Komisi III DPR dan pemerintah sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rencananya, RUU KUHAP akan dibawa ke tingkat rapat paripurna untuk disahkan pada hari ini (18/11). Sejumlah pasal dianggap bermasalah oleh koalisi sipil, dicemaskan bakal membuka perlakuan sewenang-wenang bagi aparat penegak hukum.

Putusan PN Jakarta Selatan “sebagai penegasan, sengketa karya jurnalistik, merupakan ranah Dewan Pers, bukan ranah pengadilan umum,” kata LBH Pers.

Upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2026 akan diumumkan pada Jumat (21/11) depan. Namun sejauh ini belum ada titik temu antara kelompok buruh dan asosiasi pengusaha tentang besaran kenaikannya. Apakah sikap ‘jalan tengah’ yang akan ditempuh pemerintah lebih menguntungkan pengusaha?