MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemui jajaran pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi. Mereka membahas peran ahli gizi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Pilihan Editor: Tuduhan Pencatutan dalam Pembahasan KUHAP oleh Anggota DPR
Seusai pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Zulkifli menegaskan ahli gizi wajib diberi peran dalam MBG. “MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu,” kata Zulhas, sapaan Zulkifli, pada Rabu, 19 November 2025.
Menurut Zulhas, keahlian para profesional seperti ahli gizi dalam MBG bersifat krusial. Sebab, pemerintah juga perlu keahlian mereka untuk mengukur keberhasilan program.
Zulhas berujar pemerintah akan mengukur gizi para penerima manfaat MBG setiap enam bulan. “Akan diukur dalam enam bulan, kalau sudah dikasih makan bergizi bagaimana tingkat fisiknya, IQ-nya, dan lain-lain. Akan dilihat nanti bagaimana, jadi fungsi teman-teman (ahli gizi) ini penting sekali,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, peran ahli gizi juga penting untuk mengedukasi masyarakat soal makanan bergizi. “Juga melakukan edukasi terhadap sekolah-sekolah, masyarakat, dan kita semua agar terhindar dari keracunan,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Meski begitu, Zulhas tidak menegaskan apakah tenaga ahli gizi profesional wajib ada di dapur umum MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksana program MBG, sebelumnya membuka peluang posisi ahli gizi di SPPG dapat digantikan dengan sarjana ilmu-ilmu kesehatan lainnya.
Ketika ditanya mengenai tindak lanjut wacana tersebut, Zulhas tidak menjawab tegas. Dia hanya mengatakan, “Ahli gizi penting.”
Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyatakan tenaga kerja yang paham ilmu gizi tidak boleh absen dari dapur umum MBG. Namun, dia menyebut tenaga paham gizi itu tidak harus seorang ahli gizi. Ahli gizi adalah istilah untuk para profesional yang menyelesaikan pendidikan di bidang gizi dan disumpah sebagai ahli gizi.
Dadan berujar BGN sebaiknya tidak membatasi hanya lulusan ilmu gizi yang bisa menjadi tenaga ahli gizi di dapur umum. “Kita sekarang perluas orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang berkorelasi dengan pengetahuan gizi,” katanya.
Dadan menyebut beberapa lulusan bidang ilmu lain termasuk kesehatan masyarakat, teknologi pangan, hingga pengolahan makanan. “Contohnya kesehatan masyarakat, itu ada pasti pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan itu pasti ada pengetahuan gizi di dalamnya. Pengolahan makanan pasti dengan gizi di dalamnya,” tutur Dadan.
Wacana itu muncul karena BGN menilai terdapat problem kelangkaan lulusan ilmu gizi di Indonesia. Dadan mengatakan produksi sarjana gizi dari perguruan tinggi terbatas. “Sementara program ini terus berjalan,” ucap dosen Institut Pertanian Bogor ini.