PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia dalam sebuah upacara khidmat di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 Desember 2025. Pelantikan ini menandai langkah penting dalam penguatan diplomasi Indonesia di kancah global, dengan menempatkan para diplomat berpengalaman di pos-pos strategis untuk mewakili kepentingan negara.
Pengangkatan para duta besar tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 133 P tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Pejabat Deputi Bidang Administrasi Aparatur Sekretariat Kementerian Negara, Nanik Purwanti, yang menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan landasan hukum bagi penugasan diplomatik ini. Berdasarkan keputusan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan dan menetapkan enam sosok berikut untuk mengemban amanah penting tersebut:
1. Yusron Bahauddin Ambary sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair.
2. Okto Dorinus Manik sebagai Duta Besar untuk Papua Nugini.
3. Gina Yoginda sebagai Duta Besar untuk Republik Rakyat Demokratik Korea.
4. Rediyanto Heru Nurcahyo sebagai Duta Besar untuk Republik Slovakia.
5. Hari Prabowo sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Thailand merangkap United Nation Economic and Social Commission for Asia The Pacific (UN-ESCAP).
6. Nurmala Kartini Panjaitan Sjahrir sebagai Duta Besar untuk Jepang.
Setelah pembacaan keputusan, Presiden Prabowo Subianto kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan bagi keenam pejabat negara tersebut. Dalam suasana yang penuh kekhidmatan, Presiden bertanya kepada para calon duta besar, “Bersediakah saudara-saudara diambil sumpah janji berdasarkan kepercayaan masing-masing?” Para duta besar baru itu serentak menjawab dengan tegas, “Bersedia,” menandakan kesiapan mereka untuk menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab.
Kepala Negara selanjutnya membimbing para duta besar untuk mengikuti kata-katanya, mengikrarkan sumpah yang mengikat. Isi sumpah jabatan tersebut menegaskan komitmen para duta besar untuk senantiasa setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, menaati segala aturan yang berlaku, serta mengikuti setiap perintah dan petunjuk dari pemerintah pusat. Ini adalah janji fundamental dalam menjalankan misi diplomatik mereka di panggung internasional.
Salah satu bagian krusial dari sumpah tersebut berbunyi, “Saya akan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya akan melakukan setia terhadap segala perintah dan petunjuk dari pemerintah pusat. Dan saya memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan oleh saya.” Pernyataan ini mencerminkan dedikasi dan integritas tinggi yang diharapkan dari setiap perwakilan diplomatik Indonesia.
Sebagai penutup rangkaian acara pelantikan, para duta besar melakukan penandatanganan berita acara, sebuah formalitas penting yang mengesahkan pengangkatan mereka. Acara pelantikan ini turut disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, serta beberapa menteri penting dari Kabinet Merah Putih, menunjukkan betapa strategis dan vitalnya momen ini bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Pilihan Editor: Mengapa Hakim MK Beda Tafsir soal Partisipasi Bermakna
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 Desember 2025. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 133 P tahun 2025. Para duta besar yang dilantik akan mewakili Indonesia di negara-negara seperti Aljazair, Papua Nugini, Korea Utara, Slovakia, Thailand, dan Jepang.
Setelah keputusan dibacakan, Presiden Prabowo memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan. Dalam sumpah tersebut, para duta besar berikrar setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta berkomitmen menaati setiap perintah dan petunjuk dari pemerintah pusat. Acara pelantikan diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi negara.