
Longsor dahsyat yang melanda Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, bukan hanya menelan belasan jiwa dan membuat puluhan orang hilang, tetapi juga memicu pertanyaan krusial: Apa sebenarnya penyebab di balik bencana ini? Mengapa tanah longsor menjadi ancaman bencana paling dominan di Indonesia, dan adakah teknologi yang mampu mendeteksinya lebih awal?
Tragedi tanah longsor yang terjadi pada Sabtu (24/01) dini hari itu telah mengubur setidaknya 30 rumah warga di Kampung Pasir Kuning, Bandung Barat. Menurut data BNPB per Senin (26/01), dari ratusan warga yang dilaporkan hilang, 25 jenazah berhasil dievakuasi dan 17 di antaranya telah teridentifikasi, meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat setempat.
Peristiwa memilukan di Bandung Barat ini hanyalah satu dari 15 kejadian longsor yang tercatat di seluruh Indonesia sejak awal tahun 2026. Data historis dari BNPB mengungkapkan gambaran yang lebih mengkhawatirkan: sebanyak 4.055 bencana tanah longsor telah melanda Indonesia sejak tahun 2020, dan hampir 10.000 kejadian dalam 15 tahun terakhir. Statistik ini menempatkan tanah longsor pada posisi ketiga sebagai bencana alam terbanyak di Tanah Air, hanya kalah dari banjir dan cuaca ekstrem.
Skala ancaman potensi tanah longsor di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. BNPB mencatat bahwa luas wilayah yang berpotensi rawan longsor mencapai 79,5 juta hektare, atau hampir separuh dari total daratan Indonesia seluas 191 juta hektare. Lebih jauh, potensi dampak yang mengkhawatirkan mencakup 20,7 juta jiwa penduduk yang berisiko terpapar bencana, serta ancaman kerugian ekonomi yang diproyeksikan mencapai angka fantastis Rp515 triliun.
Apa penyebab longsor di Bandung Barat?
Berbagai ahli dan pihak berwenang menyoroti penyebab longsor di Cisarua, Bandung Barat, yang mayoritas bermuara pada perubahan tata guna lahan dan intensitas curah hujan ekstrem.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan untuk pertanian tanaman subtropis di sekitar area longsor Cisarua merupakan salah satu pemicu utama. Hanif menjelaskan, “Ini adalah dampak urbanisasi masif di kota-kota yang membawa perubahan pola makan, mendorong pertanian tanaman subtropis seperti kentang, kol, dan paprika, naik ke pegunungan dan membuka lahan pertanian di sana. Kondisi ini tidak semasif tahun 2025 lalu.” Ia berjanji akan menurunkan tim ahli untuk mengkaji lebih dalam dampak fisik dan ekologis bencana ini.
Senada, anggota Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Taufan Suranto, membeberkan bahwa sekitar 745 hektare (atau 70%) dari total 1.065 hektare lahan di Desa Pasirlangu, lokasi longsor, berada dalam kondisi kritis. Kerusakan akibat alih fungsi lahan juga menjadi sorotan Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, yang menyoroti betonisasi atau pembangunan properti seperti perumahan, vila, dan resor di area tersebut.
Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, turut memperkuat pandangan ini, menyatakan bahwa lokasi longsor didominasi permukiman penduduk, lahan pertanian, lahan kering, kebun campuran, dan sebagian kawasan terbuka. Lana menegaskan, “Aktivitas pemotongan lereng untuk permukiman dan akses jalan, serta sistem drainase permukaan yang belum memadai, secara signifikan memengaruhi kestabilan lereng dan memperbesar potensi terjadinya gerakan tanah.”
Selain faktor tata guna lahan, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Adrin Tohari, mengidentifikasi durasi dan intensitas hujan yang lebat sebagai pemicu krusial terjadinya longsor Cisarua. Menurutnya, volume air hujan yang besar meresap dengan mudah ke dalam tanah yang memiliki lapisan bebatuan rapuh, kohesi rendah, dan porositas tinggi di wilayah Cisarua. Ditambah lagi, adanya titik-titik sumber mata air di area tersebut semakin memperparah kondisi.
Adrin menjelaskan bahwa air hujan melemahkan kekuatan tanah dan bebatuan, memicu longsor yang kemudian bergerak menjadi aliran lumpur (mudflow) menuju sungai dan permukiman. Ia membedakan mudflow ini dari debris flow (yang dominan materialnya batang pohon dan bebatuan seperti di Sumatra), karena material di Cisarua didominasi oleh tanah.
