NEGARA-negara di seluruh dunia mengecam serangan Amerika Serikat ke Venezuela setelah Presiden Donald Trump mengatakan pada Sabtu 3 Januari 2026 bahwa pasukan AS telah menculik pemimpin Venezuela Nicolas Maduro usai melancarkan “serangan skala besar” di negara Amerika Selatan tersebut.
Rusia dan Iran seperti dilaporkan CNBC mengutuk serangan AS terhadap Venezuela pada Sabtu pagi, sementara di tempat lain, para pemimpin dunia seperti dilansir Al Arabiya menyerukan de-eskalasi dan mengatakan mereka memantau situasi tersebut.
RUSIA
Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut serangan pada Sabtu terhadap Venezuela sebagai “tindakan agresi bersenjata” yang “sangat mengkhawatirkan dan patut dikutuk.”
“Dalih yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut tidak berdasar… Dalam situasi saat ini, yang terpenting adalah mencegah eskalasi lebih lanjut dan fokus pada pencarian jalan keluar dari situasi ini melalui dialog.”
“Amerika Latin harus tetap menjadi zona perdamaian, seperti yang dideklarasikan pada 2014. Dan Venezuela harus dijamin haknya untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan yang merusak, apalagi militer, dari luar.”
Kemlu Rusia mengatakan pihaknya bergabung dengan otoritas Venezuela dan para pemimpin negara-negara Amerika Latin dalam menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB.
IRAN
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei mengatakan bahwa AS “dengan arogan mencoba memaksakan sesuatu pada negara, para pejabat, pemerintah, dan bangsa” Venezuela.
“Kami tidak akan menyerah kepada musuh,” katanya.
Sementara Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa mereka “mengutuk keras serangan militer Amerika terhadap Venezuela dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial negara tersebut.”
KOLOMBIA
Presiden Kolombia Gustavo Petro, dalam unggahan media sosial di X, menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB, dengan mengatakan bahwa serangan AS merupakan “agresi terhadap kedaulatan Venezuela dan Amerika Latin.”
Petro mengatakan Kolombia juga menyatakan akan mengerahkan pasukan ke perbatasan “jika terjadi gelombang pengungsi besar-besaran.”
UNI EROPA
Kaja Kallas, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, mengatakan dalam unggahan di X bahwa Uni Eropa memantau situasi di Venezuela dengan cermat.
“Saya telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Duta Besar kami di Caracas… Uni Eropa telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi dan telah membela transisi damai,” klaim Kallas.
“Dalam keadaan apa pun, prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus dihormati. Kami menyerukan pengekangan. Keselamatan warga negara Uni Eropa di negara itu adalah prioritas utama kami,” ujar Kallas.
JERMAN
Di Jerman, Roderich Kiesewetter, seorang anggota terkemuka dari Uni Demokrat Kristen konservatif, menyebut serangan AS sebagai “kudeta.”
“Dengan Presiden Trump, AS meninggalkan tatanan berbasis aturan yang telah membentuk kita sejak 1945,” katanya.
“Kudeta di Venezuela menandai kembalinya doktrin lama AS sebelum 1940: pola pikir yang berlandaskan lingkup pengaruh, di mana hukum kekerasan yang berlaku, bukan hukum internasional.”
Kiesewetter menambahkan: “Trump menghancurkan apa yang tersisa dari kepercayaan terhadap AS.”
Sementara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa mereka mengamati situasi di Venezuela dengan sangat prihatin dan tim krisis akan bertemu nanti untuk diskusi lebih lanjut.
Sebuah komunikasi tertulis mengatakan bahwa kementerian tersebut menjalin kontak erat dengan kedutaan di Caracas dan tim krisis akan bertemu pada Sabtu.
BELGIA
Maxime Prevot, wakil perdana menteri dan menteri luar negeri Belgia, mengatakan keselamatan warganya di Venezuela adalah prioritas utama negara Eropa tersebut.
“Kedutaan besar kami di Bogotá, yang bertanggung jawab atas Venezuela, dan layanan kami di Brussels sepenuhnya dimobilisasi. Situasi dipantau secara ketat, berkoordinasi dengan mitra Eropa kami.”
SPANYOL
Spanyol menyerukan de-eskalasi, moderasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional di Venezuela, kata Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam sebuah pernyataan.
“Dalam hal ini, Spanyol bersedia menawarkan jasa baiknya untuk mencapai solusi damai dan melalui negosiasi atas krisis saat ini,” demikian pernyataan kementerian tersebut.
ITALIA
Giuseppe Conte, mantan perdana menteri dan pemimpin partai oposisi saat ini di Italia, mengatakan operasi AS “tidak memiliki dasar hukum.”
“Kita menghadapi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, yang menegaskan dominasi pihak yang terkuat dan paling lengkap secara militer… Saya berharap seluruh komunitas internasional akan menyuarakan pendapatnya dan semua orang akan memahami bahwa jika aturan hanya berlaku untuk musuh dan bukan untuk teman, tidak ada yang bisa merasa aman lagi. Sifat tidak liberal dari pemerintahan juga tidak dapat membenarkan serangan terhadap negara berdaulat.”
Sementara Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan bahwa Roma dan perwakilan diplomatiknya di Caracas memantau setiap perkembangan situasi di Venezuela dengan perhatian khusus pada komunitas Italia di negara tersebut.
Tajani mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni terus-menerus diberi informasi dan bahwa unit krisis kementerian luar negeri sedang beroperasi.
TRINIDAD dan TOBAGO
Di Trinidad dan Tobago, Perdana Menteri Kamala Persad-Bissessar menegaskan bahwa negara tersebut tidak berpartisipasi dalam operasi militer AS di Venezuela.
“Trinidad dan Tobago terus menjaga hubungan damai dengan rakyat Venezuela,” kata Persad-Bissessar.
Pilihan Editor: Venezuela Desak Rapat Darurat DK PBB Usai Serangan AS