PT Taspen (Persero) memastikan dana hasil pemulihan aset dari KPK akan langsung dikembalikan ke Buku Tabungan Hari Tua (THT) milik para ASN. Uang yang diserahkan KPK mencapai Rp 883 miliar.
Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto, menegaskan pengelolaan dana akan dilakukan secara konservatif dengan mengutamakan instrumen Surat Berharga Negara (SBN).
“Jadi nanti kita balikin lagi ke buku THT, gitu ya, untuk Tabungan Hari Tua. Jadi itu adalah program di mana saat ASN itu pensiun, dapat uang, itu hasil dari program THT,” ujar Rony di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/11).
Ia menjelaskan, selain uang tunai senilai Rp 883 miliar, ada enam efek investasi yang diterima Taspen dari KPK, meliputi KIK EBA Garuda, obligasi WIKA, dan obligasi PTPP dalam beberapa seri.
“Jadi, tadi ada enam efek yang dikembalikan kepada Taspen dari KPK. Enam itu adalah KIK EBA Garuda, obligasi WIKA, sama satu lagi itu obligasi PTPP. Cuma ada dari tiga dan dua seri gitu ya,” ujarnya.
Namun, efek tersebut masih dalam kondisi restruktur sehingga nilainya belum optimal.
“Itu kalau misalnya dijumlah per harga saat ini gitu ya, karena kan kita tahu kan ketiga efek tersebut dalam kondisi restruktur. Jadi enggak full nilainya. Kalau kita jumlahkan dari enam itu, sekitar jumlahnya tuh Rp 30 miliar-an,” kata Rony.
“Kita tunggu saja sampai proses restrukturnya itu selesai, baru kita jual di harga yang paling optimal,” lanjut dia.
Sementara itu, dana tunai sebesar Rp 883 miliar yang telah diterima dari KPK akan langsung dioptimalkan.
“Toh kita juga sudah dapat cash sebesar Rp 883 miliar dari KPK kan. Itu yang mendingan kita optimalkan saja. Kita putar lewat SBN maupun aset lainnya yang bisa memberikan yield (keuntungan investasi) lebih tinggi,” tutur Rony.
Ia menambahkan, Taspen tetap menjadikan SBN sebagai tulang punggung investasi.
“Backbone Taspen itu 60% adalah SBN. Maka kita lebih baik menempati dulu. Kalau kita bisa recovery, dibantu KPK recovery dapat cash dana sekitar 883 miliar plus enam efek tadi. Untuk mengembalikan ke Rp 1 triliun itu kalau konservatif sangat bisa dilakukan melalui SBN,” tegasnya.