Mungkin Anda tertarik:
- ‘Pakai gelang hitam enggak, Bu?’ – Ayah yang mencari putrinya di tengah temuan korban-korban longsor Cisarua
- Apakah teknologi bisa selamatkan penduduk dari tanah longsor?
- Indonesia diguncang gempa bumi ribuan kali per tahun – Apa yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi?
Pakar geologi longsoran dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Imam Achmad Sadisun, sepakat bahwa longsor di Cisarua adalah hasil interaksi kompleks antara faktor alamiah dan manusia, yang menghasilkan mekanisme aliran lumpur yang dipicu oleh longsoran di bagian hulu sistem alirannya.
Imam menambahkan bahwa wilayah Bandung Barat tersusun dari produk vulkanik tua dengan lapisan pelapukan yang tebal, menjadikan batas antara tanah lapukan dan batuan dasar yang kedap air sebagai bidang gelincir potensial. Kondisi ini diperparah oleh intensitas dan durasi hujan, yang membuat air meresap dan menjenuhi pori-pori tanah. “Ketika pori-pori tanah sudah jenuh oleh air, kekuatan geser material pembentuk lereng akan menurun drastis. Pada kondisi inilah lereng sering tidak lagi mampu menahan beratnya sendiri,” terang Imam.
Baca juga:
- Longsor di Cilacap, total 18 orang ditemukan meninggal dunia, lima orang masih dicari – ‘Saya terseret sampai 15 meter, saya tidak bisa bergerak’
- Kisah keluarga yang terjebak di hutan berhari-hari saat banjir dan longsor Sumut – ‘Tinggalkan aku, selamatkanlah adikmu’
Selain itu, Imam juga menyoroti keberadaan sumbatan atau bendungan alam di hulu sungai pada sistem lereng selatan Gunung Burangrang. Ia menjelaskan, jika bendungan alam tersebut tidak lagi mampu menahan tekanan air dalam volume tertentu, bendungan bisa jebol dan memicu aliran lumpur (mudflow) ke arah hilir mengikuti jalur sungai. Imam pun memperingatkan potensi bahaya susulan, karena masih ditemukan indikasi sumbatan-sumbatan di bagian hulu sungai. “Jika hujan kembali terjadi dengan intensitas tinggi, akumulasi air di balik sumbatan-sumbatan tersebut berpotensi kembali jebol dan kembali memicu aliran lumpur yang membahayakan wilayah hilir,” pungkasnya.
Mengapa Indonesia rawan bencana longsor?
Longsor, atau gerakan tanah, didefinisikan sebagai pergerakan massa batuan, tanah, atau puing-puing menuruni lereng, yang terjadi ketika lereng tidak lagi mampu menahan gaya gravitasi. British Geological Survey menambahkan bahwa fenomena ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Adrin Tohari dari BRIN, longsor terjadi karena adanya pemicu dan kemiringan lereng yang memadai, dengan pemicu bisa berupa hujan, gempa, pelapukan, hingga aktivitas manusia yang melemahkan struktur tanah.
Indonesia, sering dijuluki “laboratorium bencana dunia,” setiap tahunnya menghadapi ribuan kejadian bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga tanah longsor. Data awal tahun 2026 mencatat 15 kejadian longsor, sementara dalam rentang waktu lebih luas, BNPB mencatat 4.055 bencana tanah longsor sejak 2020 dan hampir 10.000 kejadian dalam 15 tahun terakhir. Statistik ini menempatkan tanah longsor sebagai bencana ketiga terbanyak di Indonesia, setelah banjir dan cuaca ekstrem. Ancaman potensi tanah longsor juga sangat besar, mencakup 79,5 juta hektare daratan, berpotensi membahayakan 20,7 juta jiwa, dan mengancam perekonomian hingga Rp515 triliun.
Lalu, mengapa Indonesia begitu rawan terhadap longsor? Adrin Tohari dari BRIN menguraikan beberapa faktor utama:
- Faktor Geologi: Wilayah Indonesia terbentuk dari material hasil aktivitas gunung api yang relatif muda dan tidak kompak. Ketika material ini mengalami pelapukan, ia menghasilkan tanah yang rapuh, gembur, dan memiliki kekuatan ikatan yang rendah.
- Posisi Cincin Api Pasifik: Indonesia terletak di zona pertemuan tiga lempeng tektonik aktif utama—Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia (127 gunung) dan didominasi lereng-lereng terjal, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatra, yang menjadi faktor krusial pemicu longsor saat ada rangsangan.
- Faktor Cuaca: Indonesia memiliki iklim dengan curah hujan bervariasi dari normal hingga ekstrem.
Kombinasi ketiga faktor alamiah ini—struktur tanah vulkanik yang lapuk, lereng curam, dan cuaca ekstrem—menjadikan daerah perbukitan di Indonesia sangat rentan terhadap longsor dan bencana susulannya.
Selain faktor alam, perubahan tata guna lahan dari hutan menjadi lahan produktif seperti pertanian juga berkontribusi signifikan terhadap kerawanan longsor. Perubahan ini mengganggu daya dukung dan kekuatan tanah, terutama di wilayah lereng. Ironisnya, banyak permukiman dibangun di daerah yang telah dikategorikan rawan longsor, namun kesadaran masyarakat akan potensi bahaya ini masih rendah.
BNPB mencatat bahwa sekitar 40,9 juta jiwa (17,2%) penduduk Indonesia tinggal di area rawan longsor. Wahyu Wilopo, dosen teknik geologi UGM, bahkan memperkirakan sekitar 60% penduduk Indonesia hidup di lereng dataran tinggi yang rentan longsor, dengan mayoritas adalah masyarakat pedesaan berpendidikan menengah ke bawah. Fenomena tanah longsor bukan hanya ancaman lokal; secara global, bencana ini menewaskan ribuan orang setiap tahunnya dan menyebabkan kerugian miliaran dolar AS. Data WHO (1988-2017) menunjukkan 18.000 kematian dan 4,8 juta orang terdampak akibat longsor di seluruh dunia.
Adakah teknologi mendeteksi longsor?
Pergerakan tanah longsor seringkali terjadi secara tiba-tiba dan minim menunjukkan tanda-tanda alamiah yang jelas, berbeda dengan gempa bumi yang dapat dirasakan getarannya. Adrin Tohari dari BRIN menjelaskan bahwa karakteristik ini menyebabkan banyak korban tidak menyadari datangnya bencana, apalagi longsor kerap terjadi di malam hari saat masyarakat beristirahat, sehingga kewaspadaan mereka berkurang drastis.
Meski demikian, Adrin menegaskan bahwa kini telah banyak teknologi yang dapat mendeteksi gejala longsoran, baik yang dikembangkan oleh BRIN maupun institusi lainnya. Beberapa contoh inovasi teknologi deteksi longsor ini meliputi:
- Sistem Informasi TRIGRS (Transient Rainfall Infiltration and Grid-based Regional Slope-stability): Model yang dikembangkan BRIN ini mampu memprediksi potensi longsor dengan menganalisis data curah hujan dan topografi, guna menghitung faktor keamanan lereng.
- Alat Deteksi Longsor (AdeL): Perangkat peringatan dini (early warning system) berbasis sensor yang dirancang untuk memantau pergerakan tanah dan kelembaban di daerah rawan bencana secara waktu nyata (real time).
- Modathus: Instrumen deteksi dini longsor berbasis Internet of Things (IoT) yang mengintegrasikan berbagai sensor, mulai dari akuisisi data curah hujan, kelembaban dan suhu udara sekitar, kelembaban tanah, GPS, hingga sensor orientasi 3D untuk mendeteksi pergerakan tanah.
Tidak hanya itu, inisiatif daerah juga menunjukkan kemajuan, seperti BPBD Banjarnegara yang mengembangkan alat pendeteksi longsor bernama ELWASI. Senada, Juhadi, ahli geografi kebencanaan UNNES, turut mengembangkan sistem peringatan dini longsor berbasis Android yang dikenal dengan nama Lindu (Land Instability Detection Unit).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa semua peralatan untuk deteksi dini bencana tanah longsor, mulai dari indikasi kawasan rawan hingga peringatan cuaca, telah difasilitasi bagi pemerintah daerah. Dengan ketersediaan ini, Abdul Muhari menekankan bahwa bencana yang menelan jiwa seharusnya dapat dihindari. “Penanggulangan bencana ini, ujung tombaknya pemerintah daerah. Peta daerah sudah ada, peta risikonya sudah ada. Prakiraan cuaca BMKG alatnya juga sudah tersedia. Teknologi praktis untuk melihat gejala alam pun sudah kami ajarkan. Proses belajar ini harus terus kita dorong ke pemerintah daerah,” tegasnya.
Sebagai informasi tambahan, Abdul Muhari juga menyebut bahwa pemerintah menyediakan peta potensi tanah longsor yang dapat diakses publik melalui situs inarisk.bnpb.go.id. Melalui situs ini, warga dapat memasukkan nama daerah ke dalam kolom pencarian untuk melihat status kerawanan wilayah mereka terhadap berbagai bencana, termasuk banjir dan tanah longsor.
Lalu apa yang perlu dilakukan?
Meskipun alat dan teknologi untuk mendeteksi potensi longsor telah memadai, Adrin Tohari dari BRIN menggarisbawahi beberapa langkah krusial yang perlu segera diimplementasikan untuk meningkatkan mitigasi bencana:
- Menetapkan Nilai Ambang Batas Peringatan: Adrin menekankan perlunya penetapan nilai ambang batas peringatan yang jelas di wilayah rawan dan bahaya longsor, yang dapat diukur dari rekahan tanah, curah hujan, dan parameter lainnya. Rekahan tanah sendiri adalah retakan yang disebabkan penurunan tanah akibat fenomena geologi atau aktivitas manusia. “Dengan adanya ambang batas ini, saat terdeteksi rekahan atau curah hujan di titik tertentu melebihi nilai tersebut, masyarakat dapat diberikan peringatan (warning) berjenjang, sehingga mereka memiliki informasi untuk evakuasi tanpa harus menunggu pergerakan longsor terjadi,” jelas Adrin. Ambang batas ini harus ditentukan berdasarkan karakteristik geologi, curah hujan, dan kepadatan penduduk di masing-masing daerah.
- Memperinci Peta Risiko Bencana: Pemerintah perlu memperinci peta kerentanan dan bahaya longsor yang ada menjadi peta potensi risiko yang lebih detail. Peta yang ada saat ini dianggap terlalu umum dan belum memberikan informasi spesifik mengenai karakteristik ancaman. “Peta risiko akan memberikan informasi yang terperinci, misalnya apakah longsoran akan berubah menjadi aliran lumpur, ke mana aliran itu akan mengalir, dan menilai potensi risikonya terhadap pemukiman. Jika ada pemukiman, alat peringatan dini bisa dipasang di sepanjang aliran sungainya, sehingga kita bisa memantau aliran meskipun sulit memantau sumber longsor,” papar Adrin. Ini membutuhkan pemodelan, riset, dan kajian mendalam yang bervariasi di setiap daerah, menjadikannya tantangan besar.
- Sosialisasi Intensif kepada Masyarakat: Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai potensi bencana di daerah mereka sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan.
- Memperkuat Peraturan Tata Guna Lahan: Terakhir, dan tak kalah penting, adalah penguatan regulasi tata guna lahan. “Jangan sampai ada perubahan tata guna lahan di daerah-daerah yang memiliki risiko bencana tanah longsor,” tegas Adrin, guna mencegah memperparah kondisi alam yang rentan.
- ‘Tuhan akan mengatur dengan segala kesederhanaan’ – Bagaimana banjir dan longsor akan mengubah perayaan Natal sebuah kampung kecil di Sumatra?
- ‘Mama saya meninggal dalam keadaan salat’ – Akhir perjuangan anak mencari sang ibu yang hilang di tengah banjir bandang Sumbar
- Dua orang ditetapkan tersangka kasus longsor tambang di Cirebon – ‘Ini adalah kesalahan dalam metode penambangan’
- Tanah longsor di Tana Toraja menewaskan 20 warga, bagaimana cara antisipasi tanah longsor?
- Bencana longsor: ‘Tidak ada alasan pemda dan masyarakat tidak tahu daerah rawan longsor’
- Cerita warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang tewaskan 20 orang di Pekalongan – ‘Biasanya memang sering longsor, tapi jarang menimpa rumah’
- Longsor Sukabumi: Rawan bencana dan ‘tidak layak huni’ tapi sulit pindahkan warga
