Sikap pemerintah Indonesia yang menolak tawaran bantuan internasional untuk menangani bencana dahsyat di Sumatra menuai kritik tajam. Keputusan ini dikhawatirkan akan memperlambat proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-banjir serta longsor, yang telah meninggalkan luka mendalam bagi banyak warga.
Avianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), mengecam penolakan bantuan asing ini, menyamakannya dengan “mengabaikan masalah atau menyangkal kenyataan” di tengah kondisi sebenarnya. Menurutnya, pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana banjir Sumatra membutuhkan sumber daya yang masif dan komprehensif.
Bahkan, Teuku Kamaruzzaman, mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, memperkirakan bahwa pemulihan di seluruh wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatra bisa memakan waktu hingga 20-30 tahun jika sepenuhnya hanya mengandalkan kemampuan pemerintah. Lebih jauh, Kamaruzzaman menyebut bahwa bencana ini berpotensi memperparah tingkat kemiskinan di Aceh, membuatnya lebih dalam dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Kisah pilu datang dari Fitriana, seorang warga Aceh Tamiang yang desanya lenyap ditelan banjir. Ia mengungkapkan betapa beratnya dampak psikologis yang ia rasakan. “Stresnya luar biasa, depresi kali rasanya. Karena inilah banjir terberat yang kami alami,” tuturnya. Dengan tangan dan kaki berlumur lumpur serta raut wajah penuh kesedihan, Fitriana menyuarakan permohonan, “Kami mohon bantuan, sebagai rakyat yang kehilangan rumah, apa solusinya untuk kami?”
Siapa saja negara tawarkan bantuan ke Indonesia?
Di tengah musibah yang melanda, sejumlah negara sahabat telah menyampaikan ucapan belasungkawa mendalam atas peristiwa banjir bandang dan longsor di Sumatra yang telah menewaskan setidaknya 916 orang di tiga provinsi. Para pemimpin dunia, mulai dari Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Presiden Rusia Vladimir Putin, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Raja Charles III, hingga Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) Abdulla Salem Al Dhaheri, telah menyatakan keprihatinan mereka.
Tak hanya itu, negara-negara lain seperti Oman, Qatar, Kazakhstan, Vietnam, Kuwait, Armenia, dan Amerika Serikat juga turut menyampaikan duka cita. Para pemimpin ini tidak hanya menunjukkan simpati, melainkan juga secara tegas berkomitmen untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada Indonesia dalam penanganan bencana ini.
Sebagai contoh, Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menegaskan komitmen bantuan sebagai wujud persahabatan yang telah terjalin lama dengan Indonesia. Melalui Kedutaan Besar Jepang di Thailand, pemerintah Jepang telah mengirimkan bantuan darurat berupa tenda, alas tidur, selimut, terpal plastik, wadah air, dan alat pemurni air. Ini menunjukkan keseriusan dan kecepatan respons Jepang.
Niat serupa juga diutarakan oleh Dubes UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri. Ia bahkan menyatakan bahwa Indonesia hanya perlu menyampaikan kebutuhannya, maka bantuan akan segera tiba. “Kami akan selalu mendukung permintaan Indonesia, asalkan mereka mengatakan ‘Ya, Indonesia terbuka untuk upaya internasional’,” ujarnya di Jakarta, Jumat pekan lalu, seperti dikutip oleh Antara. Presiden Iran, Masoud Pezeskhian, juga mengamini hal tersebut, menyatakan kesiapan Iran untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan darurat yang komprehensif agar kondisi wilayah terdampak dapat segera pulih.
Mengapa Indonesia menolak bantuan Internasional?
Meski gelombang tawaran bantuan internasional terus berdatangan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pemerintahannya mampu menangani bencana banjir Sumatra tanpa campur tangan pihak luar. “Bencana ini sekali lagi, musibah. Tapi di sisi lain menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah dengan [kekuatan] kita sendiri,” ucap Prabowo saat Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (05/12).
Prabowo mengakui bahwa upaya keras pemerintah dalam menanggulangi bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memang terhambat. Hal ini disebabkan oleh ruas jalan darat yang putus akibat tertimbun material longsor dan sebagian lagi hancur diterjang banjir yang turut menghanyutkan gelondongan kayu berukuran besar. Kondisi ini mempersulit akses logistik.
“Sekarang dengan bencana di Sumatra saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikkan ke pesawat, sebagian lewat kapal,” jelas Prabowo, menggambarkan tantangan logistik yang luar biasa.
Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan keyakinan serupa terhadap kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana di ketiga provinsi tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum membuka pintu untuk bantuan internasional. “Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini,” ujar Sugiono di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (05/12).
