Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bergerak cepat untuk menyusun strategi pendataan terhadap provinsi-provinsi di Aceh-Sumatera yang memerlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor. Langkah ini diambil mengingat beberapa daerah menunjukkan keterbatasan kapasitas dalam mengatasi dampak bencana alam yang parah.
Mendagri Tito menyoroti bahwa sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Iskandar Usman Al-Farlaky, Kabupaten Aceh Selatan dengan Bupati Mirwan MS, serta Kabupaten Aceh Tengah di bawah kepemimpinan Haili Yoga, membutuhkan intervensi dan bantuan lebih lanjut. “Kita pasti akan melakukan pendataan tiga provinsi, semua bupati, wali kota, juga akan melakukan pendataan mana yang bisa ditangani oleh mereka, mana yang perlu di-backup oleh provinsi, mana yang perlu di-backup langsung oleh pemerintah pusat,” tegas Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/12), menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas level pemerintahan.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa saat ini, penanganan bencana di Sumatera masih berada pada fase darurat krisis yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Prioritas utama pada tahap ini adalah memastikan proses evakuasi korban berjalan optimal dan menyeluruh. “Step yang pertama adalah bagaimana untuk mengevakuasi korban, sedang berjalan ada yang masih tertimbun, kemudian juga membantu korban yang terdampak baik yang rumahnya tergenang, ada di pengungsian dan lain-lain,” ujarnya, menyoroti urgensi penyelamatan nyawa dan pemberian bantuan dasar.
Setelah fase evakuasi yang krusial, pemerintah akan mengalihkan fokus pada pemulihan infrastruktur dasar yang vital. Perbaikan jembatan, jalan yang longsor, serta akses utama yang terputus akibat bencana akan dilaksanakan secara paralel untuk memulihkan konektivitas dan aktivitas masyarakat. Tahap berikutnya adalah rehabilitasi dan pemulihan hunian bagi warga terdampak, dimulai dari penyediaan hunian sementara hingga pembangunan hunian tetap bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Dalam upaya pemulihan yang komprehensif, Tito menambahkan bahwa renovasi fasilitas publik seperti gedung pemerintahan dan sarana olahraga juga akan menjadi agenda prioritas, setelah kebutuhan dasar warga terpenuhi sepenuhnya. “Sambil paralel dengan itu juga fasilitas-fasilitas publik lainnya yang penting dengan segala prioritas itu dikerjakan dulu, gedung perkantoran misalnya, gedung-gedung olahraga itu termasuk dalam prioritas berikutnya,” papar Tito. Mengenai aspek fiskal atau keuangan, Mendagri menyebutkan adanya opsi untuk memanfaatkan program CSR dari perusahaan swasta maupun BUMN, jika kapasitas anggaran pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemulihan. “Kalau memang kapasitas fisikalnya enggak ada, kemudian tidak ada jalan lain, CSR, ya tentu kita akan mengajukan kepada pemerintah pusat agar itu bisa dikembalikan lagi, direnovasi,” pungkasnya, menunjukkan fleksibilitas dalam mencari sumber pendanaan.