Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan penyelamatan jiwa dalam menghadapi bencana longsor dahsyat yang menerjang Kampung Pasirkuning dan Kampung Pasirkuda di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pernyataan ini sekaligus menggambarkan fokus utama pemerintah dalam merespons insiden tragis tersebut.
Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) korban bencana kini menjadi prioritas utama dan terus digencarkan. “Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dilakukan 24 jam non-stop karena masih sekitar 80 warga yang dalam pencarian,” ujar Pratikno. Ia menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana dan berdialog dengan para pengungsi pada Ahad, 25 Januari 2026, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kemenko PMK. Ini menunjukkan keseriusan dan kecepatan respons pemerintah.
Bencana longsor ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Bandung Barat secara terus-menerus sejak Jumat, 23 Januari 2026. Puncaknya, longsor besar terjadi pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, diikuti oleh aliran banjir bandang dari kawasan perbukitan. Material longsor berupa tanah dan lumpur menimbun permukiman warga, merusak berbagai infrastruktur, dan secara signifikan memutus akses jalan, mengakibatkan dampak yang luas dan mendalam.
Untuk memastikan penanganan yang cepat, terpadu, dan terkoordinasi, Pemerintah Daerah Jawa Barat telah menetapkan Status Tanggap Darurat selama 14 hari, terhitung sejak 23 Januari 2026. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya dalam upaya respons bencana di wilayah terdampak.
Selain upaya intensif dalam pencarian korban hilang, Pratikno juga menekankan pentingnya penanganan korban meninggal secara optimal. Ia memastikan, “Penanganan korban ini kami lakukan seoptimal mungkin, sebaik mungkin, mulai dari proses identifikasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga secara bermartabat.” Proses ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan sesuai prosedur yang berlaku, menunjukkan penghormatan terhadap para korban dan keluarganya.
Lebih lanjut, perlindungan dan pelayanan bagi para pengungsi juga menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam menanggulangi dampak bencana ini, pemerintah mengerahkan lima klaster utama di lapangan. Klaster-klaster tersebut meliputi SAR, kesehatan, logistik, perlindungan dan pengungsian, serta pemulihan, yang bekerja secara sinergis untuk memaksimalkan efektivitas respons.
Klaster SAR, yang dipimpin oleh Basarnas bekerja sama dengan TNI, Polri, BNPB, dan BPBD, telah mengerahkan lebih dari 250 personel serta berbagai alat berat. Pengerahan ini bertujuan untuk mempercepat proses pencarian korban di lokasi bencana. Korban yang berhasil dievakuasi segera dirujuk ke rumah sakit terdekat, termasuk RSUD Cililin dan RSUD Soreang, guna mendapatkan penanganan medis intensif.
Sementara itu, Klaster Kesehatan berfokus pada penyediaan pos kesehatan lapangan dengan layanan 24 jam, dukungan ambulans siaga, serta mekanisme rujukan cepat bagi korban kritis. Selain penanganan fisik, klaster ini juga menyediakan layanan kesehatan jiwa dan trauma healing yang sangat dibutuhkan bagi para penyintas bencana, membantu mereka melewati masa sulit ini.
Klaster Logistik berperan vital dalam memastikan ketersediaan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Bantuan yang disediakan mencakup sembako, makanan siap saji tiga kali sehari, selimut, dan tenda darurat, demi menjaga kelangsungan hidup dan kenyamanan mereka selama di pengungsian.
Selanjutnya, Klaster Pengungsian dan Perlindungan, yang melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, memberikan pendampingan khusus kepada keluarga korban terdampak. Pendampingan ini mencakup dukungan psikososial dan bantuan untuk membantu mereka menghadapi situasi sulit pasca bencana.
Terakhir, Klaster Pemulihan disiagakan dengan misi ganda: mendukung pemenuhan kebutuhan dasar jangka panjang serta berupaya aktif dalam mencegah bencana susulan. Klaster ini bekerja untuk memulihkan kondisi pasca-bencana dan mengurangi risiko di masa mendatang.
Pratikno juga menggarisbawahi urgensi pencegahan bencana susulan. Untuk itu, pemerintah pusat secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah lanjutan. Ini termasuk pembahasan dan perencanaan relokasi warga terdampak ke lokasi yang lebih aman, demi menjamin keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat.