Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara tegas mengimbau pemerintah daerah (pemda) yang masih memiliki surplus anggaran signifikan menjelang akhir tahun untuk segera menyalurkan bantuan kepada wilayah-wilayah di Sumatra yang terdampak bencana. Seruan ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mempercepat pemulihan pascabencana, menekankan pentingnya solidaritas antardaerah.
Dalam Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 di Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025, Tito Karnavian menyampaikan harapannya secara lugas. “Saya sangat berharap teman-teman yang memiliki anggaran yang masih simpan-simpan cukup banyak, bantu, bantu saudara-saudara kita melalui kepala daerahnya, ditransfer dananya ke sana, dan gunakan untuk kepentingan kebencanaan,” ujar Mendagri, sebagaimana dikutip dalam siaran pers resmi. Penekanan ini menunjukkan urgensi untuk segera mengalokasikan dana bagi penanganan dan pemulihan daerah bencana.
Kebutuhan akan bantuan fiskal ini menjadi krusial mengingat sejumlah daerah di Sumatra yang terdampak bencana kini menghadapi keterbatasan sisa anggaran. Tito menyoroti contoh spesifik seperti Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara, yang memerlukan dukungan finansial signifikan untuk proses pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, kontribusi dari pemerintah daerah lain yang lebih stabil secara finansial dianggap sebagai kunci dalam mengatasi defisit anggaran di wilayah-wilayah tersebut.
Meskipun pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada daerah-daerah yang terkena bencana, Mendagri menjelaskan bahwa bantuan dari sesama pemda tetap esensial. Untuk memfasilitasi solidaritas daerah ini, Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya telah menerbitkan surat edaran yang secara resmi membolehkan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan kepada daerah lain yang terdampak bencana.
Menekankan sifat tak terduga dari bencana, Tito menyatakan, “Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di saat seperti ini kita harus menimbulkan solidaritas di antara kita-kita, pemerintah daerah. Terutama yang keuangannya tinggi.” Pernyataan ini memperkuat pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong di antara seluruh elemen pemerintah daerah, terutama bagi mereka yang memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi, untuk saling mendukung dalam situasi krisis.
Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian juga memaparkan secara rinci kondisi pemulihan pascabencana di tiga provinsi utama, dengan total 52 kabupaten dan kota yang terdampak. Khususnya di Aceh, beberapa daerah masih menjadi prioritas utama bantuan karena aktivitas ekonomi lokalnya belum sepenuhnya pulih. “Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, kemudian Bener Meriah. Itu daerah-daerah superprioritas [untuk dibantu],” tegas Tito, menyoroti urgensi intervensi di wilayah-wilayah tersebut.
Selain provinsi Aceh, Mendagri juga mengidentifikasi daerah-daerah lain yang membutuhkan perhatian serupa. Di Sumatera Utara, wilayah terdampak meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Mandailing Natal. Sementara itu, di Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar juga masih memerlukan dukungan berkelanjutan untuk pemulihan infrastruktur dan sosial ekonomi.
Pilihan Editor: Mendagri: Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Sudah Terima Rp 268 Miliar dari Pusat
Ringkasan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) dengan surplus anggaran untuk segera menyalurkan bantuan ke wilayah Sumatra yang terdampak bencana. Seruan ini bertujuan mempercepat pemulihan pascabencana dan mendorong solidaritas antardaerah, mengingat banyak daerah terdampak menghadapi keterbatasan anggaran seperti Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Meskipun pemerintah pusat telah menyalurkan Belanja Tidak Terduga, bantuan dari sesama pemda tetap dianggap krusial.
Untuk memfasilitasi hal ini, Tito telah menerbitkan surat edaran yang membolehkan pemda menyalurkan bantuan kepada daerah lain. Beliau menekankan pentingnya kebersamaan dan gotong royong, terutama bagi pemda yang keuangannya kuat, karena bencana bersifat tak terduga. Daerah-daerah prioritas utama yang membutuhkan dukungan meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, serta beberapa wilayah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk pemulihan.