KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengambil langkah sigap dengan mengkoordinasikan percepatan penanganan darurat bencana longsor dahsyat yang melanda wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Koordinasi intensif ini bertujuan untuk memastikan respons yang cepat dan terintegrasi dari berbagai pihak terkait.
Tragedi longsor ini terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, tepatnya di Pasirkuning RT 05/11 dan Pasirkuda RT 01/10. Data terbaru per 25 Januari 2026 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan delapan orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Selain itu, upaya pencarian intensif masih terus dilakukan untuk 82 jiwa yang dilaporkan hilang, sementara 23 individu berhasil diselamatkan dari bencana alam yang memilukan ini.
Menyikapi situasi genting tersebut, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK, Budiono Subambang, mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan pendataan korban longsor yang cepat dan akurat. Budiono juga menekankan urgensi pelaporan perkembangan situasi secara berkala, setiap 6 hingga 12 jam, demi memastikan informasi terkini selalu tersedia bagi tim penanganan dan publik.
Dalam aspek komunikasi publik, Kemenko PMK secara tegas menyerukan agar informasi terkait bencana ini disampaikan melalui satu pintu, yakni melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini krusial guna mencegah penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpastian di tengah masyarakat, sebagaimana disampaikan Budiono dalam keterangan resminya pada Sabtu sore, 25 Januari 2026.
Saat ini, upaya penanganan darurat di lokasi kejadian tengah digencarkan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Bandung Barat, BPBD Provinsi Jawa Barat, aparat TNI-Polri, serta berbagai unsur terkait lainnya. Proses pencarian korban hilang, pendataan dampak bencana, dan pengamanan lokasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama mengingat adanya potensi longsor susulan yang dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem di wilayah tersebut.
Guna mengoptimalkan respons, Kemenko PMK, melalui Budiono, mendorong prioritas penuh pada operasi Search and Rescue (SAR) dengan pelibatan aktif dari Basarnas, TNI, Polri, dan para relawan terlatih. Selain itu, percepatan penetapan status Tanggap Darurat Daerah juga didorong kuat untuk memfasilitasi mobilisasi sumber daya, personel, dan logistik yang lebih efektif dalam skala yang dibutuhkan untuk penanganan longsor Cisarua.
Tidak kalah penting, Kemenko PMK memastikan bahwa layanan kemanusiaan dasar seperti pelayanan medis, penyediaan logistik, dapur umum, akses air bersih, dan tempat pengungsian yang aman terus diperkuat bagi warga terdampak. Perhatian khusus ditekankan pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, untuk menjamin kebutuhan dasar mereka terpenuhi di tengah masa sulit ini.
Sebagai langkah mitigasi lanjutan dan untuk mengurangi risiko di masa mendatang, Kemenko PMK menekankan urgensi pengamanan wilayah-wilayah rawan bencana serta pembatasan akses ketat bagi warga ke zona-zona berbahaya yang berpotensi terjadi longsor susulan, demi keselamatan bersama.