GUBERNUR Jakarta Pramono Anung memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan work from home (WFH) hingga 1 Februari 2026. Keputusan itu diambil menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut curah hujan masih akan tinggi dalam beberapa hari ke depan.
“Dari hasil BMKG kemungkinan besar bahwa curah hujan itu masih tinggi sampai dengan 1 Februari. Maka dengan demikian saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari,” kata Pramono pada Kamis, 29 Januari 2026.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi juga menyiapkan opsi operasi modifikasi cuaca (OMC) jika intensitas hujan dinilai berpotensi memperparah banjir. “Karena curah hujannya ini masih panjang dan juga harus dilakukan OMC, saya sudah memberikan persetujuan kalau diperlukan untuk OMC,” ujar dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta mengizinkan penerapan school from home (SFH) atau PJJ serta WFH hingga 27 Januari 2026 sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrem dan potensi banjir. Kebijakan tersebut bersifat sementara sambil menunggu perkembangan prakiraan cuaca.
Selain itu, Pramono juga memberikan persetujuan kepada Dinas Tenaga Kerja Jakarta untuk menerapkan WFH bagi para pekerja. Ia menyebut masing-masing dinas telah menerbitkan surat edaran sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dinas Pendidikan DKI
Wakil Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sarjoko mengatakan kebijakan pembelajaran kini diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Penentuan pola belajar mempertimbangkan kondisi cuaca serta keselamatan peserta didik. “Prinsipnya memperhatikan perkembangan kondisi cuaca,” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis, 29 Januari 2026.
Menurut dia, aspek kesehatan dan keselamatan siswa menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Karena itu, sekolah diberi ruang untuk menyesuaikan metode belajar. “Sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan kegiatan pembelajaran,” ujar dia.
Ia menyebutkan, satuan pendidikan dapat memilih pembelajaran secara langsung, pembelajaran jarak jauh, atau mengombinasikan keduanya sesuai situasi di lapangan. “Bisa luring, daring atau hybrid,” kata dia.
Kebijakan tersebut, lanjut dia, dimaksudkan agar seluruh peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan di tengah kondisi cuaca yang belum sepenuhnya normal. “Sehingga tidak ada anak yang tidak mendapatkan layanan pembelajaran,” ujar dia.
Pilihan editor: Kepala BGN Senang Kalau Ada yang Viralkan Kejelekan MBG