MENTERI Luar Negeri (menlu) dari Indonesia, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir menuntut agar Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat.
Para menteri luar negeri menuntut agar Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa batasan, mengingat peran integralnya dalam respons kemanusiaan di Jalur Gaza, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri melalui unggahan di akun resmi X, @Kemlu_RI, Jumat seperti dikuti Antara.
Disebutkan bahwa segala upaya untuk menghambat kemampuan mereka beroperasi tidak dapat diterima.
Para menlu memuji upaya tanpa henti dari semua organisasi dan badan PBB, terutama Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), serta LSM kemanusiaan internasional, yang terus membantu warga sipil Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam keadaan yang sangat sulit dan kompleks.
Larangan Israel
Pernyataan itu dilontarkan setelah Israel menyatakan mencabut izin operasional 37 kelompok bantuan internasional yang bekerja di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki mulai 1 Januari 2026. Pendudukan Zionis itu berdalih mereka gagal memenuhi persyaratan berdasarkan aturan pendaftaran baru.
Organisasi kemanusiaan seperti Dokter Tanpa Batas (MSF) dan Oxfam akan dilarang bekerja di Gaza karena diklaim gagal memenuhi aturan baru untuk kelompok bantuan yang bekerja di wilayah pendudukan Jalur Gaza yang mengalami genosida selama dua tahun terakhir.
Organisasi-organisasi yang menghadapi larangan karena tidak memenuhi persyaratan baru untuk berbagi informasi tentang staf, pendanaan, dan operasi mereka, kata otoritas Israel pada Selasa.
Organisasi-organisasi besar lain yang terdampak adalah Dewan Pengungsi Norwegia, CARE International, Komite Penyelamatan Internasional, serta divisi-divisi dari badan amal besar seperti Oxfam dan Caritas.
Israel menuduh Dokter tanpa Batas, yang dikenal dengan akronim Prancis-nya MSF, gagal mengklarifikasi peran beberapa anggota staf, dengan tuduhan bahwa mereka bekerja sama dengan Hamas.
Cuaca Buruk di Gaza
Selain mendesak Israel, kedelapan menteri luar negeri juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang diperparah kondisi cuaca yang buruk dan tidak stabil, termasuk hujan lebat dan badai.
Kondisi itu kian parah akibat terbatasnya akses kemanusiaan, krisis akut pasokan kebutuhan pokok yang menyelamatkan jiwa serta lambannya kedatangan material penting yang dibutuhkan untuk pemulihan layanan dasar dan pembangunan hunian sementara.
Para menteri menyoroti bahwa cuaca buruk telah mengungkap kerapuhan kondisi kemanusiaan yang ada, khususnya bagi hampir 1,9 juta orang dan keluarga pengungsi Palestina yang tinggal di tempat penampungan yang tidak memadai.
Kamp-kamp yang terendam banjir, tenda-tenda yang robek, runtuhnya bangunan-bangunan yang rusak serta paparan suhu dingin yang disertai malnutrisi secara signifikan telah meningkatkan risiko bagi kehidupan warga sipil, termasuk akibat wabah penyakit, terutama di kalangan anak-anak, perempuan, lansia, dan individu dengan kerentanan medis.
Negara-negara itu menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan Rencana Komprehensif Presiden Donald Trump dan menyatakan niat mereka untuk berkontribusi pada keberhasilan implementasinya.
Upaya ini bertujuan untuk memastikan gencatan senjata keberlanjutan, mengakhiri perang di Gaza, menjamin kehidupan yang bermartabat bagi rakyat Palestina yang telah mengalami penderitaan kemanusiaan yang berkepanjangan, dan membuka jalan yang kredibel untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.
Dalam konteks ini, mereka menekankan perlunya segera memulai dan meningkatkan upaya pemulihan awal, termasuk penyediaan tempat tinggal yang tahan lama dan layak untuk melindungi warga dari kondisi dingin ekstrem.
Para menlu juga mendesak komunitas internasional untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan moral mereka dan untuk menekan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, untuk segera mencabut pembatasan akses masuk dan distribusi pasokan penting termasuk tenda, material tempat tinggal, bantuan medis, air bersih, bahan bakar, dan dukungan sanitasi.
Mereka juga menyerukan penyaluran bantuan kemanusiaan segera, komprehensif, dan bebas hambatan ke Jalur Gaza tanpa campur tangan pihak mana pun, melalui PBB dan badan-badannya, serta percepatan rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit.
Lebih lanjut, mereka juga menuntut pembukaan Penyeberangan Rafah di kedua arah sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif Presiden Trump.
Pilihan Editor: Israel Akan Larang 37 LSM Internasional Bekerja di Gaza