Sugiono menambahkan bahwa pemerintah baru akan mempertimbangkan bantuan asing jika memang “merasa perlu”. “[Masih ditutup] sampai kita merasa kita membutuhkan bantuan,” tegasnya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) sebesar sekitar Rp500 miliar dalam APBN yang dialokasikan untuk kesiapsiagaan bencana. Jika nominal tersebut kurang, Presiden Prabowo disebut siap mengalokasikan anggaran tambahan.
Betulkah pemerintah bisa mengatasi persoalan di lapangan?
Realitas di lapangan, sayangnya, menunjukkan gambaran yang berbeda. Setidaknya tujuh bupati di Aceh telah secara resmi menyatakan ketidaksanggupan mereka dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang melanda wilayah mereka pada pekan lalu. Ketujuh bupati tersebut meliputi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Bupati Aceh Barat Tarmizi, dan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil.
Pernyataan “menyerah” ini disampaikan melalui surat resmi. Salah satu contohnya adalah Salinan Surat Pernyataan Bupati Aceh Tengah Nomor 360/3654 BPBD/2025 tentang Ketidakmampuan Upaya Penanganan Darurat Bencana, dengan tanda tangan Bupati Haili Yoga pada 27 November 2025. Dalam surat tersebut, tertera tiga poin krusial. Pertama, penetapan status darurat bencana dengan dampak yang telah menyebabkan 15 korban jiwa dan 3.123 kepala keluarga mengungsi. Kedua, Bupati Aceh Tengah secara eksplisit menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana sebagaimana mestinya, mengingat skala dan potensi bertambahnya korban. Ketiga, surat tersebut ditutup dengan pernyataan bahwa dokumen tersebut “untuk dapat dipergunakan seperlunya.”
Ketidaksanggupan para bupati Aceh ini dibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Namun, ia mengklaim bahwa para kepala daerah tersebut “bukan menyerah total,” melainkan “mereka tetap bekerja semampu mereka. Tapi ada yang mereka tidak mampu,” kata Tito di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (03/12).
Di beberapa daerah terdampak banjir dan longsor, para korban mengeluhkan lambannya gerak pemerintah dalam menyalurkan bantuan. Irlan, Wali Jorong Subarang Aie, Nagari Silareh Aie Timur, menceritakan bagaimana warganya terisolasi karena jalan dan jembatan utama tertutup lumpur, bebatuan besar, serta kayu berdiameter besar. Jalur alternatif pun sama, terhalang longsor di tujuh titik yang belum dapat dibersihkan karena fokus penanganan masih pada banjir bandang. “Kami terisolasi sejak bencana itu hingga Sabtu (29/11),” ungkapnya.
Hingga kini, Irlan mengatakan, warganya masih kesulitan mendapatkan air bersih karena air sungai terlalu keruh dan tidak bisa digunakan. Mereka terpaksa mencari air bersih dari anak-anak sungai yang diyakini belum tercemar. “Selain itu, kami juga sudah meminta untuk membuat dapur umum di sini karena saat ini lokasi dapur umum cukup jauh dari pengungsian kami di sini,” tambahnya. Namun, usulan itu ditolak oleh pihak nagari yang mengelola dapur umum, dengan alasan akan menyalurkan makanan yang sudah dimasak berdasarkan data warga. Irlan menilai usulan itu mustahil karena akses jalan sulit dilewati oleh orang tua dan anak-anak.
Masalah kesehatan juga menjadi keluhan utama. Irlan berharap ada tim medis yang bersiaga 24 jam di lokasi pengungsian, bukan hanya di siang hari. “Seperti kemarin malam, ada warga kami yang sesak napas dan kami terpaksa menggotongnya ke seberang sana untuk mendapatkan bantuan medis,” ujarnya. Alasan ketiadaan penerangan di lokasi pengungsian disebut sebagai penyebab tidak adanya tim medis 24 jam, padahal warga di sana “sudah gelap-gelapan dan hanya bermodalkan lilin sejak hari pertama terjadinya bencana.”
