PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Negara bersedia untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan.
Pernyataan Prabowo muncul usai Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Ahad malam, 7 Desember 2025 dipantau YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo mengatakan lahan seharusnya tersedia dari pemerintah. Dia mengatakan perlu ada koordinasi antara pusat dan daerah.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan siap mencabut HGU sementara untuk pembangunan rumah itu. “Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” ujar dia.
Dalam penjelasannya, Suharyanto menyampaikan huntara tipe 36 akan dibangun dengan harga senilai Rp 30 Juta. Huntara dapat dibangun dalam 6 bulan.
Huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.
BNPB juga menjelaskan bahwa huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat.
“Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan,” kata Suharyanto.
BNPB menegaskan bahwa proses pembangunan huntara dapat dipercepat menggunakan Satgas TNI–Polri sebagaimana pengalaman sebelumnya di Lewotobi. “Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK, semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ujar Suharyanto.
“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?” ujar Presiden.
BNPB menyatakan siap. “Siap, Pak Presiden. Lebih cepat.”
Selain huntara tipe rumah keluarga, BNPB menyiapkan opsi model barak apabila lahan sangat terbatas. Namun apabila tanah cukup, satu keluarga dapat dialokasikan lahan 8×10 meter yang memudahkan integrasi antara huntara dan pembangunan huntap di fase berikutnya.
BNPB juga melaporkan sebanyak 975 ribu orang mengungsi akibat banjir dan longsor di Sumatera. Angka ini merupakan total pengungsi yang berada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per 7 Desember 2025.
“Per hari ini kami laporkan untuk korban jiwa per hari ini meninggal dunia 921 orang, hilang 392, mengungsi 975.075 orang,” kata Suharyanto.
Suharyanto mengatakan korban mengungsi terbanyak ada di Provinsi Aceh dengan 914.202 orang meninggal. Sedangkan sebanyak 366 meninggal dan 97 orang hilang di Aceh.
Pilihan Editor: Apa Perbedaan Bencana Nasional dengan Daerah