DEWAN Permanen Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) akan menggelar pertemuan darurat pada Selasa pagi 6 Januari 2026 waktu setempat untuk meninjau situasi di Venezuela menyusul serangan militer Amerika Serikat.
“Dewan Permanen Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) akan mengadakan pertemuan khusus pada Selasa, 6 Januari pukul 10.00 waktu setempat di Ruang Simon Bolivar di kantor pusat OAS, guna membahas perkembangan terbaru di Republik Bolivarian Venezuela,” demikian pernyataan organisasi tersebut pada Ahad malam waktu setempat seperti dikutip Antara.
Pertemuan organisasi yang beranggotakan 35 negara itu akan disiarkan secara langsung.
Pada 3 Januari, Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, kemudian menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta membawa mereka ke New York.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Maduro dan Flores akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam “narko-terorisme” dan dianggap menimbulkan ancaman terhadap Amerika Serikat.
Caracas telah meminta diadakannya pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin.
Sementara itu, Mahkamah Agung Venezuela telah menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai pemimpin sementara negara tersebut.
Sejumlah negaa Amerika dengan pemimpin berhaluan kiri seperti Kuba dan Brasil mengutuk agresi AS dan penculikan Maduro. Namun, negara-negara dengan pemimpin berhaluan sayap kanan seperti Argentina dan Ekuador justru mendukung aksi sepihak Washington.
Pernyataan 5 Negara Amerika Latin
Spanyol bersama lima negara Amerika Latin yaitu Brasil, Chile, Kolombia, Meksiko, dan Uruguay, sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk kemungkinan pihak luar mengambil alih kendali pemerintahan atau sumber daya Venezuela.
Sikap itu disampaikan dalam pernyataan bersama pada Ahad setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Washington akan “mengurus Venezuela” dan memanfaatkan minyak negara itu usai operasi militer yang menggulingkan Nicolas Maduro.
Menurut laporan Al Arabiya, keenam negara tersebut menyatakan penolakan terhadap operasi militer Amerika Serikat yang menyingkirkan Maduro serta menyampaikan keprihatinan atas setiap upaya pengendalian pemerintah, administrasi, atau pengambilalihan sumber daya alam dan strategis oleh pihak luar.
Kritik Pelanggaran Hukum Internasional
Dilansir dari Euronews, para pemimpin enam negara itu menegaskan bahwa tindakan Amerika Serikat telah melanggar prinsip dasar hukum internasional, khususnya larangan penggunaan kekuatan dan penghormatan terhadap kedaulatan teritorial yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Operasi tersebut menjadi preseden berbahaya bagi perdamaian dan keamanan kawasan, serta menimbulkan risiko bagi penduduk sipil,” ungkap mereka.
Pernyataan itu juga menekankan bahwa krisis Venezuela harus diselesaikan melalui dialog dan sesuai kehendak rakyat Venezuela, tanpa campur tangan dan tetap mematuhi hukum internasional.
Enam negara penandatangan kemudian menyatakan kekhawatiran mereka atas potensi penguasaan sumber daya Venezuela oleh pihak luar.
Mereka menegaskan, “Setiap upaya mengendalikan atau mengambil-alih sumber daya alam dan strategis Venezuela dari luar bertentangan dengan hukum internasional dan mengancam stabilitas ekonomi, politik, dan sosial kawasan.”
Adinda Jasmine turut berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan Editor: Spanyol dan 5 Negara Amerika Latin Kutuk Agresi AS