Situasi serupa dirasakan pengungsi di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sejak banjir terjadi pada 25 November hingga 1 Desember lalu, banyak warga Tukka terisolasi karena Jembatan Sigotong, yang menghubungkan mereka ke kota, dipenuhi gelondongan kayu. Listrik padam dan jaringan telekomunikasi terputus, menambah kengerian. “Bayangkan ngerinya di sini, kemarin ada tujuh jenazah digotong,” kata seorang warga yang meminta diidentifikasi sebagai Bang Nas. Ia melanjutkan, “Bantuan enggak ada, beras enggak ada, telur enggak ada. Semalam, helikopter datang melempar mi saja, kami rebutan macam binatang.” Bang Nas juga mengeluhkan ketiadaan air bersih, sehingga “kami mandi di sawah.” Ia sangat berharap pemerintah daerah tidak melupakan mereka dan segera memperbaiki jembatan vital tersebut.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, penderitaan warga juga tak kalah memilukan. Beberapa saksi mata menuturkan bahwa tidak ada satu pun unsur pemerintah daerah, polisi, SAR, damkar, atau BPBD yang muncul untuk menolong mereka saat banjir bandang nyaris menenggelamkan seluruh kecamatan. “Kami meminta pertolongan pun enggak tahu, karena pertolongan itu memang enggak ada,” tutur Fitriana, penyintas dari Desa Lintang Bawah. Ia mengaku trauma dan tidak ingin lagi tinggal di desanya yang kini telah ‘hilang’ disapu banjir.
Saat air bah menerjang, Fitriana bersama kedua anaknya yang berusia 5 dan 4 tahun harus bertahan hidup tanpa makan berhari-hari. “Selama tiga hari kami di atas atap rumah, tidak makan dan minum, mereka menjerit-jerit.” Kini, rumahnya hancur, seluruh harta bendanya lenyap tanpa sisa. Dalam situasi yang sangat sulit ini, ia bingung harus berbuat apa. “Kami enggak tahu bisa mengadu ke siapa, hanya kepada pemerintah… kami mohon bantuan. Sebagai rakyat yang kehilangan rumah, apa solusinya untuk kami?” tanyanya dengan pilu.
Apakah banjir Sumatra seharusnya ditetapkan menjadi bencana nasional?
Melihat skala kerusakan dan kesulitan akses, sejumlah pengamat kebencanaan menilai bahwa daya rusak masif akibat banjir bandang dan longsor di Sumatra membuat medan yang terdampak sangat sulit dijangkau. Konsekuensinya, upaya penyelamatan dan penanganan bencana terhambat secara signifikan. Namun, situasi ini seolah tidak ditanggapi serius oleh pemerintah, yang pada akhirnya menciptakan kesan gerak pemerintah yang lambat.
“Bencana ini kan sebetulnya membutuhkan respon cepat. Tapi sense of crisis (kepekaan terhadap situasi) kurang sekali,” menurut Teuku Kamaruzzaman. Ia menduga bahwa respon cepat itu tidak dilakukan, “mungkin karena ini statusnya bukan bencana nasional.” Lanjutnya, “Sehingga mereka [pemerintah] merasa tidak perlu merespon secara berlebihan, mungkin ya. Itu yang kami rasakan di sini.”
Sebagai individu yang pernah terlibat dalam penanganan bencana tsunami Aceh pada 2004, Kamaruzzaman berpendapat bahwa bencana banjir Sumatra yang terjadi saat ini sudah seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional, layaknya tsunami Aceh. Memang, dari segi jumlah korban, tsunami Aceh sangat besar, mencapai 13.000 orang meninggal, 37.000 hilang, dan 500.000 mengungsi, menyapu delapan kabupaten termasuk Nias dan Sumatra Utara.
Namun, Kamaruzzaman menegaskan bahwa banjir Sumatra, meskipun berbeda, memiliki skala kerusakan yang tidak kalah besar. Merujuk data BNPB, total ada 3,2 juta jiwa terdampak di 51 kabupaten di Sumatra-Aceh. Sebagian besar daerah terdampak, berdasarkan pengamatannya, banyak terjadi di perkotaan. “Yang akibatnya banyak manusia terkena. Belum dari sisi infrastruktur, seperti di Aceh. Jadi kalau secara ekonomi, ini yang paling parah terdampaknya,” tuturnya. Ia menambahkan, “Bayangkan berapa banyak kebun, sawah, tambak yang terendam lumpur dan sudah pasti tidak bisa dipakai lagi.” Berbeda dengan tsunami Aceh yang mayoritas melanda pesisir, bencana kali ini menghantam area produktif pedalaman.
Dalam perkembangan terbaru, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, juga mengklaim bahwa ratusan desa terdampak bencana banjir, bahkan beberapa di antaranya dinyatakan hilang.
Gerak lambat sama saja mempertaruhkan nyawa?
Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri, juga melontarkan kritik pedas bahwa “upaya pemerintah kurang maksimal.” Menurutnya, pemerintah sejatinya bisa mengerahkan sumber daya eksternal, termasuk perusahaan swasta, untuk mempercepat proses penyelamatan dan pendistribusian bantuan pascabencana. Ketergantungan hanya pada aparatur yang ada tidaklah cukup, mengingat banyaknya lokasi yang terisolasi.
“Seharusnya itu bisa dimaksimalkan untuk memastikan bantuan sampai ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Seperti Sibolga, Aceh Tamiang, itu kan masih terkendala,” tegasnya. Avianto menjelaskan bahwa dalam standar operasi penanggulangan bencana, kecepatan adalah kunci. Tanpa kecepatan, krisis bagi para korban akan semakin memanjang. Keterlambatan bantuan berarti keterlambatan pemulihan, dengan konsekuensi serius.
“Bisa-bisa warga terdampak kena penyakit akibat bawaan [banjir] dan itu semakin mempersulit penanganan,” jelasnya. Ia juga menyoroti risiko bagi korban yang membutuhkan akses obat-obatan rutin seperti pasien diabetes, TBC, darah tinggi, atau HIV, yang jika terputus akan menjadi semakin rentan. “Dalam komunitas yang sumber daya terbatas, akan meningkatkan potensi kekerasan,” tambahnya, menggambarkan dampak sosial yang mungkin terjadi.
Mengapa pemerintah harus membuka bantuan internasional?
Melihat berbagai kompleksitas dan keterbatasan yang ada, Avianto Amri sangat menganjurkan pemerintah Indonesia untuk membuka pintu bagi bantuan internasional. Langkah ini, menurutnya, krusial demi mempercepat pemulihan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasi yang komprehensif. “Saya melihatnya pemerintah [menolak bantuan internasional] seperti membenamkan kepalanya ke bawah tanah. Dengan melihat realita yang ada itu sebenarnya [dampaknya] besar, massif, dan butuh banyak sumber daya,” beber Avianto.
Ia menambahkan bahwa sebenarnya, pemerintah bisa bersikap selektif dalam menerima bantuan tersebut. “Dan sebenarnya bantuan internasional itu, pemerintah bisa pick and choose,” ujarnya. Mengambil contoh penanganan gempa bumi di Sulawesi Tengah, Avianto menyebutkan, “Waktu penanganan [gempa bumi] di Sulawesi Tengah, pemerintah pada akhirnya membuka bantuan internasional, tapi untuk hal-hal selektif.”
Teuku Kamaruzzaman, mantan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, sependapat dengan pandangan ini. Ia menuturkan pengalamannya saat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ruang bagi bantuan internasional pasca-tsunami Aceh. Dalam 2-4 hari, bantuan internasional langsung berdatangan, bahkan daerah-daerah terisolasi dijangkau dengan helikopter. Kapal-kapal militer dari AS, Malaysia, dan Australia bersandar di perairan Aceh untuk memudahkan penyelamatan nyawa korban. Intervensi cepat pada masa darurat seperti itu sangat dibutuhkan untuk meminimalisir peningkatan jumlah korban jiwa jika penanganan lambat.
Tidak hanya itu, dalam masa rekonstruksi dan rehabilitasi, BRR diberikan target waktu empat tahun untuk memulihkan wilayah terdampak, yang merupakan percepatan luar biasa. “Jadi dengan bantuan internasional, mereka [korban tsunami] bisa pulih lebih cepat. Walaupun ada dampak ekonomi yang lebih panjang, tetapi secara fisik, mental, empat tahun kami sudah menyelesaikan banyak sekali yang terdampak,” bebernya. Kala itu, BRR bertugas mengkoordinir bantuan asing dan mendata semua kebutuhan warga terdampak, mulai dari rumah hingga infrastruktur. Catatan ini kemudian dilaporkan kepada pihak donor untuk dikerjakan. “Jadi kami tidak memegang uang secara fisik, donor bisa langsung bekerja berdasarkan data dari kami. Misal bangun jembatan, bangun rumah baru, segala macam,” jelasnya, meskipun mengakui bahwa aspek ekonomi masyarakat belum sempat tersentuh secara mendalam.
Apa dampaknya jika hanya mengandalkan pemerintah?
Teuku Kamaruzzaman menyuarakan kekhawatiran mendalam jika penanganan bencana Sumatra hanya mengandalkan kemampuan pemerintah yang terbatas. Ia memprediksi bahwa pemulihan di tiga provinsi Sumatra tersebut dapat memakan waktu “paling tidak 20-30 tahun.”
