraksi PKB, Usman Husin, secara lugas mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk meletakkan jabatannya. Desakan mundur ini muncul di tengah pembahasan evaluasi banjir Sumatra, dengan Usman Husin menuding sang Menteri gagal dalam mengemban tugas, inkonsisten dalam merumuskan kebijakan, serta menerbitkan sejumlah izin kehutanan yang dinilai bermasalah dan bertentangan dengan rekomendasi pemerintah daerah.
Dalam pernyataannya yang penuh penekanan, Usman menegaskan, “Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh.” Ia menekankan bahwa krisis hutan yang melanda merupakan tanggung jawab besar yang harus diemban dengan serius.
Usman Husin secara tegas menolak pendekatan retorika atau upaya menyalahkan administrasi sebelumnya dalam penyelesaian persoalan kehutanan. Menurutnya, kerusakan hutan yang terjadi saat ini sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pejabat yang sedang memegang kendali. “Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” ujarnya, menyuarakan urgensi tindakan nyata daripada saling lempar tanggung jawab.
Lebih lanjut, anggota DPR tersebut menyoroti inkonsistensi antara pernyataan Menteri Raja Juli yang kerap mengutip ayat dan hadis dengan kebijakan riil yang diterapkannya. Sebagai contoh nyata, Usman mengungkapkan adanya penerbitan izin kehutanan di wilayah Tapanuli Selatan pada 30 November 2025, yang dinilai bertolak belakang dengan rekomendasi Bupati Tapanuli Selatan yang sebelumnya telah meminta penutupan dan pengawasan atas izin-izin tertentu. “Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Usman, menyiratkan kekecewaan mendalam atas ketidakselarasan tersebut.
Menegaskan pentingnya tindakan preventif, Usman Husin turut mendesak Menteri Raja Juli untuk mencurahkan perhatian serius terhadap kerusakan hutan yang parah di tiga provinsi. Ia menuntut kejelasan mengenai rencana reboisasi, estimasi waktu pemulihan kawasan, serta langkah-langkah konkret untuk memulihkan area hutan gundul. Usman mengingatkan bahwa degradasi hutan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan risiko bencana alam dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. “Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,” pintanya.
Senada dengan Usman Husin, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto, juga menyuarakan desakan keras. Ia meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk segera mengambil tindakan tegas dalam menanggapi krisis banjir Sumatra yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Titiek secara spesifik menuntut agar Kemenhut menghentikan secara permanen izin pembukaan hutan, bukan sekadar memberlakukan moratorium yang bersifat sementara. “Ya itu dia. Jadi kalau mau bilang moratorium, moratorium itu kan disetop sementara, nanti bisa dihidupin lagi. Kami maunya supaya itu tidak ada lagi penebangan-penebangan,” tegas Titiek Soeharto, menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang untuk keberlanjutan hutan Indonesia.