Pada Minggu, 28 Desember, sebagian rakyat Myanmar dijadwalkan untuk mulai mengantre di berbagai tempat pemungutan suara, mengawali pemilihan umum yang kontroversial dan banyak dicap sebagai ‘pemilu sandiwara’. Proses demokrasi ini digelar oleh junta militer Myanmar hampir lima tahun setelah mereka mengambil alih kekuasaan melalui kudeta yang memicu perang saudara. Di tengah kondisi ini, partai-partai politik utama telah dibubarkan, banyak pemimpinnya dipenjara, dan jutaan warga diperkirakan tidak akan dapat berpartisipasi karena gejolak konflik yang tak kunjung usai.
Tujuan utama di balik penyelenggaraan pemilu Myanmar ini, menurut para pengamat, adalah upaya junta militer untuk melegitimasi serta memperkuat cengkeraman kekuasaan mereka, yang kabarnya didukung oleh China. Untuk mencapai tujuan ini, junta telah memberlakukan undang-undang baru yang sangat represif. Lebih dari 200 orang telah dipidana karena dituduh mengganggu atau menentang pemilu, dengan ancaman hukuman yang bahkan bisa sampai hukuman mati. Beberapa tokoh terkemuka yang menjadi korban adalah sutradara film Mike Tee, aktor Kyaw Win Htut, dan komedian Ohn Daing. Mereka dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun pada Juli lalu, setelah mengkritik film yang mempromosikan pemilihan umum, sebagaimana dilaporkan oleh media pemerintah.
“Kondisi kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan berkumpul secara damai praktis tidak ada di Myanmar,” ujar Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, dalam pernyataannya pada Selasa (23/12). Türk menyoroti bahwa warga sipil “dipaksa dari semua sisi”; satu sisi didesak oleh junta militer untuk ikut serta dalam pemilu, sementara di sisi lain, kelompok pemberontak bersenjata mengancam warga untuk memboikotnya. Situasi pelik ini terjadi seiring dengan militer Myanmar yang terus bertempur di berbagai garis depan. Mereka menghadapi perlawanan sengit dari kelompok oposisi bersenjata yang menentang kudeta, serta milisi kelompok etnis. Meskipun sempat kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah, militer berhasil merebut kembali area-area tersebut berkat dukungan serangan udara tanpa henti dari China dan Rusia.
Krisis kemanusiaan yang parah menjadi alasan utama mengapa banyak warga tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum ini. Perang saudara Myanmar telah menelan ribuan korban jiwa, menyebabkan jutaan orang mengungsi, melumpuhkan perekonomian, dan memicu berbagai masalah kemanusiaan yang mendalam. Situasi ini semakin diperburuk oleh gempa bumi dahsyat pada Maret lalu serta pemotongan pendanaan internasional. Seluruh faktor ini, ditambah kenyataan bahwa sebagian besar wilayah masih berada di bawah kendali oposisi, menciptakan tantangan logistik yang sangat besar bagi penyelenggaraan pemilu. Akibatnya, bahkan di kabupaten yang dijadwalkan mengadakan pemungutan suara, tidak semua daerah pemilihan akan berpartisipasi, membuat perkiraan jumlah pemilih yang hadir menjadi sangat sulit.
Pemilihan umum ini direncanakan akan diselenggarakan dalam tiga fase, dimulai dari akhir Desember 2025 hingga Januari 2026, mencakup 274 kabupaten. Hasil keseluruhan pemilu diperkirakan akan diumumkan sekitar akhir Januari. Namun, sebanyak 56 kabupaten lainnya sama sekali tidak akan mengadakan pemungutan suara karena situasi keamanan yang tidak stabil. Hanya enam partai, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer Myanmar, yang diizinkan mengajukan kandidat secara nasional. Sementara itu, 51 partai lain dan kandidat independen hanya dapat bersaing di tingkat negara bagian atau regional. Ironisnya, sekitar 40 partai politik, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, yang memenangkan kemenangan telak pada 2015 dan 2020, telah dilarang. Aung San Suu Kyi sendiri, bersama banyak pemimpin kunci NLD, telah dipenjara atas tuduhan yang dinilai bermotivasi politik, sementara beberapa petinggi partai lainnya terpaksa hidup dalam pengasingan.
Pembagian pemungutan suara menjadi beberapa fase ini menimbulkan kecurigaan. Htin Kyaw Aye, juru bicara kelompok pemantau pemilu Spring Sprouts, mengungkapkan kepada Myanmar Now bahwa strategi ini memungkinkan pihak berwenang untuk ‘menyesuaikan taktik jika hasil pada fase pertama tidak sesuai keinginan mereka’. Sentimen negatif terhadap pemilu ini juga dirasakan oleh masyarakat luas. Ral Uk Thang, seorang warga di Negara Bagian Chin, dengan tegas menyatakan bahwa ‘warga sipil tidak menginginkan pemilu’. Ia berpendapat, ‘Militer tidak tahu bagaimana memerintah negara kita. Mereka hanya bekerja untuk kepentingan para pemimpin berpangkat tinggi mereka.’ Sambil mengenang masa lalu, pria berusia 80 tahun itu menambahkan kepada BBC, ‘Ketika partai Daw Aung San Suu Kyi berkuasa, kita mengalami sedikit demokrasi. Tapi sekarang yang kita lakukan hanyalah menangis dan meneteskan air mata.’
Respons komunitas internasional terhadap pemilu Myanmar ini terpecah. Negara-negara Barat, termasuk Inggris Raya dan Parlemen Eropa, secara tegas menyebutnya sebagai ‘sandiwara’ yang tidak kredibel. Sementara itu, ASEAN, melalui pendekatannya yang lebih diplomatik, menyerukan adanya dialog politik yang inklusif sebelum pemilihan umum tersebut diselenggarakan. Namun, junta militer Myanmar menolak mentah-mentah semua kritik yang dilayangkan. Mereka bersikeras bahwa tujuan pemilu adalah untuk ‘mengembalikan negara ke sistem demokrasi multipartai’. Dalam konferensi pers pekan lalu, juru bicara junta, Zaw Min Tun, menyatakan dengan tegas, ‘Pemilu ini diadakan untuk Myanmar. Pemilu ini diadakan untuk rakyat Myanmar. Pemilu ini tidak diadakan untuk komunitas internasional.’ Lebih jauh, pemimpin junta, Min Aung Hlaing, awal pekan ini bahkan memperingatkan bahwa siapa pun yang menolak untuk memilih sama dengan menolak ‘kemajuan menuju demokrasi’.