MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan ditambah jika dibutuhkan. Tambahan anggaran akan diberikan meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk BNPB hanya sekitar Rp 491 miliar.
“Kalau nanti butuh dana tambahan, kami siap juga menambah,” katanya usai menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025.
Purbaya mengatakan BNPB masih memiliki anggaran sekitar Rp 500 miliar. Anggaran tambahan bisa diberikan karena masih ada dana darurat bencana. “Tinggal BNPB mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke kami, nanti kami proses,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto mengungkapkan anggaran BNPB pada 2025 sebesar Rp 1,427 triliun. Tetapi karena efisiensi anggaran sebesar Rp 620,59 miliar atau turun 43 persen, jumlahnya menjadi Rp 806 miliar. Angka tersebut diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII pada 6 Februari 2025.
Total alokasi APBN tahun ini untuk BNPB juga lebih sedikit dibandingkan pada 2024 sebesar Rp 5,1 triliun. Angka tersebut tertulis dalam Laporan Kinerja BNPB 2024.
Dalam rencana APBN 2026 untuk BNPB, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Askar mengkritik kecilnya anggaran lembaga tersebut. Menurutnya, pemangkasan anggaran mulai diterapkan sejak awal 2025 dan berdampak signifikan pada dana transfer ke daerah (TKD).
Dana tersebut menjadi sumber utama pendanaan pos dana tidak terduga (DTT) untuk penanganan darurat bencana. Pemotongan tersebut juga berlanjut hingga tahun depan. “Kalau transfer ke daerah turun, otomatis dana tidak terduga ikut berkurang. Padahal dana ini digunakan untuk respons cepat bencana, wabah penyakit, dan kebutuhan darurat lainnya,” kata Media saat dihubungi pada Sabtu, 29 November 2025.
Nilai anggaran pada 2026 ini yang menurut Media tidak masuk akal, apalagi Indonesia berada di wilayah rawan bencana. Anggaran untuk bencana sangat kecil daripada untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun dalam APBN 2026. “Efisiensi besar-besaran terjadi karena pembiayaan program ini dan dampaknya terasa dari pusat hingga daerah,” kata Media.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Untung-Rugi Pembekuan Direktorat Jenderal Bea Cukai