Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, baru-baru ini menghadiri rapat koordinasi vital bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Surabaya. Pertemuan penting ini diselenggarakan dengan tujuan utama memberikan penjelasan menyeluruh mengenai berbagai isu dan peristiwa internal yang belakangan hangat diperbincangkan di kalangan Nahdliyin dan publik.
Menurut pantauan Tempo, kedatangan Gus Yahya tercatat pada pukul 19.35 WIB di Novotel Samator, Surabaya, pada Sabtu, 22 November 2025. Acara diawali dengan sesi ramah-tamah dan santap malam bersama para ketua PWNU, menciptakan suasana keakraban sebelum memasuki agenda utama. Selanjutnya, rapat berlanjut dengan koordinasi internal yang berlangsung hingga dini hari, tepatnya pukul 01.00 WIB, Ahad, 23 November 2025.
Selepas pertemuan maraton tersebut, Gus Yahya memberikan keterangan kepada awak media, mengonfirmasi pertemuannya dengan para Ketua PWNU se-Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia mengaku telah menjabarkan secara detail beragam persoalan internal yang tengah melanda PBNU. Penjelasan tersebut secara khusus turut membahas mengenai surat edaran yang diterbitkan oleh Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, yang menjadi salah satu pemicu pembicaraan hangat.
“Saya telah menjelaskan apa yang selama ini menjadi topik pembicaraan publik. Alhamdulillah, setelah penjelasan ini, para PWNU kini telah mendapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai seluruh dinamika yang terjadi,” tutur Yahya Cholil Staquf kepada jurnalis, menekankan tercapainya konsensus pemahaman di antara pengurus wilayah.
Lebih lanjut, Gus Yahya memberikan keleluasaan kepada para Ketua PWNU se-Indonesia untuk menindaklanjuti dan mengoordinasikan pembahasan ini dengan anggota mereka masing-masing di tiap wilayah. Ia secara tegas juga meminta agar PWNU senantiasa menjaga sikap independensinya dalam menyikapi situasi tersebut, memastikan bahwa keputusan yang diambil berasal dari musyawarah internal wilayah.
“Kami persilakan mereka untuk merumuskan kesepakatan di setiap wilayah guna menyikapi apa yang sedang berlangsung saat ini. Dengan demikian, mereka akan bekerja secara mandiri dan independen dalam mengambil keputusan,” tegas Gus Yahya, memberikan otonomi penuh kepada pengurus daerah.
Di tengah pusaran isu tersebut, Gus Yahya juga memberikan klarifikasi penting terkait kabar mengenai Surat Keputusan Dewan Syuriyah PBNU yang kabarnya meminta dirinya untuk mundur dari jabatan. Dengan lugas, ia menyatakan belum menerima secara fisik dokumen resmi apapun dari Syuriyah. “Saya belum menerima secara fisik surat apapun dari Syuriyah,” ucapnya.
Sebelum pernyataan Gus Yahya, publik telah digegerkan oleh beredarnya petikan surat di platform media sosial pada Jumat, 21 November 2025. Surat tersebut mengklaim sebagai ringkasan hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU yang bertajuk “Risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.” Rapat tersebut dilaporkan diselenggarakan di Hotel Aston Jakarta pada Kamis, 20 November 2025, menjadi cikal bakal kontroversi ini.
Dalam petikan surat yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, terdapat dua poin keputusan krusial yang menarik perhatian. Pertama, Yahya Cholil Staquf, atau Gus Yahya, diminta untuk mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum PBNU dalam kurun waktu tiga hari terhitung sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriyah PBNU. Kedua, jika Gus Yahya tidak memenuhi permintaan pengunduran diri dalam batas waktu yang ditentukan tersebut, Syuriyah PBNU mengancam akan memberhentikannya secara paksa dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Pilihan Editor: Cerita di Balik Upaya Pemakzulan Yahya Staquf
Ringkasan
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Surabaya. Pertemuan ini bertujuan menjelaskan berbagai isu internal PBNU dan surat edaran dari Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, yang menjadi sorotan publik. Gus Yahya menyatakan bahwa PWNU kini telah memahami dinamika yang terjadi dan diberi keleluasaan untuk merumuskan sikap secara mandiri serta independen.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengklarifikasi isu surat dari Syuriyah PBNU yang meminta dirinya mundur dari jabatan Ketua Umum. Ia menegaskan belum menerima secara fisik dokumen resmi apapun terkait permintaan tersebut. Surat kontroversial yang beredar di media sosial mengklaim Yahya diminta mundur dalam tiga hari atau akan diberhentikan secara paksa.