Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyelenggarakan rapat pleno krusial guna menetapkan arah organisasi sesuai amanat Syuriyah. Pertemuan penting ini dihadiri oleh jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU, berlokasi di Grand Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 9 Desember 2025.
Pantauan Tempo menunjukkan bahwa agenda diawali dengan pembacaan doa sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan aksi simbolik penyerahan bantuan kepada warga yang terdampak bencana di Sumatera. Rapat pleno yang berlangsung secara tertutup ini memiliki dua agenda utama: pemaparan hasil pertemuan Harian Syuriyah PBNU serta penetapan pejabat ketua umum.
Sejumlah tokoh penting terlihat hadir, termasuk Menteri Sosial yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), serta Ketua Umum Dewan Pembina Pengurus Pusat (PP) Muslimat, Khofifah Indar Parawansa. Selain itu, salah satu Rais di PBNU sekaligus Menteri Agama, Nasaruddin Umar, turut hadir memeriahkan suasana.
Barisan ulama terkemuka juga tampak di lokasi, antara lain Rais Aam Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar, dan Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir. Hadir pula Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), Mohammad Nuh, Muhammad Cholil Nafis, hingga Pengurus Mustasyar Habib Luthfi bin Yahya, menunjukkan bobot pertemuan ini.
Penyelenggaraan agenda tersebut merujuk pada surat resmi tertanggal 2 Desember 2025 dengan nomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025. Surat penting ini ditandatangani oleh Rais Aam PBNU, Miftahul Akhyar, dan Katib Syuriyah PBNU, Ahmad Tajul Mafakhir, menegaskan landasan formal rapat.
Merujuk pada surat tersebut, rapat pleno ini bertujuan untuk “Menindaklanjuti Hasil Keputusan Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 29 Jumadil Ula 1447 H/20 November 2025 M di Jakarta sebagaimana Risalah Rapat terlampir,” memperjelas konteks dan dasar pelaksanaannya.
Namun, rapat pleno yang digagas jajaran Syuriyah untuk menentukan pejabat ketua umum pengganti ini menuai tanggapan dari Ketua Umum PBNU saat ini, Yahya Cholil Staquf. Ia menilai pertemuan tersebut sebagai “manuver” yang diorkestrasi oleh pihak-pihak dengan kepentingan tertentu. “Ada yang punya kepentingan lalu membuat manuver. Itu biasa,” ujar Yahya saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, pada Selasa, 9 Desember 2025.
Yahya tidak merinci lebih jauh mengenai sosok yang ia maksud tengah bermanuver. Lebih lanjut, ia juga berpendapat bahwa agenda yang akan digelar Rais Aam PBNU untuk menetapkan pengganti ketua umum ini secara aturan tidak dapat disebut sebagai rapat pleno.
Menurut Yahya, sebuah rapat pleno organisasi seyogyanya melibatkan kehadiran dan persetujuan ketua umum. Sementara itu, agenda yang diselenggarakan di Hotel Sultan tersebut murni dikonsep dan dilaksanakan oleh jajaran Syuriyah PBNU. “Secara aturan tidak bisa disebut pleno,” tegasnya, menyoroti perbedaan signifikan dalam prosedur.
Dalam menghadapi potensi konflik internal ini, Yahya meyakini bahwa tidak akan ada dua ketua umum di dalam tubuh organisasinya. “Jadi apapun keinginan orang untuk menghentikan saya (sebagai ketua umum) tanpa muktamar tidak mungkin bisa dieksekusi,” pungkas Yahya, menegaskan legitimasinya sebagai pemimpin organisasi.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Syarat Ibadah Haji 2026 Lebih Rumit. Akankah Bermasalah Lagi?