Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mengulurkan bantuan penuh dalam penanganan darurat bencana yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, terlepas dari ada atau tidaknya penetapan status bencana nasional. Pernyataan ini disampaikan setelah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda bencana banjir bandang serta tanah longsor.
Sejak peristiwa tragis tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk segera turun tangan di lapangan. “Diminta atau tidak, pemerintah pusat akan turun membantu daerah yang tidak mampu menangani darurat bencana,” kata Tito kepada Tempo, Ahad, 30 November 2025, menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam menghadapi krisis.
Situasi darurat ini semakin nyata dengan adanya Surat Pernyataan tentang Ketidakmampuan Upaya Penanganan Darurat Bencana yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga. Surat bernomor 360/3654BPBD/2025 tersebut ditandatangani oleh Haili Yoga pada 27 November 2025, secara resmi menyatakan ketidakberdayaan daerah dalam menghadapi skala bencana yang terjadi.
Dalam surat tersebut, dijabarkan secara rinci penetapan status darurat bencana beserta dampak mengerikan dari banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tengah. Bencana ini telah merenggut 15 korban jiwa dan menyebabkan 3.123 kepala keluarga terpaksa mengungsi, menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam di wilayah tersebut.
Mengingat dampak yang begitu besar dan potensi penambahan jumlah korban, Bupati Aceh Tengah secara tegas menyatakan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya penanganan darurat bencana sebagaimana mestinya, sebuah pengakuan yang menyoroti keterbatasan sumber daya lokal.
Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah pusat sangat memahami situasi dan kondisi lapangan, khususnya di Aceh Tengah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak mempersoalkan pernyataan ketidakmampuan daerah dalam penanganan bencana ini, melainkan menjadikannya dasar untuk mempercepat bantuan yang diperlukan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kabupaten Aceh Tengah menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak ruas jalan dan jembatan penghubung yang terputus total, mengakibatkan mobilitas lumpuh dan isolasi bagi sebagian wilayah. Kondisi ini secara drastis menghambat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan.
Selain infrastruktur yang rusak parah, warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor juga sangat membutuhkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak, mulai dari makanan, air bersih, hingga tempat tinggal sementara.
Keterbatasan infrastruktur, seperti ketiadaan helikopter maupun pesawat pengangkut logistik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, menjadi kendala utama. Hal ini secara otomatis memerlukan bantuan sigap dari pemerintah pusat. “Termasuk untuk membuka atau membangun ruas jalan, itu membutuhkan alat berat. Jadi, wajar jika kemudian mereka menyatakan tidak mampu, karena memang kondisinya terisolasi,” ujar mantan Kepala Polri itu, menjelaskan urgensi intervensi pemerintah pusat.
Secara keseluruhan, bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyebabkan dampak kerusakan yang meluas dan ribuan korban.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merilis data terbaru mengenai jumlah korban pada Jumat lalu, memberikan gambaran yang jelas tentang skala tragedi ini di ketiga provinsi yang terdampak.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa hingga Jumat, 28 November sore, total tercatat 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga harus mengungsi akibat bencana ini, sebuah angka yang menunjukkan parahnya situasi.
Dari data yang dirilis, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah korban meninggal dunia terbanyak, mencapai 116 orang, diikuti oleh Aceh dengan 35 orang, dan Sumatera Barat dengan 23 orang. “Data ini masih bersifat sementara dan akan terus kami perbarui,” kata Suharyanto dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta Timur, pada hari Jumat, menandakan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah seiring berjalannya proses evakuasi dan pencarian.
Pilihan Editor: Sumatera, Lumbung Padi, dan Angka Stunting Tinggi
Ringkasan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pemerintah pusat siap memberikan bantuan penuh untuk penanganan darurat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terlepas dari status bencana nasional. Pernyataan ini menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar instansi terkait segera turun tangan di lapangan. Pemerintah pusat akan membantu daerah yang tidak mampu menangani bencana, seperti yang telah dinyatakan secara resmi oleh Bupati Aceh Tengah.
Di Aceh Tengah, bencana banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan 15 korban jiwa, 3.123 kepala keluarga mengungsi, serta banyak ruas jalan dan jembatan terputus, menghambat penanganan dan distribusi bantuan. Secara keseluruhan, BNPB mencatat 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga mengungsi di ketiga provinsi terdampak, dengan Sumatera Utara memiliki jumlah korban meninggal terbanyak.