Prediksi ini didasarkan pada luasnya daya rusak akibat banjir dan longsor di 51 kabupaten, di mana kebun, sawah, dan tambak warga tertimbun lumpur setebal dua meter, membuatnya mustahil untuk dipulihkan seperti semula. Warga, mau tidak mau, harus mencetak sawah baru, yang tentu membutuhkan waktu dan sumber daya besar. Belum lagi seluruh harta benda warga terdampak yang ludes tersapu banjir, baik materiil maupun immateriil, menambah beban berat.
Khusus untuk Aceh, Kamaruzzaman memperingatkan bahwa bencana ini akan semakin memperlebar jurang kemiskinan provinsi tersebut dibandingkan wilayah lain. “Sekarang ini Aceh baru membangun ketertinggalan dari wilayah lain karena kemiskinan paling tertinggal di Sumatra. Nah dengan bencana ini, drop lagi dia [Aceh],” ungkapnya. Ia menekankan, “Karena ini [bencana] lebih dahsyat, secara ekonomi juga [menghancurkan] lebih besar. Karena alat-alat produksi masyarakat menjadi tidak bisa digunakan lagi.”
Perlu diketahui, Aceh masih menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatra, meskipun ada tren penurunan signifikan pada 2024-2025, mencapai rekor terendah dalam dua dekade (sekitar 12,3% pada Maret 2025). Oleh karena itu, dampak bencana ini berpotensi merusak progres yang telah dicapai.
Menyikapi hal ini, Avianto Amri menyarankan pemerintah untuk membentuk badan sekelas BRR guna memulai proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Sumatra, demi mempercepat pemulihan. Sejauh pengamatannya, pola rekonstruksi dan rehabilitasi ala pemerintah saat ini sangat lamban dan kurang melibatkan masyarakat. “Semuanya sangat top-down. Pemerintah langsung menentukan ini paketnya A, B, dan C. Pilih. Kalau mau pilih silahkan, kalau tidak, ya sudah. Hal-hal seperti itu justru kontraproduktif dan tidak membangun ketangguhan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan kekhawatiran, “Apalagi kalau dilepas ke pemda, sementara sekarang banyak pemda gelagapan menangani bencana.” Oleh karena itu, Avianto menyimpulkan, “Jadi kalau masih menggunakan pola-pola yang sama, kami khawatir masyarakat justru semakin rentan.”
Wartawan Halbert Chaniago berkontribusi untuk laporan ini.
- Setidaknya 916 orang meninggal dunia, pemerintah berkukuh tak tetapkan bencana nasional di Sumatra
- Kisah perawat yang bertahan di RSUD Aceh Tamiang demi seorang bayi
- Kisah warga di Aceh Tamiang yang selamat usai desanya ‘hilang’ disapu banjir
- Kisah warga tolong warga di tengah pemerintah yang disebut ‘lamban’ dan ‘duduk-duduk saja’ atasi bencana di Sumatra
- Satu pekan yang mencekam di Aceh Tamiang, gelap gulita, penjarahan, dan bau bangkai menyengat – ‘Seperti kota zombie’
- Lima pernyataan dan tindakan para pejabat yang dinilai ‘tidak empati’ kepada korban banjir Sumatra – ‘Perlu empati yang lebih baik’
- Setelah banjir mematikan di Sumatra, pemerintah ‘semestinya evaluasi penggunaan lahan’, mungkinkah ini dilakukan?
- Foto-foto sebelum dan sesudah banjir melanda Aceh, Sumbar, dan Sumut
- Korban banjir Sumatra krisis air bersih, apakah air hujan dan sungai bisa dikonsumsi?
- Kisah hidup dan mati dari desa di Pidie Jaya, Aceh, yang terkubur lumpur
- Gelombang penyakit ancam anak-anak korban banjir Sumatra di tengah capaian imunisasi dasar yang sangat rendah
- ‘Mama saya meninggal dalam keadaan salat’ – Akhir perjuangan anak mencari sang ibu yang hilang di tengah banjir bandang Sumbar
- Setelah banjir mematikan di Sumatra, pemerintah ‘semestinya evaluasi penggunaan lahan’, mungkinkah ini dilakukan?
- Prabowo didesak tetapkan banjir dan longsor di Sumatra sebagai bencana nasional – ‘Masyarakat sampai menjarah demi bertahan hidup’
- Foto-foto sebelum dan sesudah banjir melanda Aceh, Sumbar, dan Sumut
- Setidaknya 916 orang meninggal dunia, pemerintah berkukuh tak tetapkan bencana nasional di Sumatra
- Penampakan kayu gelondongan yang hanyut bersama banjir di Sumatra
- Pascabanjir dan longsor, warga mencuci di parit – Ancaman penyakit menular mengintai